Bahtera Alam, Petapahan – Di banyak tempat, anak muda sering dianggap sebagai generasi yang akan memimpin di masa depan. Namun bagi masyarakat adat, peran itu sesungguhnya dimulai sejak hari ini. Ketika hutan terus menyusut, ruang hidup semakin sempit, dan pengetahuan leluhur perlahan tergerus zaman, pemuda adat tidak hanya sedang mempersiapkan diri menjadi pemimpin. Mereka sedang belajar menjadi penjaga. Semangat itulah yang...
Read MoreBahtera Alam – Hutan bagi masyarakat adat dan masyarakat lokal di Riau bukan sekadar hamparan pepohonan. Hutan merupakan sumber penghidupan, ruang untuk menjalankan tradisi, tempat memperoleh pangan, serta warisan yang dijaga dan diteruskan dari generasi ke generasi. Namun, perubahan penggunaan lahan dan aktivitas industri kehutanan turut membawa perubahan bagi kehidupan masyarakat di sekitar kawasan hutan. Persoalan yang muncul...
Read MoreSejarah dan Asal Usul Desa Bungur merupakan wilayah komunitas Kebatinan Kerimbang dan merupakan salah satu desa tua di sepanjang bantaran Sungai Sodor, Kecamatan Rangsang Pesisir, Kabupaten Kepulauan Meranti. Pada masa awal, kawasan ini masih berupa hutan alam yang kemudian dibuka masyarakat secara bertahap untuk perkebunan karet dan kelapa. Nama Bungur dipercaya berasal dari pohon bungur yang tumbuh lebat di hulu Sungai Bemban. Pohon...
Read MorePengelolaan sumber daya alam berbasis pengetahuan adat membuka peluang bagi masyarakat adat di Riau untuk berkontribusi dalam mitigasi perubahan iklim sekaligus memperkuat perlindungan wilayah adat dan penghidupan mereka. Bahtera Alam – Di tengah meningkatnya perhatian dunia terhadap perubahan iklim, hutan tidak lagi hanya dipandang sebagai kumpulan pepohonan atau sumber bahan baku bagi kebutuhan manusia. Hutan juga memiliki...
Read MoreBahtera Alam [oleh : Marzuki suparman] -Hutan Adat Imbo Putui memiliki arti penting bagi kehidupan Masyarakat Hukum Adat (MHA) Kenegerian Petapahan, Desa Petapahan, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Riau. Hutan seluas sekitar 251 hektare ini bukan sekadar kawasan yang menyimpan kekayaan alam, tetapi juga bagian dari warisan leluhur yang terus dijaga oleh masyarakat. Di dalamnya terdapat nilai-nilai adat, sumber penghidupan, serta...
Read MoreBahtera Alam – Ketika Riau mulai menempatkan perlindungan hutan, penurunan emisi dan pembangunan rendah karbon dalam satu agenda besar melalui GREEN for Riau (G4RI), ada satu kelompok yang tidak boleh ditempatkan hanya sebagai penerima manfaat di atas kertas: Masyarakat Hukum Adat (MHA). Mereka adalah bagian dari masyarakat yang telah hidup, membangun pengetahuan, serta mengelola ruang hidupnya jauh sebelum istilah ekonomi...
Read MoreBERTUAHPOS.COM — Ratusan perwakilan petani sawit dari berbagai wilayah Indonesia mendesak pemerintah membenahi ketimpangan tata kelola perkebunan sawit lewat tiga tuntutan utama. Yang mereka tuntut adalah reforma agraria, kepastian hukum atas ruang kelola petani, serta hilirisasi yang disertai keadilan harga tandan buah segar (TBS). Desakan itu mengemuka dalam Konferensi Nasional Perkebunan Rakyat II di Jakarta, pada 21 September...
Read MoreKunjungan ini menghubungkan pembahasan kesiapan JREDD+ di tingkat kebijakan dengan pengetahuan, praktik, dan aspirasi masyarakat pengelola hutan. Figure 1. Para peserta berfoto bersama di kawasan Hutan Adat Imbo Putui, Kenegerian Petapahan. KAMPAR, 7 September 2026 – Pemerintah, mitra internasional, dan masyarakat pengelola hutan bertemu di Hutan Adat Kenegerian Petapahan yang berada di Desa Petapahan, Kecamatan Tapung, Kabupaten...
Read MorePEKANBARU – Transparansi, perlindungan hak masyarakat, dan pembagian manfaat yang berkeadilan menjadi fondasi penting dalam pelaksanaan Green For Riau Initiative. Komitmen tersebut menjadi salah satu fokus dalam High Level Meeting Green For Riau Initiative yang berlangsung di Hotel Pangeran, Pekanbaru, Senin (7/9/2026). Pemprov Riau menilai penguatan tata kelola diperlukan agar setiap aksi penurunan emisi tidak hanya dapat diukur dan...
Read MoreRIAU ONLINE, MERANTI – Peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Kepulauan Meranti tahun ini memiliki arti tersendiri bagi masyarakat adat. Di tengah pelaksanaan upacara pengibaran Bendera Merah Putih, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti menyerahkan Surat Keputusan (SK) Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (MHA) kepada tiga komunitas adat. Ketiga komunitas tersebut adalah MHA...
Read MoreBahtera Alam, Kampar – Semangat menjaga hutan sekaligus memperkuat ekonomi masyarakat terlihat dalam kegiatan penanaman pohon di Hutan Adat Ghimbo Pomuan, Kenegerian Kampa. Kegiatan yang digelar dalam rangka 81 Aksi Kehutanan ini menjadi ruang kolaborasi antara masyarakat adat, pemerintah, lembaga pendamping, organisasi nonpemerintah (NGO), dan generasi muda untuk bersama-sama merawat kawasan hutan yang memiliki arti penting...
Read Moregreen4riau.id, Pekanbaru, 27 April 2026 – Pertemuan ini memperkuat koordinasi antara GREEN for Riau, NGO lokal, dan mitra teknis untuk menyelaraskan pemahaman mengenai skema karbon, REDD+ berbasis yurisdiksi, pembagian manfaat, serta peluang kolaborasi multipihak di Provinsi Riau. GREEN for Riau Initiative memperkuat koordinasi dengan organisasi masyarakat sipil atau NGO melalui pertemuan yang membahas perkembangan implementasi...
Read MorePEKANBARU – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau menegaskan komitmennya mempercepat penerbitan sertifikasi tanah ulayat sebagai upaya memberikan kepastian hukum bagi masyarakat adat. Kemudian memperkuat tata kelola pertanahan yang berkelanjutan. Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, mengatakan persoalan pertanahan merupakan isu strategis yang tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga menyangkut...
Read MoreBahtera Alam, Kepulauan Meranti – Puluhan pemuda adat dari berbagai komunitas masyarakat adat di Provinsi Riau berkumpul dalam kegiatan Konsolidasi Pemuda Adat Pesisir dalam Implementasi Free, Prior and Informed Consent (FPIC) dan Konservasi Berkelanjutan yang diselenggarakan oleh Perkumpulan Bahtera Alam pada 16–18 Juni 2026. Kegiatan ini berlangsung di Desa Sonde, Kecamatan Rangsang Pesisir, Kabupaten Kepulauan Meranti, serta...
Read MoreRIAU ONLINE, KAMPAR – Direktur Jenderal Perhutanan Sosial Kementerian Kehutanan, Catur Endah Prasetiani melakukan kunjungan ke Hutan Adat Imbo Putui, Kenegerian Petapahan, Kabupaten Kampar, Minggu, 21 Juni 2026. Kunjungan ini merupakan bagian dari upaya memperkuat sinergi antara pemerintah dan masyarakat hukum adat dalam pengelolaan hutan berbasis masyarakat, sekaligus melihat secara langsung praktik pengelolaan dan perlindungan...
Read MoreBahtera Alam – Di kalangan komunitas Suku Asli di Kepulauan Meranti, ada satu tempat keramat yang dipercaya dapat membantu mengabulkan hajat. Tempat keramat itu berada di Desa Kayu Ara, Kecamatan Rangsang Barat. Suku Asli menyebutnya Ulu Kedi. Merupakan suatu tempat pemujaan berbentuk bangunan persegi dengan atap untuk menaunginya. Bangunan berukuran sekitar 1 x 1,5 meter itu berwarna kuning terang dengan cat yang terlihat mulai...
Read MoreBahtera Alam – Persoalan gender merupakan salah satu pembahasan penting dalam Puak Melayu. Pada dasarnya tidak ada suatu aturan pun yang mengatur perbedaan status dan kedudukan laki-laki dan perempuan pada masyarakat Melayu di Riau, kecuali disekat oleh kodratnya masing-masing. Bahkan kedudukan perempuan dalam masyarakat Melayu ditempatkan pada posisi terhormat. Hal ini juga berlaku pada masyarakat Suku Akit yang mendiami...
Read MoreBahtera Alam, Chiang Mai – Upaya memperkuat peran masyarakat adat dalam pengelolaan hutan berkelanjutan terus menjadi agenda penting di tingkat global. Hal ini tercermin dalam pertemuan regional “Indigenous Forest Stewardship: Navigating FSC Certification in Asia” yang diselenggarakan di Chiang Mai, Thailand pada 21–22 Maret 2026. Pertemuan ini merupakan bagian dari inisiatif Forest Stewardship Council (FSC) melalui mekanisme...
Read MoreBahtera Alam, Chiang Mai – Kehadiran masyarakat adat dalam forum internasional bukan sekadar simbol representasi, tetapi menjadi ruang penting untuk menyuarakan realitas yang selama ini jarang terdengar. Hal inilah yang tercermin dari partisipasi Alit, perwakilan Suku Asli Anak Rawa dari Kampung Penyengat, Kabupaten Siak, dalam forum “Indigenous Forest Stewardship: Navigating FSC Certification in Asia” yang diselenggarakan di...
Read MoreBahtera Alam – Program Forestry and Other Land Use Net Sink 2030 atau FOLU Net Sink 2030 merupakan kebijakan strategis pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk memastikan bahwa sektor kehutanan dan penggunaan lahan mampu menyerap emisi karbon lebih besar dibandingkan jumlah emisi yang dihasilkan pada tahun 2030. Dengan kata lain, sektor kehutanan diharapkan menjadi penyerap karbon bersih (net sink). Konsep “net sink” merujuk...
Read More