Direktur Jenderal KSDAE Fasilitasi Pertemuan Usulan MHA

Posted By admin on Apr 23, 2019


PEKANBARU, BAHTERA ALAM – Proses pengusulan dan pengakuan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Wilayah, dan Hutan Adat Kabupaten Kampar terus berlangsung. Pada Selasa, 23 April 2019 bertempat di Hotel Ayola Pekanbaru, berlangsung pertemuan sejumlah parapihak yang difasilitasi oleh Direktur Jenderal KSDAE Wiratno.

Hadir dalam pertemuan tersebut Lembaga Adat Kenegerian Tapung dan Kampar, dan utusan Ninik Mamak dari Kenegerian Kuok, Kenegerian Rumbio, Kenegerian Batu Sanggan, Kenegerian Gajah Bertalut, Kenegerian Aur Kuning, Kenegerian Terusan, Kenegerian Pangkalan Serai, dan Kenegerian Petapahan. Kepala desa dari beberapa desa juga turut hadir yaitu Kepala Desa Batu Songgan, Kepala Desa Gajah Bertalut, Kepala Desa Aur Kuning, Kepala Desa Terusan, dan Kepala Desa Pangkalan Serai.

Selain itu hadir pula dari instansi terkait yaitu Direktorat Jenderal KSDAE, Balai Besar KSDA Riau, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar, DPRD Kabupaten Kampar, dan Bappeda Kabupaten Kampar. Dari perguruan tinggi turut hadir utusan dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Kampar, Yayasan Pelopor Sehati, Perkumpulan Bahtera Alam, dan World Resources Institute (WRI) yang tergabung dalam Tim Kerja Percepatan Pengusulan Hutan Adat Kampar (TKP2HAK) turut mendampingi parapihak. Pertemuan yang membahas Usulan Hutan Adat di Kabupaten Kampar ini diawali dari surat undangan Tim Kerja Percepatan Pengusulan Hutan Adat Kampar Nomor : 02/IV/TKP2HA-K/2019 dan Perjanjian Kerjasama antara Balai Besar KSDA Riau dengan Pemerintah Kabupaten Kampar Nomor : NK.327/K.6/BTU/KUM.3/03/2018 dan Nomor : 415.4/Bup/KPR/2019/07.

Dari pertemuan parapihak tersebut, kemudian diskusi mengerucut pada Rencana Tindak Lanjut (TRL). Perencanaannya adalah sebagai berikut : 1) Usulan Hutan Adat akan disampaikan oleh masyarakat kepada Bupati dan selanjutnya Bupati memberikan rekomendasi dan menyampaikan usulan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan tembusan Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, dan Gubernur Riau.

2) Perencanaan pengembangan ekonomi berbasis sumber daya lokal, pembangunan mini creaper untuk karet, pengembangan agroforestry karet, penyulingan tanaman kepayang/kapencong, lubuk larangan, pengembangan lebah madu, dan pengembangan ekowisata berbasis masyarakat.

Semua perencanaan akan dirapatkan di tingkat Kabupaten Kampar dengan mengundang unsur dari dinas terkait baik di tingkat Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, dan di tingkat Kementerian LHK.

Saat ini Terdapat 8 kenegerian yang diusulkan oleh masyarakat adat masing–masing kenegerian di Kabupaten Kampar menjadi hutan adat. Sebanyak 5 kenegerian berada di dalam kawasan konservasi, yakni 4 kenegerian di dalam kawasan SM Bukit Rimbang Bukit Baling (kenegerian Gajah Bertalut, Kenegerian Batu Sanggan, Kenegerian Aur Kuning, dan Kenegerian Terusan) dan 1 kenegerian di dalam kawasan Cagar Alam Bukit Bungkuk, Kecamatan Kuok (Persukuan Pitopang Kenegerian Kuok). Sebanyak 3 kenegerian berada di luar kawasan hutan (Areal Penggunaan Lainnya), yaitu Persukuan Pitopang Kenegerian Rumbio, Kenegerian Kampa, dan Kenegerian Petapahan. Kondisi tutupan hutan yang berada di wilayah APL terpantau masih dalam kondisi baik. (BA-DR)

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *