[SIAK, PPID-MENLHK.GO.ID] Bertempat di Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim, Kabupaten Siak, Jumat (21/2/2020), Presiden Joko Widodo didampingi sejumlah Menteri Kabinet Kerja, menyerahkan SK Perhutanan Sosial untuk 39 SK Hutan Desa dan Hutan Kemasyarakatan, 2 Hutan Adat pada 9 kabupaten dan 10 KPH di Provinsi Riau. “Saya akan terus membagikan pada masyarakat yang kecil-kecil, bukan pada yang besar-besar. Di seluruh Indonesia...
Read More
[Oleh : Nuskan Syarif] Potensi madu lebah di Desa Batu Sanggan bisa sangat menjanjikan apabila dibudidayakan dengan benar dan dikelola dengan baik oleh masyarakat setempat. Madu lebah banyak digemari terutama yang dihasilkan dari lebah kelulut karena rasanya yang unik, yaitu dari jenis Trigona spp. atau dikenal pada tingkat lokal dengan nama Kelulut atau Galo Galo atau Trigona. Lebah kelulut termasuk jenis yang tidak ganas dan tidak...
Read More
JAKARTA, BAHTERA ALAM – Para aktivis dan perwakilan masyarakat dari Sumatra, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua melakukan pertemuan di Jakarta guna mendorong kebijakan yang menjamin hak masyarakat untuk mengakses sumber daya tanah dan hutan. Kegiatan ini dipandu oleh YMKL dan Pusaka dengan dukungan Forest Peoples Programme dan Rainforest Foundation Norway pada Kamis, 28 November 2019. Pertemuan yang berlangsung di Yello Hotel...
Read More
RIAUONLINE, PEKANBARU – Perwakilan Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) kabupaten dan kota serta masyarakat adat di bumi Lancang Kuning, mengadakan pertemuan awal untuk mengumpulkan informasi, dan data masyarakat hukum adat, wilayah adat dan hutan adat, di Gedung LAM Riau, Jalan Diponegoro, Rabu-Kamis, 13-14 November 2019. Informasi dan data diperoleh selama dua hari ini, akan digunakan sebagai bahan dalam Seminar dan Lokakarya...
Read More
FILIPINA, BAHTERA ALAM – Perkumpulan Bahtera Alam hadir dalam Konferensi ke-9 tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia diadakan di area Teluk Subic, yang sebelumnya adalah pangkalan militer selama 99 tahun hingga akhir keberadaan mereka pada tahun 1992. Peserta di konferensi ini mewakili Lembaga Hak Asasi Manusia Nasional (NHRI), organisasi masyarakat adat dan organisasi masyarakat sipil. Harry Oktavian mewakili Bahtera Alam beserta...
Read More
SIAK – BAHTERA ALAM – Sejak dikeluarkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Siak No. 2 Tahun 2015, tentang Penetapan Kampung Adat di Kabupaten Siak, struktur pemerintah Kampung Adat untuk jabatan Penghulu masih dipegang oleh Pejabat Sementara Penghulu yang statusnya secara administrasi memiliki keterbatasan dan wewenang dalam menjalankan pemerintahan kampung. Terbitnya Perda ini sejatinya didorong oleh situasi dan...
Read More
RINGKASAN EKSEKUTIF – September 2019 ini adalah tepat satu tahun diterbitkannya Instruksi Presiden (Inpres) No. 8 tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit. Lewat kebijakan ini, pemerintah mencoba untuk melakukan peningkatan tata kelola perkebunan sawit yang berkelanjutan, memberikan kepastian hukum, menjaga dan melindungi kelestarian...
Read More
[SHADOW REPORT] – RINGKASAN EKSEKUTIF. Pada September 2018, Presiden Joko Widodo menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) No. 8 tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit. Bagi beberapa pihak, kebijakan ini dipandang sebagai momentum baik untuk melakukan perbaikan tata kelola perkebunan sawit di Indonesia. Inpres No. 8 Tahun 2018...
Read More
SELASAR RIAU, SIAK – Bupati Siak, Alfedri mendukung penuh keinginan Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) untuk mewujudkan Hutan Adat di kabupaten berjuluk Kota Istana tersebut. Hutan Adat ini merupakan bagian dari Masyarakat Hukum Adat yang kini lagi disusun oleh LAMR untuk dijadikan sebagai sebuah Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Riau tersendiri, selain Perda Nomor 15 tahun 2010 tentang Tanah Ulayah dan Pemanfaatannya. “Di...
Read More
SIAK (RIAUPOS.CO) – Riau memiliki 9 sampai 10 masyarakat adat. Sebagian masyarakat adat Riau termarginalkan. Mereka terasing di negeri sendiri. Kawasan yang selama ini menjadi tempat tinggal mereka belakangan dijadikan hak guna usaha (HGU) dan kawasan hutan. Ada regulasi, namun belum bisa menyelesaikan masalah itu. Sebagian masyarakat adat saat ini berada dalam kecemasan dan sebagian lainnya tidak memiliki tempat tinggal. Untuk...
Read More
[Oleh Kasmita Widodo di 8 Juni 2019 – mongabay.co.id] – Berbekal, putusan MK35, komunitas-komunitas adat dan kelompok masyarakat sipil, pemerintah daerah dan KLHK bekerja menyiapkan proses pengakuan hutan adat. Momentum “pecah telur” pengakuan pertama atas hutan adat dirayakan di Istana Negara pada 2016. Ada delapan hutan adat seluas 7.950 hektar ditetapkan dan satu lokasi pencadangan hutan adat seluas 5.172 hektar....
Read More
[RILIS MEDIA] Kementerian Lingkungan hidup dan kehutanan (KLHK) terima masyarakat dari 6 kenegarian di Riau. Kedatangan masyarakat untuk menyerahkan usulan hutan adat yang meliputi luas total 10.318,5 hektare di Kabupaten Kampar Riau. Angka ini menyumbang untuk pemenuhan 12,7 juta hektare target perhutanan sosial di seluruh Indonesia. “Ini merupakan pertama hutan adat yang pertama dari Riau” ungkap Kepala Sub Direktoral Pengakuan...
Read More
[Oleh : Nuskan Syarif] Kabut tebal menyelimuti puncak bukit hutan adat Imbo Kayu Agho, perlahan merambat turun ke kaki bukit dan terus bergeser menutupi permukaan sungai Subayang yang jernih dan tenang. Gemericik deras air sungai di sekitar pulau Palo Koto menambah syahdu suasana pagi, mengiringi nafas warga Kenegerian Batu Songgan yang turun mandi, mencuci, menyiapkan sampan, dan yang bersiap berangkat ke kebun karet untuk memotong....
Read More
Pagi subuh itu masih gelap, beberapa warga Kampung Muara Bungkal telah bersiap pergi untuk memotong karet. Embun pagi tebal yang menempel di dedaunan dan rumput liar tidak menyurutkan langkah mereka meskipun dingin terasa menusuk tulang. Memotong karet adalah keseharian masyarakat di kampung ini sejak dulu, meskipun saat ini harga karet lagi tidak menjanjikan. Memotong karet masih menjadi pilihan untuk menambah ekonomi keluarga,...
Read More
PEKANBARU, BAHTERA ALAM – Proses pengusulan dan pengakuan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Wilayah, dan Hutan Adat Kabupaten Kampar terus berlangsung. Pada Selasa, 23 April 2019 bertempat di Hotel Ayola Pekanbaru, berlangsung pertemuan sejumlah parapihak yang difasilitasi oleh Direktur Jenderal KSDAE Wiratno. Hadir dalam pertemuan tersebut Lembaga Adat Kenegerian Tapung dan Kampar, dan utusan Ninik Mamak dari Kenegerian Kuok,...
Read More
[Oleh : Nuskan Syarif – Pembina Petani Budidaya Kelulut] Riau memiliki potensi madu lebah cukup penting dan besar dengan spesies beragam, mulai dari madu lebah Sialang (Apis dorsata) yang menghasilkan madu lebih banyak hingga madu lebah yang dihasilkan oleh lebah sengat terkecil (Apis cerana). Selain jenis itu, ada juga lebah tanpa sengat dan tidak ganas, saat ini dilirik sebagai potensi madu lebah yang mulai banyak digemari karena...
Read More
[Oleh : Nuskan Syarif] Sore itu, pighau robin (sampan kayu bermotor) melesak laju ke hulu seakan menantang derasnya arus Sungai Subayang, sesekali melambat mengikuti liuk gemuruh air sungai yang memercik keras, menghempas, hingga menerpa pakaian yang kami kenakan. Perjalanan terus berlanjut meskipun senja mulai beranjak turun, menyuguhkan sinar mentari yang menciptakan panorama indah di balik bukit hijau pekat yang mulai temaram....
Read More
[Oleh : Nuskan Syarif] Deru perahu robin memecah kesunyian pagi subuh berkabut putih, lajunya ciptakan riak sungai menghempas bibir pantai. Iramanya cukup memikat hati seakan mengajak menari. Sesekali teriakan ungko terdengar menyapa keheningan kabut pagi, dan perlahan semburat merah mentari mengintip di ufuk timur, cahayanya beranjak menyinari puncak gugusan bukit hijau nan indah di Kenegerian Batu Songgan. Pagi itu, masyarakat...
Read More
JAKARTA, BAHTERA ALAM – Proses pengusulan dan pengakuan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Wilayah, dan Hutan Adat Kabupaten Kampar terus berlangsung. Ada tiga usulan yang telah diakui dan ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Kampar, yaitu dua usulan di dalam kawasan hutan (Suaka Margasatwa Rimbang Baling) dan satu lagi di area penggunaan lain (APL). Tiga Kengerian yang telah diakui oleh pemerintah Kabupaten Kampar adalah Kenegerian...
Read More
BENGKULU, BAHTERA ALAM – Konflik kepentingan dalam penguasaan sumber daya alam yang terjadi antara pemerintah, pemangku kawasan, dan masyarakat pada beberapa tahun ini semakin mengemuka di antara berbagai isu nasional. Dalam konteks konservasi, konflik tersebut sering muncul ke permukaan dalam bentuk persaingan antara kepentingan pembangunan di satu pihak dan konservasi di pihak lain. Selain itu, kepentingan masyarakat lokal...
Read More