Bahtera Alam, Siak – Perkumpulan Bahtera Alam telah melakukan riset kecil terkait Ketersediaan Lahan dan Potensi Ekonomi Masyarakat di Delapan (8) Kampung Adat di Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Studi ini bertujuan untuk memperkuat hak penghormatan dan pengakuan Masyarakat Hukum Adat (MHA) atas sumber daya alam yang mereka kelola dan manfaatkan secara turun-temurun. Dalam konteks penguasaan lahan, wilayah yang ditempati oleh...
Read More
Bahtera Alam, Selatpanjang – Masyarakat Hukum Adat (MHA) memiliki hak atas pengakuan dan perlindungan, sebagaimana diamanatkan dalam berbagai regulasi nasional dan internasional. Namun, dalam praktiknya, proses pengakuan dan perlindungan MHA sering kali mengalami kendala, baik dari aspek administrasi, kebijakan, maupun keterbatasan pemahaman dan kapasitas pihak-pihak yang terlibat dalam proses tersebut. Di Kabupaten Kepulauan...
Read More
Bahtera Alam, Pekanbaru – Sejak tahun 2018 hingga 2024, upaya pengakuan dan perlindungan terhadap Masyarakat Hukum Adat (MHA) di Provinsi Riau telah mengalami kemajuan yang signifikan. Hingga saat ini, sebanyak 17 komunitas adat telah memperoleh pengakuan resmi dari pemerintah daerah, baik di tingkat kabupaten maupun provinsi. Proses ini didukung oleh Perkumpulan Bahtera Alam bersama berbagai organisasi non-pemerintah serta...
Read More
Bahtera Alam, Siak Sri Indrapura – Perkumpulan Bahtera Alam telah melakukan studi mengenai Ketersediaan Lahan dan Potensi Ekonomi Masyarakat di Delapan Kampung Adat di Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Studi ini bertujuan untuk memperkuat hak penghormatan dan pengakuan Masyarakat Hukum Adat (MHA) atas sumber daya alam di Riau serta menggali peluang ekonomi berbasis ketersediaan lahan di wilayah adat tersebut. Sebagai bagian dari...
Read More
Bahtera Alam, Pekanbaru – Perhutanan sosial merupakan strategi pemerintah Indonesia dalam memberikan akses legal kepada masyarakat untuk mengelola hutan secara berkelanjutan guna meningkatkan kesejahteraan sekaligus menjaga kelestarian lingkungan. Dalam implementasinya, masyarakat adat dan lokal berperan sebagai aktor utama. Sejak tahun 2024, Perkumpulan Bahtera Alam mendampingi pengelolaan perhutanan sosial di dua Hutan Adat di...
Read More
Bahtera Alam – Masyarakat adat di Nusantara telah eksis jauh sebelum berdirinya Negara Indonesia. Komunitas-komunitas ini tumbuh dengan ciri khas budaya, adat istiadat, bahasa, dan hukum yang unik serta beragam, mencerminkan kekayaan peradaban lokal yang tersebar di seluruh kepulauan. Mereka memiliki sistem pengelolaan sumber daya alam, pemerintahan adat, dan nilai-nilai sosial yang telah diwariskan dari generasi ke generasi,...
Read More
Bahtera Alam, Selatpanjang – Suku Akit disebut sebagai Masyarakat Hukum Adat, karena di dalam Undang Undang Dasar 1945 sudah ada. Pada Pasal 18b Ayat (2) UUD 1945, negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan Masyarakat Hukum Adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. Masyarakat adat...
Read More
Bahtera Alam, Pekanbaru – Perkumpulan Bahtera Alam bersama perwakilan Masyarakat Hukum Adat (MHA) Kenegerian Kampa dan Kenegerian Petapahan menggelar agenda diskusi dan pengusulan Rencana kelola Perhutanan Sosial (RKPS). Pengusulan RKPS ini diserahkan kepada masing-masing Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) yang turut hadir dalam kegiatan tersebut. Kenegerian Kampa masuk dalam wilayah kerja KPH Kampar Kiri dan Kenegerian Petapahan...
Read More
Bahtera Alam, Selatpanjang – Kabupaten Kepulauan Meranti berada di Provinsi Riau, merupakan daerah yang kaya akan sumber daya alam, khususnya hutan dan lahan gambut. Wilayah ini juga merupakan rumah bagi masyarakat adat khususnya Suku Akit, yang telah mendiami dan mengelola sumber daya alam tersebut secara turun temurun. Hutan bagi masyarakat adat bukan hanya sekedar sumber ekonomi, tetapi juga memiliki nilai budaya, sosial, dan...
Read More
(bentalanews.id) MASYARAKAT adat memiliki pengetahuan dan praktik tradisional dalam mengelola sumber daya alam (SDA) berkelanjutan. Kearifan lokal yang melekat pada tradisi dan budaya, terbukti mampu menjaga kelestarian lingkungan di wilayah adat. Bagi mereka, hutan, sungai dan satwa merupakan sumber kehidupan yang harus selalu dijaga hingga ke anak cucu. Hari ini masyarakat adat mulai menghadapi banyak persoalan dan tantangan dalam...
Read More
Bahtera Alam, Pekanbaru – Merealisasikan kegiatan Dana TERRA for Customary Forest (TERRA-CF), Perkumpulan Bahtera Alam melakukan penyusunan finalisasi Rencana Kelola Perhutanan Sosial (RKPS) bersama para pihak dengan menyelenggarakan diskusi di Pekanbaru pada Rabu, 12 Juni 2024. Dalam penyusunan itu hadir perwakilan Masyarakat Hukum Adat (MHA) Kenegerian Petapahan, Masyarakat Hukum Adat (MHA) Kenegerian Kampa, penyuluh dari...
Read More
Kabarpesisirnews.com – Selatpanjang Riau. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) bersama organisasi Masyarakat Bahtera Alam menggelar Penguatan Kapasitas Panitia Masyarakat Hukum adat dan Sosialisasi Identifikasi Masyarakat Hukum Adat. Kegiatan yang digelar Selasa (4/6/2024) di Aula Kantor Bupati itu, dibuka oleh Plt Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Setdakab Kepulauan...
Read More
Bahtera Alam, Selatpanjang – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti memiliki kebanggaan dengan lahirnya Peraturan Daerah (Perda) No.1 Tahun 2023 Tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, yang merupakan Perda kabupaten pertama di Riau untuk perlindungan dan pangakuan Masyarakat Adat. Wujud nyata Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti terhadap penghormatan Masyarakat Hukum Adat ini harus kita munculkan supaya orang...
Read More
Bahtera Alam, Kampar – Perkumpulan Bahtera Alam pada Selasa, 28 Mei 2024 mengunjungi Desa Petapahan di Kenegerian Petapahan Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, untuk berdiskusi dengan komunitas Masyarakat Hukum Adat terkait inisiasi pembentukan Badan Usaha Masyarakat Adat (BUMA). Diskusi yang dihadiri oleh Mutohir S.P. (Penyuluh KPH) dan Taufik Hidayat dari KPH Suligi Batu Gajah, Rokan Hulu beserta sejumlah Masyarakat Hukum...
Read More
Bahtera Alam, Kampar – Perkumpulan Bahtera Alam pada Sabtu, 9 Maret 2024 melakukan kegiatan terkait Perhutanan Sosial sebagai bagian dari kegiatan Proyek Dana TERRA for Customary Forest (TERRA-CF) melalui program BPDLH. Dana TERRA for Customary Forest (TERRA-CF) adalah program BPDLH yang digagas bersama Climate and Land Use Alliance (CLUA) dalam rangka mendukung implementasi program Perhutanan Sosial untuk mewujudkan pengelolaan...
Read More
Bahtera Alam, Selat Panjang – Masyarakat adat dari Suku Asli Anak Rawa di Kabupaten Siak dan Suku Akit dari Kabupaten Kepulauan Meranti menghadapi tantangan terkait hak tenurial atas hutan dan lahan mereka. Perusahaan-perusahaan di sektor hutan telah menguasai hak tenurial tersebut untuk kepentingan penanaman hutan tanaman industri (HTI), menyebabkan sengketa kepemilikan antara masyarakat adat dan pihak perusahaan. Masyarakat...
Read More
Bahtera Alam, Pekanbaru – Dalam memberikan inspirasi kepada perempuan adat untuk mengembangkan ide-ide bisnis kreatif dan berkelanjutan yang sesuai dengan kearifan lokal dan nilai-nilai budaya, dan untuk memfasilitasi pertukaran pengetahuan antara perempuan adat dan UMKM yang telah sukses serta menciptakan jejaring yang berkelanjutan untuk mendukung pengembangan ekonomi lokal, Perkumpulan Bahtera Alam pada Senin, 29 Januari 2024...
Read More
RIAU ONLINE, PEKANBARU – Pengelolaan sumber daya alam (SDA) di masyarakat adat tidak lepas dari peran perempuan adat di kehidupan. Mereka pada umumnya bergantung pada sumber daya alam seperti hutan, sungai dan lahan pertanian, yang merupakan mata pencaharian dan kebutuhan sehari-hari. Perempuan adat terlibat dalam beragam aktivitas seperti berburu, mengumpulkan tanaman liar dan berkebun. Mereka juga memiliki peran sangat penting...
Read More
RIAU ONLINE, PEKANBARU – Para perempuan adat dari berbagai daerah di Riau mengapresiasi kegiatan seminar dan lokakarya yang ditaja Perkumpulan Bahtera Alam dengan membahas tema “Peran Perempuan Adat dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Ekonomi Alternatif.” Kegiatan tersebut didasarkan pada permasalahan dan tantangan yang dihadapi oleh perempuan adat. Apalagi peran perempuan adat dalam pengelolaan sumber daya alam...
Read More
BERTUAHPOS.COM, PEKANBARU – Penggiat lingkungan Bahtera Alam memandang perlu tercapainya pemahaman sama dari berbagai pihak tentang hak tenurial. Dengan begitu hak atas tanah, dalam hal mengakses, hak pakai untuk mengelola, eksekusi dan mengalihkannya, dapat dimengerti secara efektif. Hal ini menjadi topik yang dibahas dalam diskusi bertajuk: Hak Tenurial, Masyarakat Hukum Adat pada Kawasan Hutan Tanaman Industri di Riau, pada...
Read More