Bahtera Alam, Pekanbaru – Perhutanan sosial merupakan strategi pemerintah Indonesia dalam memberikan akses legal kepada masyarakat untuk mengelola hutan secara berkelanjutan guna meningkatkan kesejahteraan sekaligus menjaga kelestarian lingkungan. Dalam implementasinya, masyarakat adat dan lokal berperan sebagai aktor utama.
Sejak tahun 2024, Perkumpulan Bahtera Alam mendampingi pengelolaan perhutanan sosial di dua Hutan Adat di Kenegerian Petapahan dan Kenegerian Kampa melalui program TERRA-CF yang didukung oleh Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH).
Sebagai bagian dari upaya penguatan kapasitas, pada 18 Desember 2024, Perkumpulan Bahtera Alam bersama Masyarakat Hukum Adat (MHA) Kenegerian Petapahan dan MHA Kenegerian Kampa menyelenggarakan Pelatihan Penguatan Sistem Monitoring dan Evaluasi serta Peningkatan Kapasitas bagi Local Champion. Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan dari Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kampar Kiri, KPH Suligi Batu Gajah, serta Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (BPSKL) Wilayah II Sumatera.
Pelatihan dipandu oleh Muammar Hamidy dan menghadirkan narasumber dari Perkumpulan Bahtera Alam serta BPSKL Wilayah II Sumatera. Melalui kegiatan ini, diharapkan kapasitas masyarakat adat dalam mengelola hutan adat semakin kuat, sehingga perhutanan sosial dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.
Perkumpulan Bahtera Alam menilai bahwa penguatan kapasitas local champion sangat penting, mengingat peran mereka sebagai penggerak utama dalam implementasi program perhutanan sosial. Selain itu, penguatan sistem monitoring dan evaluasi menjadi aspek krusial untuk memastikan keberlanjutan program serta pencapaian hasil yang optimal.
Peningkatan kapasitas local champion bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai prinsip, teknik, dan strategi monitoring serta evaluasi dalam pengelolaan hutan adat. Dengan keterampilan ini, peserta diharapkan mampu mengelola data secara lebih sistematis serta menyusun laporan capaian program secara akurat.
Kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam mendukung pengelolaan hutan adat yang berkelanjutan sekaligus memperkuat kemandirian masyarakat adat dalam menjalankan program perhutanan sosial.
Materi pertama disampaikan oleh Hasri Dinata, Koordinator Program Perkumpulan Bahtera Alam, yang membahas tentang Peningkatan Kapasitas Local Champion dalam Kelompok Usaha Perhutanan Sosial Hutan Adat Kenegerian Kampa dan Kenegerian Petapahan.
Dalam kegiatan ini, peserta juga diperkenalkan dengan Platform GoKUPS, yang disampaikan oleh Andreas Hutasoit dari BPSKL Wilayah II Sumatera. GoKUPS merupakan Sistem Informasi Perhutanan Sosial Terintegrasi berbasis elektronik (online dan real-time) yang berfungsi sebagai Sistem Register Nasional Perhutanan Sosial. Platform ini memungkinkan pembaruan data, monitoring, evaluasi, serta menjadi sumber informasi dan publikasi kinerja Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan.
Harry Oktavian, Direktur Eksekutif Perkumpulan Bahtera Alam, menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari proses yang baik dalam membentuk dan meningkatkan kapasitas masyarakat. Ia berharap pembelajaran yang diberikan dapat menjadi bekal berharga bagi masyarakat yang ingin terus berkembang.
Masyarakat Hukum Adat (MHA) harus memiliki jiwa kewirausahaan untuk mewujudkan kemandirian ekonomi. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada para pendamping, baik dari NGO maupun pemerintah, yang telah membantu masyarakat dalam proses ini. Kegiatan ini adalah langkah awal bagi kita untuk menyongsong masa depan yang lebih baik. Oleh karena itu, semua peserta harus bersungguh-sungguh dalam menjalankan usaha ini. Keterlibatan berbagai pihak dalam kegiatan bersama masyarakat menjadi dorongan kuat agar masyarakat terus bersemangat untuk maju dan berkembang, tutupnya. [mrz/BA]
14