Masyarakat Adat Kampar Temui Pejabat Ditjen di Jakarta

Posted By admin on Dec 20, 2018


JAKARTA, BAHTERA ALAM – Proses pengusulan dan pengakuan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Wilayah, dan Hutan Adat Kabupaten Kampar terus berlangsung. Ada tiga usulan yang telah diakui dan ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Kampar, yaitu dua usulan di dalam kawasan hutan (Suaka Margasatwa Rimbang Baling) dan satu lagi di area penggunaan lain (APL).

Tiga Kengerian yang telah diakui oleh pemerintah Kabupaten Kampar adalah Kenegerian batu Sanggan, Kengerian Gajah Bertalut, dan Kenegerian Petapahan dengan total luas tiga kenegerian ini adalah 10.501 Ha.

“Masing-masing luasannya untuk wilayah adat Kenegerian Batu Sanggan sebesar 5.836 Ha serta luasan hutan adat usulannya sebesar 641 Ha, luas wilayah adat Kenegerian Gajah Bertalut sebesar 4.414 Ha, dan luas hutan adat Kenegerian Petapahan sebesar 251 Ha,” ungkap Nuskan Syarif dari Bahtera Alam sebagai salah satu tim kerja TKP2HAK.

Pada 19 – 20 Desember 2018, tim kerja TKP2HAK beserta perwakilan masyarakat adat dari Kabupaten Kampar melakukan audiensi ke Dirjen PSKL-LHK, Dirjen KSDAE – LHK, dan Kantor Staf Kepresidenan di Jakarta. Audiensi ini bertujuan untuk memberikan masukan dan menyampaikan keluh kesah masyarakat adat yang berada di kawasan hutan khususnya di Suaka Margasatwa Rimbang Baling.

Menurut Nuskan, kunjungan ini merupakan salah satu langkah penting agar dua kenegerian di kawasan Suaka Margasatwa Rimbang Baling mendapatkan pengakuan dari pemerintah pusat.

Dirjen PSKL, Bambang Supriyanto menyambut langsung kehadiran tim kerja dan masyarakat adat. Dalam diskusi, Dirjen merespon pendapat dan masukan perwakilan masyarakat adat Kabupaten Kampar dari tiga Kenegerian yang telah dikeluarkan SK-nya oleh Bupati Kampar.

“Pak Bambang Supriyanto sangat mendukung apa yang telah masyarakat lakukan saat ini dan akan berdialog ke Dirjen KSDAE sebagai pemilik wilayah di SM Rimbang Baling. Beliau juga akan memfasilitasi diskusi dengan BBKSDA Provinsi Riau, Dirjen PSKL – LHK, Pemda Kampar dan Masyarakat Adat kabupaten Kampar. Kemudian, setelah kita melakukan audiensi dengan Dirjen KSDAE-LHK, maka kita diminta untuk segera mengajukan dokumennya ke Dirjen PSKL-LHK,” ujar Nuskan.

Masih di gedung yang sama, tim kerja dan masyarakat adat Kampar kemudian menyambangi Direktur Jenderal KSDAE-LHK, Ir. Wiratno. Dalam diskusi, Wiratno mendukung soal pengusulan wilayah adat yang diajukan oleh Masyarakat Adat kabupaten Kampar dari Suaka Margasatwa Rimbang Baling.

“Jangan ada dusta diantara kita dalam pengelolaan hutan adat maupun wilayah adat. Saya sudah membuktikan bahwa masyarakat adat mampu menjaga hutan dan melakukan kegiatan yang lestari serta hidup berdampingan yang selaras dengan hutannya,” tegas Wiratno.

Pada ujung pertemuan diskusi dengan Dirjen KSDAE-LHK, dilakukan penyerahan dokumen pengakuan Masyarakat Hukum Adat Kenegerian gajah Bertalut dan Kengerian Batu Songgan.Demikian tutup Nuskan.

Pada Rabu, 20 Desember 2018, audiensi dilanjutkan dengan Abed Nego Tarigan, Kantor Staf Kepresidenan Republik Indonesia (KSP). Abed Nego memberikan apresiasi positif dan meminta agar proses ini dikerjakan segera.

“jika mengalami hambatan bisa segera dilaporkan ke KSP maupun PSKL dan KSDAE, agar ini bisa berjalan dengan baik,” tegas Abed Nego.

Menurut Nuskan, dengan terwujudnya pengakuan wilayah adat dan hutan adat oleh negara, maka akan banyak peluang kerjasama dengan masyarakat di kawasan lindung untuk sumber perekonomian alternatif. Dan pada akhir pertemuan, Dirjen berkesempatan memperoleh cendramata berupa Madu Trigona dari Kampar Kiri. [BA-NU/MO]

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *