Bahtera Alam, Selatpanjang – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti memiliki kebanggaan dengan lahirnya Peraturan Daerah (Perda) No.1 Tahun 2023 Tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, yang merupakan Perda kabupaten pertama di Riau untuk perlindungan dan pangakuan Masyarakat Adat. Wujud nyata Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti terhadap penghormatan Masyarakat Hukum Adat ini harus kita munculkan supaya orang...
Read More
Bahtera Alam, Kampar – Perkumpulan Bahtera Alam pada Selasa, 28 Mei 2024 mengunjungi Desa Petapahan di Kenegerian Petapahan Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, untuk berdiskusi dengan komunitas Masyarakat Hukum Adat terkait inisiasi pembentukan Badan Usaha Masyarakat Adat (BUMA). Diskusi yang dihadiri oleh Mutohir S.P. (Penyuluh KPH) dan Taufik Hidayat dari KPH Suligi Batu Gajah, Rokan Hulu beserta sejumlah Masyarakat Hukum...
Read More
Bahtera Alam, Kampar – Perkumpulan Bahtera Alam pada Sabtu, 9 Maret 2024 melakukan kegiatan terkait Perhutanan Sosial sebagai bagian dari kegiatan Proyek Dana TERRA for Customary Forest (TERRA-CF) melalui program BPDLH. Dana TERRA for Customary Forest (TERRA-CF) adalah program BPDLH yang digagas bersama Climate and Land Use Alliance (CLUA) dalam rangka mendukung implementasi program Perhutanan Sosial untuk mewujudkan pengelolaan...
Read More
Bahtera Alam, Selat Panjang – Masyarakat adat dari Suku Asli Anak Rawa di Kabupaten Siak dan Suku Akit dari Kabupaten Kepulauan Meranti menghadapi tantangan terkait hak tenurial atas hutan dan lahan mereka. Perusahaan-perusahaan di sektor hutan telah menguasai hak tenurial tersebut untuk kepentingan penanaman hutan tanaman industri (HTI), menyebabkan sengketa kepemilikan antara masyarakat adat dan pihak perusahaan. Masyarakat...
Read More
Bahtera Alam, Pekanbaru – Dalam memberikan inspirasi kepada perempuan adat untuk mengembangkan ide-ide bisnis kreatif dan berkelanjutan yang sesuai dengan kearifan lokal dan nilai-nilai budaya, dan untuk memfasilitasi pertukaran pengetahuan antara perempuan adat dan UMKM yang telah sukses serta menciptakan jejaring yang berkelanjutan untuk mendukung pengembangan ekonomi lokal, Perkumpulan Bahtera Alam pada Senin, 29 Januari 2024...
Read More
RIAU ONLINE, PEKANBARU – Pengelolaan sumber daya alam (SDA) di masyarakat adat tidak lepas dari peran perempuan adat di kehidupan. Mereka pada umumnya bergantung pada sumber daya alam seperti hutan, sungai dan lahan pertanian, yang merupakan mata pencaharian dan kebutuhan sehari-hari. Perempuan adat terlibat dalam beragam aktivitas seperti berburu, mengumpulkan tanaman liar dan berkebun. Mereka juga memiliki peran sangat penting...
Read More
RIAU ONLINE, PEKANBARU – Para perempuan adat dari berbagai daerah di Riau mengapresiasi kegiatan seminar dan lokakarya yang ditaja Perkumpulan Bahtera Alam dengan membahas tema “Peran Perempuan Adat dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Ekonomi Alternatif.” Kegiatan tersebut didasarkan pada permasalahan dan tantangan yang dihadapi oleh perempuan adat. Apalagi peran perempuan adat dalam pengelolaan sumber daya alam...
Read More
BERTUAHPOS.COM, PEKANBARU – Penggiat lingkungan Bahtera Alam memandang perlu tercapainya pemahaman sama dari berbagai pihak tentang hak tenurial. Dengan begitu hak atas tanah, dalam hal mengakses, hak pakai untuk mengelola, eksekusi dan mengalihkannya, dapat dimengerti secara efektif. Hal ini menjadi topik yang dibahas dalam diskusi bertajuk: Hak Tenurial, Masyarakat Hukum Adat pada Kawasan Hutan Tanaman Industri di Riau, pada...
Read More
BERTUAHPOS.COM, PEKANBARU — Direktur Bahtera Alam, Hari Octavian, menaruh keprihatinan besar terhadap sengketa tenurial di Provinsi Riau. Sengketa ini berpotensi mengikis hak-hak dan penguasaan masyarakat adat terhadap hutan adat yang telah menjadi ladang penghidupan mereka sejak zaman nenek moyang dulu. Menurut data dari Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), sejak tahun 2020 hingga 2023, telah terjadi 660 letusan konflik agraria di...
Read More
RIAU ONLINE, PEKANBARU – Hutan Tanaman Industri (HTI) milik perusahaan besar saat ini di Riau telah menguasai area tanah/lahan dan hutan yang sangat luas untuk kawasan penanaman akasia. Sayangnya, Masyarakat Adat Riau merasakan dampak negatif dari beroperasinya perusahaan HTI di kawasan tanah/lahan adat dan hutan milik masyarakat adat. Wujud dari persoalan dan masalah ini adalah munculnya konflik dan sengketa tenurial. Hal ini...
Read More
Bahtera Alam, Pekanbaru – Mengingat pentingnya sumber daya alam seperti hutan dan lahan bagi kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat adat, dominasi perusahaan swasta atas lahan tersebut menimbulkan dampak serius terhadap perempuan adat dan komunitas mereka secara menyeluruh. Dibutuhkan upaya advokasi, reformasi kebijakan, dan penegakan hukum yang lebih kuat untuk memastikan pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak...
Read More
Bahtera Alam, Pekanbaru – Isu-isu terkait penguasaan lahan oleh perusahaan HTI dan dampaknya bagi masyarakat adat mungkin kurang dikenal secara luas, sehingga perlu disampaikan dan didiskusikan kepada parapihak dan masyarakat awam untuk meningkatkan kesadaran publik tentang persoalan ini. Demikian ungkap Hasri Dinata pada sela acara Seminar dan Sharing Advokasi Korban Hutan Tanaman Industri di Riau. Sebagai pelaksana kegiatan...
Read More
Bahtera Alam, Mekar Delima – Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan salah satu kabupaten yang banyak bermukim masyarakat Suku Akit. Berdasarkan sejarah baik dokumen maupun cerita turun temurun dari orang tua terdahulu, masyarakat Suku Akit sudah ada sejak zaman Kerajaan Siak dan tersebar di berbagai wilayah, salah satunya di Pulau Padang. Di pulau ini ada sebuah desa bernama Desa Mekar Delima, dan jumlah masyarakat Suku Akit di...
Read More
Riau Pos, Siak – Pengakuan negara terhadap hak-hak Masyarakat Hukum Adat melalui sejumlah regulasi, diharapkan dapat segera direalisasikan di tingkat desa atau kampung adat. Sejauh ini, menurut Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Siak Febri Yenni, pihaknya terus menggesa, sebab perihal itu sudah ada di dalam Prolegda. Sementara Prolegda merupakan instrumen perencanaan program pembentukan peraturan daerah...
Read More
Bahtera Alam, Pekanbaru – Meskipun ada regulasi dan undang-undang yang mengakui hak Masyarakat Hukum Adat, implementasinya masih belum optimal, karena banyak kasus di mana hak Masyarakat Hukum Adat dilanggar oleh pihak-pihak yang berkepentingan, tanpa adanya sanksi yang tegas. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran para pihak terkait perlindungan dan penghormatan hak Masyarakat Hukum Adat....
Read More
RIAUMAKMUR.COM, PEKANBARU – Pemerintah Daerah (Pemda) melalui Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau telah melakukan identifikasi terhadap Masyarakat Hukum Adat (MHA) yang ada di Provinsi Riau, diketahui terdapat kurang lebih 200-an MHA yang ada di Riau. “Masyarakat Hukum Adat ini dikelompokkan dalam lima Suku besar yaitu Suku Sakai, Suku Akit, Suku Talang Mamak, Suku Bonai dan Suku Laut (Duano) yang tersebar dibeberapa...
Read More
forestpeoples.org – Studi lapangan independen mengungkapkan bahwa suku-suku pribumi di Indonesia telah kehilangan sebagian besar wilayah adat mereka akibat izin konsesi dan ekspansi perusahaan perkebunan pulp dan kertas (APRIL) tanpa mengakui hak-hak mereka, dan tanpa persetujuan mereka atau tanpa melalui proses FPIC (suatu proses untuk meminta persetujuan yang dilakukan tanpa paksaan yang didasari pada penyampaian informasi di...
Read More
Bahtera Alam, Pekanbaru – Riau adalah provinsi di Indonesia yang memiliki sejarah panjang dalam pengakuan hukum adat. Masyarakat di Riau telah menerapkan hukum adat sejak lama sebelum Indonesia merdeka. Hukum adat Riau mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk aturan tentang pertanian, perikanan, perburuan, dan kehidupan sosial. Masyarakat Hukum Adat di Riau terdiri dari berbagai suku dan etnis, masing-masing suku memiliki...
Read More
Bahtera Alam, Pekanbaru – Perkumpulan Bahtera Alam sebagai lembaga yang memiliki perhatian khusus kepada hak-hak Masyarakat Hukum Adat khususnya di Riau, menyelenggarakan pertemuan diskusi bersama mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning (UNILAK) bertema Dialog Perspektif Hukum dan Hak Masyarakat Hukum Adat di Riau pada Selasa, 14 Maret 2023 lalu. Dalam sesi akhir dari pertemuan tersebut, dilakukan penandatanganan...
Read More
Bahtera Alam, Pekanbaru – Pada era rezim Jokowi, peluang untuk mengangkat derajat Masyarakat Adat kini terbuka lebar. Berbagai aturan/regulasi, dan perundang-undangan diterbitkan guna mencapai keadilan hukum. Berbagai program pemerintah untuk melindungi Masyarakat Adat semakin luas, salah satunya adalah program Perhutanan Sosial dengan lima skema yang terkenal itu. Tugas Pemerintah Pusat untuk mengubah Masyarakat Hukum Adat yang...
Read More