Kampar, Bahtera Alam – Perjuangan Masyarakat Adat di Kenegerian Kampar untuk mendapatkan pengakuan Masyarakat Hukum Adat (MHA) dan Hutan Adat (HA) dari pemerintah RI telah menginspirasi banyak komunitas adat di Riau secara khusus. Bahkan keberhasilan ini telah juga menginspirasi sejumlah pemerintah daerah dan komunitas adat yang berada di luar wilayah Riau secara luas. Perjuangan Masyarakat Adat yang didorong oleh Tim Kerja...
Read More
forestpeoples.org – Studi lapangan independen mengungkapkan bahwa suku-suku pribumi di Indonesia telah kehilangan sebagian besar wilayah adat mereka akibat izin konsesi dan ekspansi perusahaan perkebunan pulp dan kertas (APRIL) tanpa mengakui hak-hak mereka, dan tanpa persetujuan mereka atau tanpa melalui proses FPIC (suatu proses untuk meminta persetujuan yang dilakukan tanpa paksaan yang didasari pada penyampaian informasi di...
Read More
Bahtera Alam – High Carbon Value (HCV) merupakan suatu konsep yang dikenal dalam bidang lingkungan dan keanekaragaman hayati, khususnya dalam pengelolaan hutan. Konsep ini diperkenalkan pada tahun 2003 oleh sejumlah organisasi lingkungan dunia, dan diadopsi oleh produsen dan pemerintah dalam upaya untuk mempromosikan pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Namun, konsep HCV ini juga memiliki dampak yang cukup signifikan bagi...
Read More
JAMBERITA.COM – Perjuangan masyarakat adat Depati Nyato di Desa Telang Kemuning Kabupaten Kerinci untuk memperoleh perlindungan dan pengakuan menemui titik terangnya. Dengan diterbitkannya Surat Keputusan Bupati Kerinci mengenai pembentukkan panitia Masyarakat Hukum Adat pada 2 Maret 2023 lalu. Putusan itu menjadi pembuka jalan bagi masyarakat adat di Kabupaten Kerinci untuk mendapatkan pengakuan untuk melindungi wilayah...
Read More
Bahtera Alam, Pekanbaru – Riau adalah provinsi di Indonesia yang memiliki sejarah panjang dalam pengakuan hukum adat. Masyarakat di Riau telah menerapkan hukum adat sejak lama sebelum Indonesia merdeka. Hukum adat Riau mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk aturan tentang pertanian, perikanan, perburuan, dan kehidupan sosial. Masyarakat Hukum Adat di Riau terdiri dari berbagai suku dan etnis, masing-masing suku memiliki...
Read More
Bahtera Alam, Pekanbaru – Perkumpulan Bahtera Alam sebagai lembaga yang memiliki perhatian khusus kepada hak-hak Masyarakat Hukum Adat khususnya di Riau, menyelenggarakan pertemuan diskusi bersama mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning (UNILAK) bertema Dialog Perspektif Hukum dan Hak Masyarakat Hukum Adat di Riau pada Selasa, 14 Maret 2023 lalu. Dalam sesi akhir dari pertemuan tersebut, dilakukan penandatanganan...
Read More
Bahtera Alam, Pekanbaru – Pada era rezim Jokowi, peluang untuk mengangkat derajat Masyarakat Adat kini terbuka lebar. Berbagai aturan/regulasi, dan perundang-undangan diterbitkan guna mencapai keadilan hukum. Berbagai program pemerintah untuk melindungi Masyarakat Adat semakin luas, salah satunya adalah program Perhutanan Sosial dengan lima skema yang terkenal itu. Tugas Pemerintah Pusat untuk mengubah Masyarakat Hukum Adat yang...
Read More
[VIDEO | Pekanbaru, Bahtera Alam] Video singkat ini merupakan rangkaian kegiatan Pelatihan Pendidikan Hukum Kritis yang diselenggarakan di gedung Balai Pelatihan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Riau pada Selasa – Rabu, 14 – 15 Februari 2023. Pelatihan ini terwujud dalam kerjasama antara Bahtera Alam sebagai penyelenggara dengan LBH Fakultas Hukum Universitas Hukum Lancang Kuning dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pekanbaru....
Read More
[Bahtera Alam] Masyarakat hukum adat memiliki nilai, tradisi, dan adat yang berbeda dengan masyarakat umum, termasuk dalam hal penyelesaian masalah hukum dan konflik. Oleh karena itu, diperlukan dialog antara masyarakat hukum adat dan para pemangku kepentingan terkait seperti pemerintah, perusahaan, dan masyarakat umum. Selain itu, masyarakat hukum adat seringkali menghadapi tantangan dalam menjaga keberlangsungan wilayah adat mereka,...
Read More
[Oleh : Pramono Dwi Susetyo – forestdigest.com] POLEMIK pengakuan hutan adat sudah berlangsung sangat lama, yakni sejak 1960-an, tepatnya sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 5/1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria. Penjelasan beleid ini menyebut pengakuan hak ulayat dari masyarakat hukum adat. Lalu terbit UU Nomor 5/1967 tentang ketentuan-ketentuan pokok kehutanan yang menyebut hukum adat di pasal 17. Pasal itu...
Read More
Bahtera Alam, Pekanbaru – Munculnya berbagai kasus sengketa hutan dan lahan yang tidak memenuhi rasa keadilan bagi Masyarakat Adat, selain dilatarbelakangi lemahnya penegakan hukum, juga karena lemahnya pengetahuan hukum yang dimiliki oleh masyarakat khususnya Masyarakat Adat. Pengetahuan hukum dan advokasi yang baik, menjadi penting bagi pihak yang bersengketa terutama bagi pihak yang tidak memiliki kekuasaan dan kekuatan dan...
Read More
BAHTERA ALAM – Perhutanan Sosial adalah sistem pengelolaan Hutan lestari yang dilaksanakan dalam Kawasan Hutan Negara atau Hutan Hak/Hutan Adat yang dilaksanakan oleh Masyarakat setempat atau Masyarakat Hukum Adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Adat, dan Kemitraan Kehutanan....
Read More
Bahtera Alam – Sumber daya alam (SDA) di Indonesia khususnya di Riau dikuasai oleh segelintir pebisinis atau pemodal sehingga manfaat SDA itu sendiri secara substansial belum dinikmati oleh sebagian besar masyarakat. Ini terjadi karena pengelolaan SDA tersebut belum memenuhi prinsip-prinsip keadilan dan keberlanjutan. Akibat dari belum terpenuhinya prinsip-prinsip itu, akses masyarakat terhadap SDA menjadi sangat rendah,...
Read More
BAHTERA ALAM – Propinsi Riau dikenal sebagai penghasil minyak bumi terbesar di Indonesia, selain itu daerah ini juga dikenal kaya dengan sumber daya alam hutan dan sungai. Bumi Lancang Kuning dibelah oleh empat sungai besar yaitu Sungai Siak (370 km), Sungai Indragiri atau Batang Kuantan (500 km), Sungai Kampar (413,5 km), dan Sungai Rokan (350 km). Sungai Rokan ditetapkan sebagai wilayah sungai yang kewenangan pengelolaannya...
Read More
ppid.menlhk.go.id – Dalam rangkaian acara pra UNFCCC COP27 yang diselenggarakan di Sharm El Sheikh, Mesir, Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL) Bambang Supriyanto – beserta Delegasi Republik Indonesia, menghadiri mandatory event the 8th Facilitative Working Group Local Communities and Indigenous People Platform (FWG LCIPP) yang diselenggarakan pada tanggal 1-4 November 2022 di COP 27 Venue Sharm El...
Read More
mkri.id – Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan pengujian terhadap UU Kehutanan yang diajukan oleh 3 aliansi masyarakat hukum adat yakni Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Kenegerian Kuntu dan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Kasepuhan Cisitu. Dalam gugatannya, ketiganya mempersoalkan UU Kehutanan selama 10 tahun masa berlakunya telah digunakan sebagai payung hukum tindakan sewenang-wenang...
Read More
Bahtera Alam, Kesumbo Ampai – Gubernur Riau menyerahkan SK Pengakuan Hutan Adat Imbo Ayo dan Masyarakat Hukum Adat Suku Sakai Bathin Sebanga pada Rabu, 9 November 2022 di Rumah Adat Sakai Bathin Sebanga, Kesumbo Ampai, Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis. Luasan hutan adat Bathin Sobanga sendiri mencapai 207 hektare, dan sebagiannya sudah menjadi Area Penggunaan Lain (APL). “Hari ini kita menyerahkan SK Pengakuan MHA dan HA Imbo...
Read More
[Oleh : Adli Abdullah PhD.*] Banda Aceh (ANTARA) – Indonesia adalah negara yang menganut pluralitas dalam bidang hukumnya, dimana ada tiga hukum yang keberadaannya diakui dan berlaku yaitu hukum barat, hukum agama dan hukum adat. Pada prakteknya masih banyak masyarakat yang menggunakan hukum adat dalam mengatur kegiatan sehari-harinya serta dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang ada. Setiap wilayah di Indonesia mempunyai...
Read More
Bahtera Alam, Bali – Organisasi internasional Forest Stewardship Council (FSC) atau Dewan Penatalayanan Hutan menyelenggarakan pertemuan di Nusa Dua, Bali pada 9-14 Oktober 2022 yang lalu. Pertemuan yang dikemas dalam forum General Assembly Forest Stewardship Council mengesahkan Mosi 37 melalui voting pada kamis, 13/10/2022. Sebagai sebuah organisasi yang menetapkan standar pengelolaan hutan yang bertanggung jawab, memberikan...
Read More
Bahtera Alam – Setiap manusia selama hidupnya pasti mengalami perubahan-perubahan baik perubahan sosial maupun budaya. Adapun perubahan-perubahan yang terjadi itu menjadi gejala yang normal di dalam masyarakat. Perubahan yang terjadi salah satunya yang paling mempengaruhi adalah karena kemajuan sistem komunikasi dalam teknologi informasi yang digunakan untuk menyebarkan atau menyampaikan berbagai topik informasi baik secara...
Read More