Bahtera Alam, Mekar Delima – Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan salah satu kabupaten yang banyak bermukim masyarakat Suku Akit. Berdasarkan sejarah baik dokumen maupun cerita turun temurun dari orang tua terdahulu, masyarakat Suku Akit sudah ada sejak zaman Kerajaan Siak dan tersebar di berbagai wilayah, salah satunya di Pulau Padang. Di pulau ini ada sebuah desa bernama Desa Mekar Delima, dan jumlah masyarakat Suku Akit di...
Read MoreRiau Pos, Siak – Pengakuan negara terhadap hak-hak Masyarakat Hukum Adat melalui sejumlah regulasi, diharapkan dapat segera direalisasikan di tingkat desa atau kampung adat. Sejauh ini, menurut Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Siak Febri Yenni, pihaknya terus menggesa, sebab perihal itu sudah ada di dalam Prolegda. Sementara Prolegda merupakan instrumen perencanaan program pembentukan peraturan daerah...
Read More[Oleh : Alex Weyerhaeuser ’23 MEM, Kolega Komunikasi TFD] 12-16 Juni 2023 : The Forests Dialogue (TFD) menyelenggarakan dialog multipihak di bawah inisiatif Pohon Perkebunan di Bentang Alam (Tree Plantations in the Landscape – TPL) di Riau, Indonesia. Inisiatif TPL ini merupakan kelanjutan dari inisiatif Hutan Tanaman yang Dikelola Secara Intensif (Intensively Managed Planted Forests – IMPF), yang berlangsung dari...
Read MoreBahtera Alam, Pekanbaru – Meskipun ada regulasi dan undang-undang yang mengakui hak Masyarakat Hukum Adat, implementasinya masih belum optimal, karena banyak kasus di mana hak Masyarakat Hukum Adat dilanggar oleh pihak-pihak yang berkepentingan, tanpa adanya sanksi yang tegas. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran para pihak terkait perlindungan dan penghormatan hak Masyarakat Hukum Adat....
Read MoreRIAUMAKMUR.COM, PEKANBARU – Pemerintah Daerah (Pemda) melalui Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau telah melakukan identifikasi terhadap Masyarakat Hukum Adat (MHA) yang ada di Provinsi Riau, diketahui terdapat kurang lebih 200-an MHA yang ada di Riau. “Masyarakat Hukum Adat ini dikelompokkan dalam lima Suku besar yaitu Suku Sakai, Suku Akit, Suku Talang Mamak, Suku Bonai dan Suku Laut (Duano) yang tersebar dibeberapa...
Read More[Bahtera Alam – Tulisan oleh : Ghulma Lutfi Hanifasyam] Indonesia merupakan negara kepulauan, memiliki ragam suku bangsa dengan kekayaan budaya, adat istiadat, dan kearifan lokal yang unik. Salah satu wujud kearifan lokal adalah memanfaatkan sumber daya yang ada di sekitar masyarakat adat secara berkelanjutan. Sejak zaman dahulu masyarakat adat identik dengan keahliannya mengelola sumber daya alam dan mempertahankannya tetap...
Read MoreSiak, IDN Times – Hukum adat sudah jarang sekali terdengar di telinga masyarakat pada umumnya. Ditambah lagi semakin minimnya ruang bagi masyarakat adat di sendi kehidupan sehari-hari. Di Provinsi Riau, Kabupaten Siak, terdapat sebuah Kampung Adat Asli Anak Rawa Penyengat. Di kampung itu hukum adat berdiri tegas di atas segalanya dibanding persoalan hukum agama. 1. Hukum adat bersifat imbauan dan tertulis Ketua Kerapatan Adat...
Read More[Bahtera Alam, penulis oleh : Selasih] Di dalam komunitas adat, perempuan memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga dan melestarikan nilai-nilai budaya, tradisi, dan seni tari tradisional. Mereka adalah penjaga kearifan lokal yang telah diwariskan dari generasi ke generasi, menjadikan mereka pilar utama dalam melestarikan warisan budaya yang berharga. Pengetahuan tradisional, cerita leluhur, dan nilai-nilai etika sering...
Read MoreBahtera Alam, Pekanbaru – Forest Stewardship Council (FSC) adalah sebuah organisasi nirlaba internasional yang berfokus pada sertifikasi hutan dan produk-produk kayu yang berasal dari hutan yang dikelola dengan cara yang bertanggung jawab secara lingkungan, sosial, dan ekonomi. Tujuan utama FSC adalah mempromosikan pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan perlindungan terhadap ekosistem hutan yang penting bagi keanekaragaman...
Read MoreKampar, Bahtera Alam – Perjuangan Masyarakat Adat di Kenegerian Kampar untuk mendapatkan pengakuan Masyarakat Hukum Adat (MHA) dan Hutan Adat (HA) dari pemerintah RI telah menginspirasi banyak komunitas adat di Riau secara khusus. Bahkan keberhasilan ini telah juga menginspirasi sejumlah pemerintah daerah dan komunitas adat yang berada di luar wilayah Riau secara luas. Perjuangan Masyarakat Adat yang didorong oleh Tim Kerja...
Read Moreforestpeoples.org – Studi lapangan independen mengungkapkan bahwa suku-suku pribumi di Indonesia telah kehilangan sebagian besar wilayah adat mereka akibat izin konsesi dan ekspansi perusahaan perkebunan pulp dan kertas (APRIL) tanpa mengakui hak-hak mereka, dan tanpa persetujuan mereka atau tanpa melalui proses FPIC (suatu proses untuk meminta persetujuan yang dilakukan tanpa paksaan yang didasari pada penyampaian informasi di...
Read MoreBahtera Alam [Penulis : Selasih] – Masyarakat adat Suku Sakai di Provinsi Riau adalah salah satu kelompok etnis pribumi yang mendiami wilayah tersebut. Mereka memiliki karakteristik budaya dan adat istiadat yang khas, meskipun, seperti yang sering terjadi dengan suku-suku pribumi, mereka menghadapi berbagai tantangan dalam mempertahankan tradisi mereka karena dampak modernisasi dan perubahan lingkungan. Suku Sakai di Riau dahulu...
Read MoreBahtera Alam – High Carbon Value (HCV) merupakan suatu konsep yang dikenal dalam bidang lingkungan dan keanekaragaman hayati, khususnya dalam pengelolaan hutan. Konsep ini diperkenalkan pada tahun 2003 oleh sejumlah organisasi lingkungan dunia, dan diadopsi oleh produsen dan pemerintah dalam upaya untuk mempromosikan pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Namun, konsep HCV ini juga memiliki dampak yang cukup signifikan bagi...
Read MorePekanbaru — Pengakuan atas eksistensi Masyarakat Hukum Adat (MHA) telah diatur dalam Undang-Undang negara sejak tahun 1945 silam. Pada Pasal 18 ayat 2 Undang-Undang 1945 menyebutkan bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan Masyarakat Hukum Adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam...
Read MoreJAMBERITA.COM – Perjuangan masyarakat adat Depati Nyato di Desa Telang Kemuning Kabupaten Kerinci untuk memperoleh perlindungan dan pengakuan menemui titik terangnya. Dengan diterbitkannya Surat Keputusan Bupati Kerinci mengenai pembentukkan panitia Masyarakat Hukum Adat pada 2 Maret 2023 lalu. Putusan itu menjadi pembuka jalan bagi masyarakat adat di Kabupaten Kerinci untuk mendapatkan pengakuan untuk melindungi wilayah...
Read MoreBahtera Alam, Pekanbaru – Riau adalah provinsi di Indonesia yang memiliki sejarah panjang dalam pengakuan hukum adat. Masyarakat di Riau telah menerapkan hukum adat sejak lama sebelum Indonesia merdeka. Hukum adat Riau mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk aturan tentang pertanian, perikanan, perburuan, dan kehidupan sosial. Masyarakat Hukum Adat di Riau terdiri dari berbagai suku dan etnis, masing-masing suku memiliki...
Read MoreBahtera Alam, Pekanbaru – Perkumpulan Bahtera Alam sebagai lembaga yang memiliki perhatian khusus kepada hak-hak Masyarakat Hukum Adat khususnya di Riau, menyelenggarakan pertemuan diskusi bersama mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning (UNILAK) bertema Dialog Perspektif Hukum dan Hak Masyarakat Hukum Adat di Riau pada Selasa, 14 Maret 2023 lalu. Dalam sesi akhir dari pertemuan tersebut, dilakukan penandatanganan...
Read MoreBahtera Alam, Pekanbaru – Pada era rezim Jokowi, peluang untuk mengangkat derajat Masyarakat Adat kini terbuka lebar. Berbagai aturan/regulasi, dan perundang-undangan diterbitkan guna mencapai keadilan hukum. Berbagai program pemerintah untuk melindungi Masyarakat Adat semakin luas, salah satunya adalah program Perhutanan Sosial dengan lima skema yang terkenal itu. Tugas Pemerintah Pusat untuk mengubah Masyarakat Hukum Adat yang...
Read More[VIDEO | Pekanbaru, Bahtera Alam] Video singkat ini merupakan rangkaian kegiatan Pelatihan Pendidikan Hukum Kritis yang diselenggarakan di gedung Balai Pelatihan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Riau pada Selasa – Rabu, 14 – 15 Februari 2023. Pelatihan ini terwujud dalam kerjasama antara Bahtera Alam sebagai penyelenggara dengan LBH Fakultas Hukum Universitas Hukum Lancang Kuning dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pekanbaru....
Read More[Bahtera Alam] Masyarakat hukum adat memiliki nilai, tradisi, dan adat yang berbeda dengan masyarakat umum, termasuk dalam hal penyelesaian masalah hukum dan konflik. Oleh karena itu, diperlukan dialog antara masyarakat hukum adat dan para pemangku kepentingan terkait seperti pemerintah, perusahaan, dan masyarakat umum. Selain itu, masyarakat hukum adat seringkali menghadapi tantangan dalam menjaga keberlangsungan wilayah adat mereka,...
Read More