Shadow Report : Kemana Arah Implementasi Inpres No.8 Tahun 2018 Berjalan?

Posted By admin on Aug 30, 2019


[SHADOW REPORT] – RINGKASAN EKSEKUTIF. Pada September 2018, Presiden Joko Widodo menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) No. 8 tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit. Bagi beberapa pihak, kebijakan ini dipandang sebagai
momentum baik untuk melakukan perbaikan tata kelola perkebunan sawit di Indonesia.

Inpres No. 8 Tahun 2018 mengamanatkan Kementerian Koordinator Bidang Perekenomian melaporkan perkembangan dan capaian tiap 6 bulan kepad Presiden atau jika sewaktu-waktu dibutuhkan. Koalisi masyarakat sipil yang terdiri Sawit Watch Madani Berkelanjutan, ICEL, ELSAM, Kaoem Telapak, JPIK, Greenpeace Indonesia, FWI, Kemitraan, SPKS, Pusaka dan KPSHK telah menyusun sebuah laporan yang bertajuk “Shadow Report : Kemana Arah
Implementasi Inpres No. 8 Tahun 2018 Berjalan?”. Laporan ini disiapkan untuk memotret dan mendokumentasikan serta memberikan analisis singkat berkenaan dengan perkembangan dan capaian per semester pertama dari implementasi Inpres No. 8 Tahun 2018.

Terdapat beberapa temuan dalam implementasi Inpres No 8 Tahun 2018, diantaranya kerjakerja implementasi Inpres dalam satu semester awal masih bersifat persiapan dan koordinasi, tidak ada capaian yang signifikan. Belum ada kasus-kasus tumpang tindih yang menjadi perhatian publik diselesaikan lewat Inpres ini. Dari 25 Provinsi dan 247 Kabupaten/Kota yang mempunyai perkebunan sawit, mayoritas belum memberikan respon terhadap Inpres ini (19 propinsi, dan 239 Kabupaten/Kota). Pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan sawit yakni PT HIP (Hardaya Inti Plantations) di Buol, Sulawesi Tengah pada November 2018 lewat SK Menteri LHK diindikasikan ‘memunggungi’ Inpres tersebut. Di sisi lain, terdapat beberapa pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten yang mempunyai komitmen kuat untuk mengimplementasikan Inpres ini diantaranya Provinsi Aceh, Kabupaten Buol (Sulawesi Tengah), dan Sanggau (Kalimantan Barat), yang diindikasikan dengan lahirnya kebijakan lokal (peraturan daerah atau instruksi kepala daerah).

Beberapa rekomendasi dalam mengimplementasikan Inpres No 8 Tahun 2018 diantaranya, 1) Pemerintah pusat perlu mengalokasikan anggaran khusus bagi implementasi Inpres bagi daerahdaerah yang mempunyai komitmen ; 2) Tim kerja di tingkat nasional perlu menyusun sebuah dokumen panduan teknis implementasi Inpres yang dapat menjadi rujukan pemerintah daerah ; 3) Wilayah-wilayah provinsi dan kabupaten yang belum memiliki perkebunan sawit atau mempunyai kawasan hutan yang baik perlu juga menjadi wilayah prioritas ; 4) Perlu hadirnya sebuah mekanisme mengedepankan asas keterbukaan dalam hal data, informasi dan update perkembangan implementasi Inpres sehingga dapat dipantau dan diakses oleh publik atau kelompok masyarakat sipil serta 5) Perlu dibangunnya platform komunikasi antara tim kerja nasional dan pemerintah daerah untuk mempermudah koordinasi.

Untuk membaca lebih lanjut, silahkan ikuti tautan ini

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *