Kegiatan


Bahtera Alam, Bali – Organisasi internasional Forest Stewardship Council (FSC) atau Dewan Penatalayanan Hutan menyelenggarakan pertemuan di Nusa Dua, Bali pada 9-14 Oktober 2022 yang lalu. Pertemuan yang dikemas dalam forum General Assembly Forest Stewardship Council mengesahkan Mosi 37 melalui voting pada kamis, 13/10/2022. Sebagai sebuah organisasi yang menetapkan standar pengelolaan hutan yang bertanggung jawab, memberikan...

Read More

Bahtera Alam – Setiap manusia selama hidupnya pasti mengalami perubahan-perubahan baik perubahan sosial maupun budaya. Adapun perubahan-perubahan yang terjadi itu menjadi gejala yang normal di dalam masyarakat. Perubahan yang terjadi salah satunya yang paling mempengaruhi adalah karena kemajuan sistem komunikasi dalam teknologi informasi yang digunakan untuk menyebarkan atau menyampaikan berbagai topik informasi baik secara...

Read More
‘Mereka Tidak Diam’

‘Mereka Tidak Diam’


Posted By on Sep 6, 2022

Perjuangan Masyarakat Adat di Riau untuk Dapat Pengakuan Secara Sah dari Negara BERTUAHPOS.COM – Masyarakat Adat dan pemerintah merupakan 2 komponen tak terpisahkan dalam upaya memperjuangkan penghormatan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat, khususnya di Riau. Masyarakat Adat punya hak untuk diakui keberadaannya secara ketentuan perundang-undangan, dan pemerintah punya kewajiban untuk mengakui itu. Masyarakat Hukum Adat (MHA)...

Read More

YMKL Gandeng Bahtera Alam Gelar Seminar dan Lokakarya BERTUAHPOS.COM, PEKANBARU — Yayasan Masyarakat Kehutanan Lestari (YMKL) yang didukung oleh Kementerian Dalam Negeri dan Ford Foundation menggandeng Bahtera Alam menggelar seminar dan lokakarya Peningkatan Kapasitas Para Pihak Sebagai Upaya Perlindungan dan Penghormatan Hak Masyarakat Hukum Adat (MHA). Semiloka ini berlangsung selama 2 hari, Senin dan Selasa, 5-6 September 2022, di...

Read More

Bahtera Alam, Pekanbaru – Yayasan Masyarakat Kehutanan Lestari (YMKL) bekerjasama dengan Bahtera Alam pada Senin, 5 September 2022, menyelenggarakan Seminar dan lokakarya bertema Peningkatan Kapasitas Para Pihak sebagai Upaya Perlindungan dan Penghormatan Hak Masyarakat Hukum Adat (MHA) di ruang pertemuan Hotel Pangeran, Pekanbaru. Hadir dalam acara ini Asisten I Sekretariat Daerah Provinsi Riau, Drs. Masrul Kasmy, M.Si mewakili...

Read More

RIAU ONLINE, PEKANBARU – Bahtera Alam melakukan diskusi bertajuk Perlindungan dan Pengakuan Hak Masyarakat Hukum Adat dalam Pengelolaan SDA. Diskusi itu dilakukan guna merespon minimnya perlindungan dan pengakuan masyarakat adat di Riau. Direktur Eksekutif Bahtera Alam, Harry Oktavian, menyampaikan Pemerintah Indonesia wajib melindungi setiap hak Masyarakat Indonesia termasuk hak Masyarakat Adat. “Sayangnya perampasan...

Read More

Bahtera Alam, Siak Sri Indrapura – Suku Sakai Bathin Sobanga dan Suku Asli Anak Rawa merupakan dua komunitas suku asli di Riau yang sampai saat ini masih memiliki Hutan Adat walaupun masih dalam tahap pengusulan untuk mendapat pengakuan dari negara. Kedua komunitas suku asli ini memiliki sejarah panjang dalam pengelolaan sumber daya alam (SDA) seperti hutan dan sungai. Dalam pengelolaan sumber daya alam tersebut, Perempuan Adat...

Read More

Riauterkini, PEKANBARU – Unit Pelaksana Tekhnis (UPT) Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kampar Kiri beserta Non-Governmental Organization (NGO) atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Yayasan Masyarakat Kehutanan Lestari (YMKL)  dan Bahtera Alam (BA) bersinergi mendorong implementasi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial (PS). Program (PS) bagi kesejahteraan rakyat...

Read More

Bahtera Alam, Pekanbaru – Pada 18 Februari hingga 3 Maret 2021, Bahtera Alam, Sawit Watch, dan Peneliti dari IPB mengadakan riset kecil tentang sejarah dan potensi Hutan Adat Imbo Putui. Riset ini bertujuan untuk menggali sejarah Kerajaan Petapahan. Riset juga menggali informasi sejarah budaya masyarakat hukum adat, dan hubungan masyarakat hukum adat Kenegerian Petapahan dengan hutan, sungai, dan alam. Selama riset dilakukan,...

Read More

RIAUONLINE, PEKANBARU – Gubernur Riau Syamsuar mengaku sudah lama mendapat laporan terkait kekhawatiran masyarakat adat Suku Sakai soal hutan adat. Salah satunya adanya pembangunan jalan tol dan pengeboran minyak. Hal itu disampaikan Rektor Universitas Lancang Kuning kepadanya usai berjumpa dengan Suku Sakai. “Sebenarnya persoalan hutan adat ini sudah cukup lama. Saya waktu itu setelah tahu permasalahannya, langsung...

Read More

[BAHTERA ALAM] Sabtu, 30 Januari 2021, menjadi momen penting bagi Masyarakat Hukum Adat Sakai Bathin Sobanga. Pada hari itu, mereka menyerahkan Dokumen Usulan Pengakuan Masyarakat Hukum Adat, Wilayah Adat, dan Hutan Adat Suku Sakai Bathin Sobanga dan diterima langsung oleh Gubernur Riau di aula rumah dinas Gubernur Riau, Balai Pelangi. Terwujudnya momen penting ini merupakan langkah awal untuk mendapatkan pengakuan oleh negara,...

Read More

Bahtera Alam, Pekanbaru – Suku Sakai merupakan salah satu kelompok Masyarakat Adat di Riau di antara banyak suku-suku lainnya yang tersebar di beberapa wilayah Bumi Lancang Kuning, seperti Suku Bonai, Akit, Anak Rawa, Suku Laut, Petalangan, Duano, Talang Mamak, dan Melayu. Suku Sakai banyak tersebar di wilayah Kabupaten Siak, Bengkalis, dan Rokan Hilir. Pada awalnya Suku Sakai sering disebut dengan suku terasing sebagaimana...

Read More

Bahtera Alam, Pekanbaru – Lembaga Adat Melayu Riau (LAM Riau) mengadakan pertemuan dengan Tim Asistensi Percepatan Pengakuan, Perlindungan dan Pemajuan Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal (Tanjak) guna berdiskusi dan membahas serta menyerahkan data Komunitas Adat se-Provinsi Riau. Keberadaan tanah ulayat adat saat ini sudah porak poranda dan banyak dieksploitasi oleh aktivitas koorporasi. Namun, sesuai instruksi Presiden RI Joko...

Read More

BERTUAHPOS.COM, PEKANBARU – Untuk kali pertama Riau berhasil mengantongi legalitas hutan adat. Ini adalah momentum awal yang baik untuk mempertahankan adat di Riau. Hutan Adat masuk dalam bagian Perhutanan Sosial,  di mana di dalamnya terdapat Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Kemitraan, dan Hutan Adat. Selain Hutan Adat, perolehan legalitasnya melalui penerbitan izin oleh negara yang kemudian diberikan...

Read More

[Oleh : Nuskan Syarif] Potensi madu lebah di Desa Batu Sanggan bisa sangat menjanjikan apabila dibudidayakan dengan benar dan dikelola dengan baik oleh masyarakat setempat. Madu lebah banyak digemari terutama yang dihasilkan dari lebah kelulut karena rasanya yang unik, yaitu dari jenis Trigona spp. atau dikenal pada tingkat lokal dengan nama Kelulut atau Galo Galo atau Trigona. Lebah kelulut termasuk jenis yang tidak ganas dan tidak...

Read More

JAKARTA, BAHTERA ALAM – Para aktivis dan perwakilan masyarakat dari Sumatra, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua melakukan pertemuan di Jakarta guna mendorong kebijakan yang menjamin hak masyarakat untuk mengakses sumber daya tanah dan hutan. Kegiatan ini dipandu oleh YMKL dan Pusaka dengan dukungan Forest Peoples Programme dan Rainforest Foundation Norway pada Kamis, 28 November 2019. Pertemuan yang berlangsung di Yello Hotel...

Read More
Kampung Adat Siak Mau Dibawa Kemana?

Kampung Adat Siak Mau Dibawa Kemana?


Posted By on Oct 17, 2019

SIAK – BAHTERA ALAM – Sejak dikeluarkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Siak No. 2 Tahun 2015, tentang Penetapan Kampung Adat di Kabupaten Siak, struktur pemerintah Kampung Adat untuk jabatan Penghulu masih dipegang oleh Pejabat Sementara Penghulu yang statusnya secara administrasi memiliki keterbatasan dan wewenang dalam menjalankan pemerintahan kampung. Terbitnya Perda ini sejatinya didorong oleh situasi dan...

Read More

SELASAR RIAU, SIAK – Bupati Siak, Alfedri mendukung penuh keinginan Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) untuk mewujudkan Hutan Adat di kabupaten berjuluk Kota Istana tersebut. Hutan Adat ini merupakan bagian dari Masyarakat Hukum Adat yang kini lagi disusun oleh LAMR untuk dijadikan sebagai sebuah Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Riau tersendiri, selain Perda Nomor 15 tahun 2010 tentang Tanah Ulayah dan Pemanfaatannya. “Di...

Read More

SIAK (RIAUPOS.CO) – Riau memiliki 9 sampai 10 masyarakat adat. Sebagian masyarakat adat Riau termarginalkan. Mereka terasing di negeri sendiri. Kawasan yang selama ini menjadi tempat tinggal mereka belakangan dijadikan hak guna usaha (HGU) dan kawasan hutan. Ada regulasi, namun belum bisa menyelesaikan masalah itu. Sebagian masyarakat adat saat ini berada dalam kecemasan dan sebagian lainnya tidak memiliki tempat tinggal. Untuk...

Read More

[RILIS MEDIA] Kementerian Lingkungan hidup dan kehutanan (KLHK) terima masyarakat dari 6 kenegarian di Riau. Kedatangan masyarakat untuk menyerahkan usulan hutan adat yang meliputi luas total 10.318,5 hektare di Kabupaten Kampar Riau. Angka ini menyumbang untuk pemenuhan 12,7 juta hektare target perhutanan sosial di seluruh Indonesia. “Ini merupakan pertama hutan adat yang pertama dari Riau” ungkap Kepala Sub Direktoral Pengakuan...

Read More