Kampung Adat Siak Mau Dibawa Kemana?

Posted By admin on Oct 17, 2019


SIAK – BAHTERA ALAM – Sejak dikeluarkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Siak No. 2 Tahun 2015, tentang Penetapan Kampung Adat di Kabupaten Siak, struktur pemerintah Kampung Adat untuk jabatan Penghulu masih dipegang oleh Pejabat Sementara Penghulu yang statusnya secara administrasi memiliki keterbatasan dan wewenang dalam menjalankan pemerintahan kampung. Terbitnya Perda ini sejatinya didorong oleh situasi dan perkembangan akhir-akhir ini khususnya di wilayah Kabupaten Siak soal kuatnya pengaruh urbanisasi penduduk dari daerah lain yang kemudian menjadi persoalan tersendiri karena telah menekan eksistensi atau keberadaan masyarakat asli atau adat di wilayah tersebut menjadi minoritas.

“Selain melestarikan adat istiadat yang hampir hilang, juga untuk menghidupkan kembali peranan tokoh adat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, hal ini diakibatkan oleh semakin kompleknya tata kehidupan di masyarakat sebagai pengaruh urbanisasi penduduk dari daerah lain. Oleh karena itu, proses menuju pengakuan Masyarakat Hukum Adat (MHA) merupakan langkah yang perlu diambil demi menjalankan aturan-aturan yang telah dituangkan dalam peraturan daerah dimaksud,” ungkap Direktur Eksekutif Bahtera Alam, Harry Oktavian saat membuka Focus Group Discussion (FGD) pada Kamis, 17 Oktober 2019 di Siak Sri Indrapura.

Menurut Harry, hasil yang diharapkan dalam penyelenggaraan FGD ini adalah terpetakannya persoalan implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Siak No. 2 Tahun 2015. Selain itu, adanya rencana ke depan dalam mempersiapkan langkah-langkah penting terkait Penetapan Delapan (8) Kampung Adat di Kabupaten Siak yang bisa didorong untuk mendapatkan pengakuan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Wilayah Adat, dan Hutan Adat di Kabupaten Siak.

Hadir sebagai narasumber adalah Manase Pandapotan Sirait, S.Hut, Kasi Tenurial dan Hutan Adat Balai PSKL Wilayah Sumatera, Asisten I Setda Kabupaten Siak Budhi Yuwono, dan Ketua Dewan LAMR Siak Datuk Sri Wan Said.

Manase yang mengantarkan materi tentang Kebijakan Pengelolaan Hutan Adat, mengatakan salah satu permasalahan dalam proses pengakuan ini adalah minimnya produk hukum pengakuan MHA dalam kawasan Hutan Negara yang memenuhi persyaratan dalam bentuk Perda, selain itu kesulitan memverifikasi eksistensi MHA (wilayah, perangkat adat, kearifan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup) terutama dalam penentuan batas wilayah adat.

“Substansi dan bentuk produk hukum pengakuan MHA masih beragam. Koordinasi dengan Kemendagri dalam mendorong penetapan Perda Pengakuan MHA juga masih belum maksimal, termasuk usulan klaim wilayah adat yang berada di areal perizinan kehutanan, sehingga menjadi kendala dalam mendorong pengakuan MHA tesebut,” jelas Manase.

Ketua Dewan LAMR Siak Datuk Sri Wan Said, dalam kesempatan acara diskusi yang dihadiri oleh utusan masing-masing dari delapan kampung adat di Kabupaten Siak, menyampaikan bahwa dulu sebelum menjadi desa, tata krama adat masih dipakai, masuk ke kampung saja adat adat dan adabnya, masuk ke rumah juga ada adat dan adabnya, adat itu membawa masyarakat menjadi baik.

“Ada sebagian masyarakat saat ini yang masih memakai adat dan ada pula yang tidak suka memakai adat. untuk Perda penetapan Delapan Kampung Adat ini, kalau masalah kampung ini susah untuk saya menjawabnya, namun saya menimbang jka memilih penghulu sebaik-baiknya harus anak kampung sendiri yang tahu adat istiadat kampungnya,” tegasnya.

Dari sudut pandang Pemerintah Kabupaten Siak, terkait Penetapan Delapan Kampung Adat, Asisten I Setda Kabupaten Siak Budhi Yuwono, menyebutkan bahwa soal ini harus segera didudukkan. Soal kampung adat ini menarik, seandainya masyarakat menggunakan aturan-aturan yang lama yang ada dalam kampung adat, maka segala urusan dan masalah yang ada di kampung akan selesai semua, karena semua akan diselesaikan dengan musyawarah.

“Semua yang diatur dengan aturan-aturan hukum itu tidak bisa. Kita ini makhluk sosial, tidak terbatas oleh aturan. Dalam kehidupan sehari-hari tidak akan bisa aturan-aturan secara konvensional mengatur pola kehidupan masyarakat, tetapi itu semua ada di hukum adat, ada dalam adat istiadat kita. Masalahnya sekarang ini yang hilang,” jelas Budhi, di sesi akhir diskusi bertema ‘Kampung Adat Siak Mau Dibawa Kemana?.’

Asisten I Setda Kabupaten Siak ini pun secara langsung memberikan apresiasi kepada Perkumpulan Bahtera Alam dan mengatakan bahwa hasil dari diskusi ini bisa disusun sebagai data awal, dan menjadi pijakan untuk mulai melangkah dalam menyusun dan mengidentifikasi kampung-kampung adat dimaksud.

“Mohon bantuan juga kepada tokoh-tokoh masyarakat kampung untuk memmbantu dan menjelaskan posisi serta batas kampung masing-masing, dan setelah semua hal lengkap maka hasil dari kelengkapan dokumen akan ditetapkan dalam Peraturan Daerah, sehingga kampung adat beserta adat istiadatnya bisa eksis,” jelasnya. [BA-MM]

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *