Tuah Hutan bagi Masyarakat Kenegerian Batu Songgan

Posted By admin on Jan 3, 2019


[Oleh : Nuskan Syarif] Deru perahu robin memecah kesunyian pagi subuh berkabut putih, lajunya ciptakan riak sungai menghempas bibir pantai. Iramanya cukup memikat hati seakan mengajak menari. Sesekali teriakan ungko terdengar menyapa keheningan kabut pagi, dan perlahan semburat merah mentari mengintip di ufuk timur, cahayanya beranjak menyinari puncak gugusan bukit hijau nan indah di Kenegerian Batu Songgan.

Pagi itu, masyarakat kenegerian ini sudah beraktivitas seperti biasa. Jika langit cerah dan tidak hujan, sepanjang aliran Sungai Subayang akan riuh hilir mudik perahu bermesin membawa penumpang dan barang baik ke hulu atau pun ke hilir.

Masyarakat Kenegerian Batu Songgan umumnya petani karet. Mayoritas kepala keluarga menggantungkan hidupnya dengan menyadap karet untuk memenuhi kebutuhan ekonomi sehari – hari, meskipun saat ini harga karet ‘terjun bebas’ dan sangat jauh dari harapan. Ironinya, masyarakat tidak memiliki sumber mata pencaharian alternatif lain. Namun di luar wilayah Batu Songgan, ada beberapa masyarakat desa lain terpaksa beralih menjadi pekerja balak (illegal logging).

Praktek pembalakan bagi masyarakat Batu Songgan tidak dibenarkan, meskipun ada satu atau dua orang melakukannya. Masyarakat sadar pentingnya menjaga kelestarian hutan, dan banyak resiko yang terjadi jika menebang pohon, meskipun praktek ini bisa menjadi alternatif pendapatan lain disamping menoreh getah agar dapur tetap berasap.

Sejak ditetapkan kawasan hutan Suaka Margasatwa Bukit Rimbang Bukit Baling (SM-BRBB) yang berada di Wilayah Adat Kenegerian Batu Songgan, pengelolaan lahan dan aktivitas di hutan berkurang drastis, sehingga kebiasaan bertani berladang kini benar – benar sudah ditinggalkan. Alhasil, semua kebutuhan pangan didatangkan ke hulu dan dampaknya masyarakat menjadi lebih konsumtif.

Tanpa disadari, penetapan kawasan SM-BRBB secara perlahan telah merubah eksistensi ekonomi dan budaya yang melekat sejak ratusan tahun lalu dalam diri masyarakat Batu Songgan. Sebagai contoh, beberapa ciri khas masakan tadisional menghilang karena bumbu masakan tertentu yang dulu biasa ditanam di ladang, saat ini jadi sulit didapat. Selain itu, bibit padi gogo atau padi ladang juga ikut menghilang. Kehilangan sumber – sumber bahan pangan menjadi persoalan tersendiri bagi masyarakat yang hidup di wilayah ini.

Saat ini, kondisi kehidupan masyarakat di Kenegerian Batu Songgan dan kenegerian lain yang berbatasan dengannya tidak jauh berbeda. Dulu masyarakat bisa mendapatkan manfaat yang besar dari hutan berlandaskan pada kearifan lokal, tetapi sekarang tidak lagi.

Diketahui bahwa berubahnya status dan fungsi hutan menjadi hutan Suaka Margasatwa (SM) telah menimbulkan persoalan pelik bagi masyarakat yang berada di dalam dan di sekitar kawasan. Pada awalnya, masyarakat bisa memanfaatkan hasil hutan bukan kayu seperti, madu alam, getah damar, tanaman tertentu untuk obat-obatan dan sayuran, gaharu, aren, getah pohon, hewan buruan seperti kijang dan rusa, berladang/bertani, dan lain sebagainya. Beralihnya fungsi hutan menjadi kawasan SM, secara substansial menutup ruang bagi masyarakat di sekitar kawasan untuk memanfaatkan sumberdaya alam yang ada di dalam kawasan. Perubahan status dan fungsi hutan berakibat putusnya hubungan masyarakat dengan hutan, bahkan kemungkinan hilangnya mata pencaharian masyarakat.

Penetapan kawasan SM atau hutan suaka alam itu sendiri oleh pemerintah adalah berdasarkan atas kawasan yang memiliki ekosistem asli dan ciri khas berupa keanekaragaman dan atau keunikan jenis satwa yang untuk kelangsungan hidupnya sehingga dapat dilakukan pembinaan terhadap habitatnya. Atas dasar itu, demi pelestarian dan kelangsungan hidup hewan/tumbuhan yang dilakukan pada tempat asli hewan/tumbuhan berada, maka akses masyarakat terhadap hutan di dalam dan di sekitar kawasan adalah terlarang.

Sejarah dan Wilayah Masyarakat Adat

Kenegerian Batu Songgan diambil dari kata Sanggan artinya adalah sebuah Periuk Besar, nama ini telah digunakan sejak zaman dulu, ceritanya dulu ada sebuah periuk yang ditenggelamkan oleh masyarakat di dasar muara sungai, sehingga sungai ini diberi nama dengan nama Sungai Songgan, dan pada masa itu masyarakat Batu Songgan sedang tinggal/bermukim di sekitar muara sungai Batu Songgan.

Pada saat ini Kenegerian Batu Songgan telah berpindah tempat ke seberang sungai yang berada lebih ke hilir, perpindahan terjadi disebabkan untuk mencari tempat tinggal yang lebih aman, karena masyarakat Batu Songgan takut dengan ikan di muara sungai Batu Songgan, pada waktu itu ikan berukuran sangat besar dalam jumlah yang banyak selalu menakut-nakuti penduduk yang sedang berada di sungai, dan bahkan dikejar oleh ikan-ikan besar tadi.

Kenegerian Batu Songgan berada di Kabupaten Kampar, Kecamatan Kampar Kiri Hulu Propinsi Riau, dengan desa bernama Batu Songgan, Muara Bio. Luas Wilayah Adatnya adalah 7.414 Ha dengan kondisi fisik wilayah perbukitan dan daratan.

Kenegerian ini sebelah Barat berbatasan dengan wilayah adat Kenegerian Miring dan Kenegerian Gajah Bertalut dan sebelah Timur berbatasan dengan wilayah adat Kenegerian Tanjung Belit.

Sebelah Utara berbatasan dengan wilayah adat Kenegerian Koto Lamo dan sebelah Selatan berbatasan dengan wilayah adat Kenegerian Kuntu, Aur Kuning, dan Sei Paku.

Kelembagaan Adat di Kenegerian Batu Songgan bernama Kekhalifahan, dengan strukturnya bernama Datuk Pucuk, Datuk Lelo Baso, Datuk Mangkuto Julelo, Mamak Kampung, Dubalang, dan Tunganai.

Mata pencaharian masyarakat adalah petani karet dan mereka punya cara pengelolaan wilayah dan hak atas tanah berlandaskan pada pembagian ruang menurut adat. Aturan dalam melakukan penguasaan tanah dan sumber daya alam melalui aturan yang sangat sederhana, masyarakat hanya perlu menyampaikan kepada ninik mamak, Hal ini dilakukan agar tidak terjadi tumpang tindih antara lahan masyarakat.

Wilayah Adat adalah milik persukuan dan dapat dikelola oleh masyarakat namun tidak boleh diperjualbelikan.

Dalam kehidupan sosial. aturan adat masih dipegang teguh. Misalnya tidak diperbolehkan menikah dalam satu suku. Jika ada yang melanggar akan dikenakan sangsi sesuai yang sudah diatur dalam aturan hukum adat. Salah satu contoh penerapan hukum adat jika melanggar adalah akan dikenakan sangsi berupa pengusiran dari kampung, disangsi satu ekor kerbau, satu hidup satu mati.

Masyarakat mengenal istilah Rimbo yang merupakan sebutan untuk hutan secara umum, sedangkan Belukar adalah sebutan untuk wilayah yang tidak dikelola lagi, atau bekas kebun yang sudah ditinggalkan.

Kawasan hutan adalah kawasan dengan kepemilikan komunal, sementara kawasan pemukiman dan perkebunan adalah kawasan dengan kepemilikan pribadi yang diturunkan berdasarkan keturunan. Kawasan sungai adalah kawasan yang kepemilikannya berkelompok dan komunal, seperti lubuk larangan yang diinisiasi oleh pemuda dan ninik mamak.

Wilayah kenegerian memiliki keanekaragaman hayati. Sumber pangan mereka berupa padi, jagung, umbi-umbian, sayur-sayuran dan lainnya. Sumber kesehatan dan kecantikan adalah daun mpik ladang, daun capo, (untuk obat demam) sirih, (obat sakit perut) daun galinggang, (obat kudis) daun limau puwuik dan daun limau timun.

Papan dan bahan infrastruktur berupa rumbio untuk atap rumah lading, daun pandan (untuk bahan membuat tikar), rotan (untuk membuat tikar rotan), daun nkuang, daun umbai, dan daun sika.

Sumber sandang adalah kulit torok (untuk penyumpal sampan), damar (untuk penjejal sampan), dan rotan (bisa dibuat lemari dan kursi). Sumber rempah-rempah dan bumbu adalah daun salam, Iengkuas, kunyit, asam, kandis, dan lainnya.

Pemerintah Terbitkan SK Pengakuan MHA

Pada 16 Oktober 2018, Kenegerian Batu Songgan dan Kenegerian Gajah Bertalut mendapat pengakuan oleh Pemerintah Kabupaten Kampar dengan dikeluarkannya SK Pengakuan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Wilayah Adat dan Hutan Adat melalui SK No. 660-490/X/2018 untuk Kengerian Batu Sanggan dan SK No. 660-489/X/2018 untuk kengerian Gajah Bertalut. Dalam hal ini pengelolaan wilayah akan dilakukan secara adat, peraturan, dan kesepakatan adat serta lain-lainnya diatur dalam piagam kesepakatan masyarakat adat.

Proses pengajuan hingga diakui oleh pemerintah kabupaten merupakan jalan panjang yang harus dilalui masyarakat adat. Sejak tahun 2010, semangat masyarakat adat untuk memenuhi segala persyaratan pengajuan agar hak kelola hutan adat dan eksistensi mereka mendapatkan pengakuan pemerintah tidak kunjung putus.

Perjuangan masyarakat adat akhirnya mendapatkan titik cerah ketika pada 13 September 2018, Bupati Kampar H. Azis Zaenal, SH, MM, menerima penyerahan usulan Hutan Adat di tengah area Hutan Imbo Putui, Petapahan Kabupaten Kampar dalam sebuah rangkaian acara khusus bertema “Selamatkan dan Lestarikan Hutan Adat untuk Membangkitkan Budaya dan Wisata,” diselenggarakan oleh Tim Kerja Penetapan Masyarakat Hukum Adat, Wilayah Adat, dan Hutan Adat di Kabupaten Kampar, yang terdiri dari World Resources Institute (WRI), Bahtera Alam, AMAN Kampar, dan Pelopor.

Meskipun masyarakat adat telah menerima SK pengakuan MHA, perjuangan masih belum berakhir, pengakuan ini masih menyisakan sedikit sandungan dengan BBKSDA dan lembaga/institusi lainnya di tingkat lokal. Selain itu, pengakuan ini juga harus memperoleh pengakuan dari pemerintah pusat, selanjutnya mempersiapkan langkah penting ke depan bagaimana masyarakat bisa mengelola hutan mereka secara bijaksana berlandaskan pada kearifan lokal, sehingga bermanfaat bagi seluruh masyarakat di dalam dan di sekitar hutan khususnya. [BA-NU/MO]

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *