[Oleh : Pramono Dwi Susetyo – forestdigest.com] POLEMIK pengakuan hutan adat sudah berlangsung sangat lama, yakni sejak 1960-an, tepatnya sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 5/1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria. Penjelasan beleid ini menyebut pengakuan hak ulayat dari masyarakat hukum adat. Lalu terbit UU Nomor 5/1967 tentang ketentuan-ketentuan pokok kehutanan yang menyebut hukum adat di pasal 17. Pasal itu...
Read More
Bahtera Alam, Pekanbaru – Munculnya berbagai kasus sengketa hutan dan lahan yang tidak memenuhi rasa keadilan bagi Masyarakat Adat, selain dilatarbelakangi lemahnya penegakan hukum, juga karena lemahnya pengetahuan hukum yang dimiliki oleh masyarakat khususnya Masyarakat Adat. Pengetahuan hukum dan advokasi yang baik, menjadi penting bagi pihak yang bersengketa terutama bagi pihak yang tidak memiliki kekuasaan dan kekuatan dan...
Read More
BAHTERA ALAM – Perhutanan Sosial adalah sistem pengelolaan Hutan lestari yang dilaksanakan dalam Kawasan Hutan Negara atau Hutan Hak/Hutan Adat yang dilaksanakan oleh Masyarakat setempat atau Masyarakat Hukum Adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Adat, dan Kemitraan Kehutanan....
Read More
Bahtera Alam – Sumber daya alam (SDA) di Indonesia khususnya di Riau dikuasai oleh segelintir pebisinis atau pemodal sehingga manfaat SDA itu sendiri secara substansial belum dinikmati oleh sebagian besar masyarakat. Ini terjadi karena pengelolaan SDA tersebut belum memenuhi prinsip-prinsip keadilan dan keberlanjutan. Akibat dari belum terpenuhinya prinsip-prinsip itu, akses masyarakat terhadap SDA menjadi sangat rendah,...
Read More
BAHTERA ALAM – Propinsi Riau dikenal sebagai penghasil minyak bumi terbesar di Indonesia, selain itu daerah ini juga dikenal kaya dengan sumber daya alam hutan dan sungai. Bumi Lancang Kuning dibelah oleh empat sungai besar yaitu Sungai Siak (370 km), Sungai Indragiri atau Batang Kuantan (500 km), Sungai Kampar (413,5 km), dan Sungai Rokan (350 km). Sungai Rokan ditetapkan sebagai wilayah sungai yang kewenangan pengelolaannya...
Read More
ppid.menlhk.go.id – Dalam rangkaian acara pra UNFCCC COP27 yang diselenggarakan di Sharm El Sheikh, Mesir, Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL) Bambang Supriyanto – beserta Delegasi Republik Indonesia, menghadiri mandatory event the 8th Facilitative Working Group Local Communities and Indigenous People Platform (FWG LCIPP) yang diselenggarakan pada tanggal 1-4 November 2022 di COP 27 Venue Sharm El...
Read More
mkri.id – Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan pengujian terhadap UU Kehutanan yang diajukan oleh 3 aliansi masyarakat hukum adat yakni Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Kenegerian Kuntu dan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Kasepuhan Cisitu. Dalam gugatannya, ketiganya mempersoalkan UU Kehutanan selama 10 tahun masa berlakunya telah digunakan sebagai payung hukum tindakan sewenang-wenang...
Read More
Bahtera Alam, Kesumbo Ampai – Gubernur Riau menyerahkan SK Pengakuan Hutan Adat Imbo Ayo dan Masyarakat Hukum Adat Suku Sakai Bathin Sebanga pada Rabu, 9 November 2022 di Rumah Adat Sakai Bathin Sebanga, Kesumbo Ampai, Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis. Luasan hutan adat Bathin Sobanga sendiri mencapai 207 hektare, dan sebagiannya sudah menjadi Area Penggunaan Lain (APL). “Hari ini kita menyerahkan SK Pengakuan MHA dan HA Imbo...
Read More
[Oleh : Adli Abdullah PhD.*] Banda Aceh (ANTARA) – Indonesia adalah negara yang menganut pluralitas dalam bidang hukumnya, dimana ada tiga hukum yang keberadaannya diakui dan berlaku yaitu hukum barat, hukum agama dan hukum adat. Pada prakteknya masih banyak masyarakat yang menggunakan hukum adat dalam mengatur kegiatan sehari-harinya serta dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang ada. Setiap wilayah di Indonesia mempunyai...
Read More
Bahtera Alam, Bali – Organisasi internasional Forest Stewardship Council (FSC) atau Dewan Penatalayanan Hutan menyelenggarakan pertemuan di Nusa Dua, Bali pada 9-14 Oktober 2022 yang lalu. Pertemuan yang dikemas dalam forum General Assembly Forest Stewardship Council mengesahkan Mosi 37 melalui voting pada kamis, 13/10/2022. Sebagai sebuah organisasi yang menetapkan standar pengelolaan hutan yang bertanggung jawab, memberikan...
Read More
Bahtera Alam – Setiap manusia selama hidupnya pasti mengalami perubahan-perubahan baik perubahan sosial maupun budaya. Adapun perubahan-perubahan yang terjadi itu menjadi gejala yang normal di dalam masyarakat. Perubahan yang terjadi salah satunya yang paling mempengaruhi adalah karena kemajuan sistem komunikasi dalam teknologi informasi yang digunakan untuk menyebarkan atau menyampaikan berbagai topik informasi baik secara...
Read More
Bahtera Alam – Perjuangan Masyarakat Hukum Adat (MHA) untuk mendapatkan pengakuan dari negara harus menempuh perjalanan panjang. Meskipun telah banyak peraturan dan kebijakan yang diterbitkan oleh pemerintah pusat terkait pengakuan dan perlindungan MHA, jalan untuk mendapatkan hak-hak Masyarakat Adat tidaklah mudah karena perlu proses pendampingan yang intens dan dukungan dari parapihak serta kemauan politik yang kuat dari...
Read More
Perjuangan Masyarakat Adat di Riau untuk Dapat Pengakuan Secara Sah dari Negara BERTUAHPOS.COM – Masyarakat Adat dan pemerintah merupakan 2 komponen tak terpisahkan dalam upaya memperjuangkan penghormatan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat, khususnya di Riau. Masyarakat Adat punya hak untuk diakui keberadaannya secara ketentuan perundang-undangan, dan pemerintah punya kewajiban untuk mengakui itu. Masyarakat Hukum Adat (MHA)...
Read More
YMKL Gandeng Bahtera Alam Gelar Seminar dan Lokakarya BERTUAHPOS.COM, PEKANBARU — Yayasan Masyarakat Kehutanan Lestari (YMKL) yang didukung oleh Kementerian Dalam Negeri dan Ford Foundation menggandeng Bahtera Alam menggelar seminar dan lokakarya Peningkatan Kapasitas Para Pihak Sebagai Upaya Perlindungan dan Penghormatan Hak Masyarakat Hukum Adat (MHA). Semiloka ini berlangsung selama 2 hari, Senin dan Selasa, 5-6 September 2022, di...
Read More
Bahtera Alam, Pekanbaru – Yayasan Masyarakat Kehutanan Lestari (YMKL) bekerjasama dengan Bahtera Alam pada Senin, 5 September 2022, menyelenggarakan Seminar dan lokakarya bertema Peningkatan Kapasitas Para Pihak sebagai Upaya Perlindungan dan Penghormatan Hak Masyarakat Hukum Adat (MHA) di ruang pertemuan Hotel Pangeran, Pekanbaru. Hadir dalam acara ini Asisten I Sekretariat Daerah Provinsi Riau, Drs. Masrul Kasmy, M.Si mewakili...
Read More
RIAU ONLINE, PEKANBARU – Bahtera Alam melakukan diskusi bertajuk Perlindungan dan Pengakuan Hak Masyarakat Hukum Adat dalam Pengelolaan SDA. Diskusi itu dilakukan guna merespon minimnya perlindungan dan pengakuan masyarakat adat di Riau. Direktur Eksekutif Bahtera Alam, Harry Oktavian, menyampaikan Pemerintah Indonesia wajib melindungi setiap hak Masyarakat Indonesia termasuk hak Masyarakat Adat. “Sayangnya perampasan...
Read More
(Mencari Jejak Sejarah di Bumi Khatulistiwa) Oleh : ZALDI ISMET 1. Orang Subayang dalam Adat Akhir abad ke 18 tepatnya 1883 Masehi kondisi Rantau Kampar kiri dalam kondisi tegang, ekpedisi Netcher dari pemerintah Kolonial Belanda yang berpusat di Bengkalis, sudah lalu memasuki Rantau Kampar Kiri. mereka melakukan berbagai penyelidikan terhadap sumber saya alam berupa hasil tambang, hasil hutan, kekayaan alam yang tersimpan di dalam...
Read More[Bahtera Alam] Perhutanan Sosial (PS) adalah sistem pengelolaan Hutan lestari yang dilaksanakan dalam Kawasan Hutan Negara atau Hutan Hak/Hutan Adat yang dilaksanakan oleh Masyarakat setempat atau Masyarakat Hukum Adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Adat, dan Kemitraan Kehutanan. (PP....
Read More
Bahtera Alam – Beberapa tahun yang lalu, sebagian besar masyarakat Kampung Penyengat Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak memiliki mata pencaharian sebagai nelayan. Tetapi saat ini profesi sebagai nelayan tidak bisa lagi dipertahankan karena hasil tangkapan tidak bisa mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Menurut penelitian Suci Fahriza, dkk. (2020), di Kampung tidak ada tempat untuk menjual hasil tangkapan dan pemerintah...
Read More
Bahtera Alam – Hutan Adat Imbo Ayo yang berada di Desa Kesumbo Ampai Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, merupakan rumah singgah bahkan tempat tinggal bagi beberapa jenis burung yang bermigrasi atau menetap di wilayah adat Bathin Sobanga. Jenis burung seperti Rangkong Badak, Rangkong Papan, Kengkareng Perut Putih dan Kengkareng Hitam sering terlihat bertengger di atas dahan pohon pada pagi dan sore hari....
Read More