Bahtera Alam, Siak – Perkumpulan Bahtera Alam telah melakukan riset kecil terkait Ketersediaan Lahan dan Potensi Ekonomi Masyarakat di Delapan (8) Kampung Adat di Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Studi ini bertujuan untuk memperkuat hak penghormatan dan pengakuan Masyarakat Hukum Adat (MHA) atas sumber daya alam yang mereka kelola dan manfaatkan secara turun-temurun. Dalam konteks penguasaan lahan, wilayah yang ditempati oleh...
Read More
Bahtera Alam, Selatpanjang – Masyarakat Hukum Adat (MHA) memiliki hak atas pengakuan dan perlindungan, sebagaimana diamanatkan dalam berbagai regulasi nasional dan internasional. Namun, dalam praktiknya, proses pengakuan dan perlindungan MHA sering kali mengalami kendala, baik dari aspek administrasi, kebijakan, maupun keterbatasan pemahaman dan kapasitas pihak-pihak yang terlibat dalam proses tersebut. Di Kabupaten Kepulauan...
Read More
Bahtera Alam, Pekanbaru – Sejak tahun 2018 hingga 2024, upaya pengakuan dan perlindungan terhadap Masyarakat Hukum Adat (MHA) di Provinsi Riau telah mengalami kemajuan yang signifikan. Hingga saat ini, sebanyak 17 komunitas adat telah memperoleh pengakuan resmi dari pemerintah daerah, baik di tingkat kabupaten maupun provinsi. Proses ini didukung oleh Perkumpulan Bahtera Alam bersama berbagai organisasi non-pemerintah serta...
Read More
Bahtera Alam, Siak Sri Indrapura – Perkumpulan Bahtera Alam telah melakukan studi mengenai Ketersediaan Lahan dan Potensi Ekonomi Masyarakat di Delapan Kampung Adat di Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Studi ini bertujuan untuk memperkuat hak penghormatan dan pengakuan Masyarakat Hukum Adat (MHA) atas sumber daya alam di Riau serta menggali peluang ekonomi berbasis ketersediaan lahan di wilayah adat tersebut. Sebagai bagian dari...
Read More
JAKARTA (21/8) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menegaskan komitmennya dalam perlindungan dan pemajuan hak-hak masyarakat hukum adat (MHA). Sampai saat ini, sebanyak 23 komunitas dari 27 komunitas MHA yang tersebar di 6 provinsi, telah ditetapkan melalui peraturan bupati/walikota sebagai bentuk fasilitasi pengakuan dan perlindungan MHA di pesisir dan pulau-pulau kecil. Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut...
Read More
Bahtera Alam, Pekanbaru – Perhutanan sosial merupakan strategi pemerintah Indonesia dalam memberikan akses legal kepada masyarakat untuk mengelola hutan secara berkelanjutan guna meningkatkan kesejahteraan sekaligus menjaga kelestarian lingkungan. Dalam implementasinya, masyarakat adat dan lokal berperan sebagai aktor utama. Sejak tahun 2024, Perkumpulan Bahtera Alam mendampingi pengelolaan perhutanan sosial di dua Hutan Adat di...
Read More
Bahtera Alam – Pada tahun 1994, lahir Forest Stewardship Council (FSC), sebuah lembaga internasional yang didirikan sebagai tindak lanjut dari Konferensi PBB tentang Pembangunan dan Lingkungan (Earth Summit) di Rio de Janeiro pada tahun 1992. FSC hadir dengan misi untuk mengubah tren pengelolaan hutan menjadi lebih berkelanjutan, berfokus pada pemanfaatan yang bertanggung jawab, konservasi, dan restorasi. Pembentukan ini...
Read More
Bahtera Alam – Di sebuah pagi yang tenang di Kenegerian Petapahan, Habib berdiri di tepi Hutan Adat Imbo Putui. Matanya menyapu hijau lebat pohon-pohon tua yang menjulang, dengan batang kokoh dan dedaunan lebat. Di sinilah ia tumbuh, di bawah naungan pohon-pohon ini, menyerap kearifan yang diwariskan leluhurnya. Sebagai salah satu pemuda adat, Habib memiliki tanggung jawab besar—menjaga dan mengelola hutan adat yang menjadi nadi...
Read More
Pekanbaru – Perjuangan tokoh masyarakat Riau Dr Elviriadi mempertahankan hutan tanah negeri Melayu sampai jakarta. Kali ini mengurus hutan adat dan mencari solusi konflik antara masyarakat adat dari Lembaga Kerapatan Adat (LKA) Luhak Kepenuhan vs PT.AMR. Alhamdulillah tadi pak Doktor sudah meeting dengan Pak Dirjend Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Kementerian LHK Pak Dr.Mahfudz, Pak Said Direktur PTKL, Ibu Enik, Pak...
Read More
Liputan6.com, Jakarta – Hutan adat adalah hutan yang berada di dalam wilayah masyarakat adat di Indonesia. Hutan ini memiliki nilai penting secara ekologi, sosial dan budaya bagi masyarakat yang tinggal di sekitarnya. Salah satu ciri khas dari hutan adat di Indonesia adalah bahwa hutan ini tidak boleh diperjualbelikan dan dipindahtangankan kepada pihak lain. Undang-undang yang terkait dengan hutan adat di Indonesia adalah UU...
Read More
Bahtera Alam – Masyarakat adat di Nusantara telah eksis jauh sebelum berdirinya Negara Indonesia. Komunitas-komunitas ini tumbuh dengan ciri khas budaya, adat istiadat, bahasa, dan hukum yang unik serta beragam, mencerminkan kekayaan peradaban lokal yang tersebar di seluruh kepulauan. Mereka memiliki sistem pengelolaan sumber daya alam, pemerintahan adat, dan nilai-nilai sosial yang telah diwariskan dari generasi ke generasi,...
Read More
Bahtera Alam, Selatpanjang – Suku Akit disebut sebagai Masyarakat Hukum Adat, karena di dalam Undang Undang Dasar 1945 sudah ada. Pada Pasal 18b Ayat (2) UUD 1945, negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan Masyarakat Hukum Adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. Masyarakat adat...
Read More
Bahtera Alam, Pekanbaru – Perkumpulan Bahtera Alam bersama perwakilan Masyarakat Hukum Adat (MHA) Kenegerian Kampa dan Kenegerian Petapahan menggelar agenda diskusi dan pengusulan Rencana kelola Perhutanan Sosial (RKPS). Pengusulan RKPS ini diserahkan kepada masing-masing Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) yang turut hadir dalam kegiatan tersebut. Kenegerian Kampa masuk dalam wilayah kerja KPH Kampar Kiri dan Kenegerian Petapahan...
Read More
Bahtera Alam, Selatpanjang – Kabupaten Kepulauan Meranti berada di Provinsi Riau, merupakan daerah yang kaya akan sumber daya alam, khususnya hutan dan lahan gambut. Wilayah ini juga merupakan rumah bagi masyarakat adat khususnya Suku Akit, yang telah mendiami dan mengelola sumber daya alam tersebut secara turun temurun. Hutan bagi masyarakat adat bukan hanya sekedar sumber ekonomi, tetapi juga memiliki nilai budaya, sosial, dan...
Read More
www.cakaplah.com – KETIKA mendengar istilah Masyarakat Hukum Adat, beragam pemahaman yang bisa disampaikan banyak pihak. Bukan tidak mungkin beberapa pihak diantaranya menganggap sebagai masyarakat yang masih tertinggal. Tentu saja masing-masing pihak berhak untuk memiliki persepsi dan kesimpulan yang berbeda. Padahal sejatinya masyarakat adat merupakan salah satu komponen masyarakat yang wajib mendapat penghormatan dan...
Read More
[Bahtera Alam] Perayaan Tujuh Liku adalah tradisi turun temurun yang dilakukan oleh warga Suku Asli Anak Rawa di Kampung Penyengat, Kabupaten Siak, Riau. Tradisi ini dilakukan rutin setiap tahun pada bulan Ramadhan. Perayaan Tujuh Liku bertujuan untuk memperkuat integrasi sosial. Perayaan Tujuh Liku merupakan perayaan adat dan keagamaan pada komunitas Suku Asli di Riau di mana suku Asli Anak Rawa termasuk salah satu di dalamnya....
Read More
(bentalanews.id) MASYARAKAT adat memiliki pengetahuan dan praktik tradisional dalam mengelola sumber daya alam (SDA) berkelanjutan. Kearifan lokal yang melekat pada tradisi dan budaya, terbukti mampu menjaga kelestarian lingkungan di wilayah adat. Bagi mereka, hutan, sungai dan satwa merupakan sumber kehidupan yang harus selalu dijaga hingga ke anak cucu. Hari ini masyarakat adat mulai menghadapi banyak persoalan dan tantangan dalam...
Read More
Bahtera Alam, Pekanbaru – Merealisasikan kegiatan Dana TERRA for Customary Forest (TERRA-CF), Perkumpulan Bahtera Alam melakukan penyusunan finalisasi Rencana Kelola Perhutanan Sosial (RKPS) bersama para pihak dengan menyelenggarakan diskusi di Pekanbaru pada Rabu, 12 Juni 2024. Dalam penyusunan itu hadir perwakilan Masyarakat Hukum Adat (MHA) Kenegerian Petapahan, Masyarakat Hukum Adat (MHA) Kenegerian Kampa, penyuluh dari...
Read More
Kabarpesisirnews.com – Selatpanjang Riau. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) bersama organisasi Masyarakat Bahtera Alam menggelar Penguatan Kapasitas Panitia Masyarakat Hukum adat dan Sosialisasi Identifikasi Masyarakat Hukum Adat. Kegiatan yang digelar Selasa (4/6/2024) di Aula Kantor Bupati itu, dibuka oleh Plt Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Setdakab Kepulauan...
Read More
Bahtera Alam, Selatpanjang – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti memiliki kebanggaan dengan lahirnya Peraturan Daerah (Perda) No.1 Tahun 2023 Tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, yang merupakan Perda kabupaten pertama di Riau untuk perlindungan dan pangakuan Masyarakat Adat. Wujud nyata Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti terhadap penghormatan Masyarakat Hukum Adat ini harus kita munculkan supaya orang...
Read More