Mekanisme Whakatane Peluang Pengelolaan Kawasan Konservasi

Posted By admin on Nov 21, 2018


BENGKULU, BAHTERA ALAM – Konflik kepentingan dalam penguasaan sumber daya alam yang terjadi antara pemerintah, pemangku kawasan, dan masyarakat pada beberapa tahun ini semakin mengemuka di antara berbagai isu nasional. Dalam konteks konservasi, konflik tersebut sering muncul ke permukaan dalam bentuk persaingan antara kepentingan pembangunan di satu pihak dan konservasi di pihak lain. Selain itu, kepentingan masyarakat lokal dan masyarakat hukum adat yang hidup di sekitar kawasan konservasi tersebut juga menjadi persoalan yang lebih serius lagi dalam pembahasan konflik penguasaan sumber daya alam belakangan ini. Demikian kata Harry Oktavian membuka kegiatan Workshop pada Rabu, 21 November 2018 di Bengkulu.

Kegiatan workshop ini bisa membuka wawasan, kesempatan, dan peluang sehingga mendorong parapihak mendukung upaya konservasi yang menghormati hak-hak masyarakat adat/lokal melalui pendekatan mekanisme Whakatane. Dari kegiatan workshop dan dilanjutkan dengan pelatihan, akan ada rencana tindak lanjut terkait potensi implementasi pengelolaan kawasan konservasi secara kolaboratif antar parapihak. Demikian ungkapnya dalam workshop yang mengangkat tema Membaca Peluang Kebijakan Pengelolaan Kawasan Konservasi Secara Kolaboratif.

Hadir sebagai pemateri adalah Kepala Subdit Perencanaan Pengelolaan Kawasan Fifin Arfiana Jogasara, Direktur Akar Foundation Erwin Basrin, dan Emil Kleden dari Forest Peoples Programme (FPP).

Menurut Erwin Basrin, bagi masyarakat perambah hutan, mereka diposisikan sebagai maling. Kemudian masyarakat mencoba membuat inovasi perkebunan dari sistem multikultur menjadi monokultur dengan memakai praktek-praktek polikultur. Selain itu masyarakat juga menerapkan sistem perlindungan dengan menanam durian dan petai. Dengan cara ini, masyarakat mulai berkembang dengan baik di dalam wilayah penyangga hutan.

“ini berlaku pada masyarakat yang menetap di kawasan, sedangkan masyarakat yang tidak menetap malah menjadi perambah hutan,” imbuhnya.

Erwin Basrin juga menjelaskan, dari beberapa program pemberdayaan masyarakat di sekitar Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) seperti perubahan zonasi, pembangunan model desa konservasi, dan peningkatan usaha ekonomi masyarakat adalah merupakan suatu bentuk penyelesaian konflik dengan mekanisme kolaborasi antara masyarakat dengan pihak pemangku kawasan.

Mekanisme Whakatane

Mekanisme Whakatane terbentuk pada Januari 2011 ketika konferensi komite lingkungan, ekonomi, dan sosial IUCN yang berlangsung di Whakatane, Selandia Baru. Pertemuan ini sampai pada kesimpulan bahwa perlu ada perubahan cara pandang terhadap konservasi kelestarian alam tidak lagi ada pada negara atau satu pihak, tetapi harus berbagi kuasa kepada parapihak untuk pelestarian, dan masyarakat tidak menjadi korban. Demikian ujar Emil Kleden dari FPP.

“Pertemuan kita pada hari ini sangat terkait dengan whakatane ini karena masyarakat sangat mengetahui kehidupan mereka dalam pengelolaan hutan secara lestari. Ini butuh kerjasama antar parapihak untuk mencapai kelestarian hutan. Rumusan permasalahan dan pemecahan atau solusi ini diberi nama Whakatane,” kata Emil Kleden.

Menurutnya, masalah antara masyarakat dan pemerintahan harus benar-benar diketahui dan menjadi tapak untuk mengambil keputusan. Kapan mekanisme ini bisa dilaksanakan dan kapan upaya ini bisa ditempuh, adalah di saat beberapa langkah tidak lagi bisa diambil sebagai penyelesaian.

Fifin Arfiana Jogasara dari Direktorat Kawasan Konservasi menjelaskan bahwa dengan adanya hutan adat maka tidak merubah fungsi lindung, dan masyarakat memiliki kebijakan dalam perlindungan hutan. Ini bisa dikolaborasikan dengan sistem pengelolaan dan perlindungan negara.

“Kemitraan konservasi adalah prinsip saling menghargai dan saling menguntungkan, kemitraan konservasi ini bertujuan untuk mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dalam rangka penguatan tata kelola dan fungsi kawasan konservasi dan kelestarian kekayaan hayati,” ujar Fifin.

Pelatihan Hukum Kritis

Pada hari kedua (22/11), akan diselenggarakan Pelatihan satu hari Pendidikan Hukum Kritis bagi masyarakat. Pelatihan ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas masyarakat di empat desa lokasi studi yang dilakukan oleh Akar dan Bahtera Alam yakni Desa Sungai Lisai, Seblat Ulu, Talang Donok, dan Talang Donok 1 Kabupaten Lebong dalam merevitalisasi dan melaksanakan hukum adat di daerahnya masing-masing.

Pelatihan akan difasilitasi oleh dua fasilitator yakni dari akademisi Fakultas Hukum Universitas Bengkulu dan Akar Foundation. Peserta pelatihan diikuti oleh pemerintahan desa, kelembagaan adat tingkat desa, tokoh masyarakat adat, dan pemuda dari empat desa lokasi studi.

Dalam kegiatan ini, fasilitator akan menggali pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap hukum adat yang berlaku di masing-masing komunitas dengan menggunakan instrumen analisis sosial untuk memperkuat komitmen masyarakat hukum adat dan mengintegrasikan posisi hukum adat tersebut dalam sistem hukum nasional atau kebijakan daerah. Demikian ujar Dinar dari Akar Foundation.

“Pendidikan Hukum rakyat/adat ini tentu merupakan suatu dorongan kepada pemerintah daerah untuk melibatkan peran dan partisipatif aktif masyarakat dalam menganalisa kebutuhan legistimasi terhadap hak dan keberadaan mereka ditengah-tengah kelompok dominan dalam tatanan sosial,” tambahnya. [BA-MM]

***************************************

PUBLIKASI MEDIA ARTIKEL TERKAIT :

https://bengkulu.antaranews.com/berita/54718/bengkulu-coba-sistem-kelola-hutan-whakatane

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *