Bahtera Alam, Pekanbaru – Yayasan Masyarakat Kehutanan Lestari (YMKL) bekerjasama dengan Bahtera Alam pada Senin, 5 September 2022, menyelenggarakan Seminar dan lokakarya bertema Peningkatan Kapasitas Para Pihak sebagai Upaya Perlindungan dan Penghormatan Hak Masyarakat Hukum Adat (MHA) di ruang pertemuan Hotel Pangeran, Pekanbaru. Hadir dalam acara ini Asisten I Sekretariat Daerah Provinsi Riau, Drs. Masrul Kasmy, M.Si mewakili...
Read More
RIAU ONLINE, PEKANBARU – Bahtera Alam melakukan diskusi bertajuk Perlindungan dan Pengakuan Hak Masyarakat Hukum Adat dalam Pengelolaan SDA. Diskusi itu dilakukan guna merespon minimnya perlindungan dan pengakuan masyarakat adat di Riau. Direktur Eksekutif Bahtera Alam, Harry Oktavian, menyampaikan Pemerintah Indonesia wajib melindungi setiap hak Masyarakat Indonesia termasuk hak Masyarakat Adat. “Sayangnya perampasan...
Read More
Bahtera Alam, Siak Sri Indrapura – Suku Sakai Bathin Sobanga dan Suku Asli Anak Rawa merupakan dua komunitas suku asli di Riau yang sampai saat ini masih memiliki Hutan Adat walaupun masih dalam tahap pengusulan untuk mendapat pengakuan dari negara. Kedua komunitas suku asli ini memiliki sejarah panjang dalam pengelolaan sumber daya alam (SDA) seperti hutan dan sungai. Dalam pengelolaan sumber daya alam tersebut, Perempuan Adat...
Read More
Riauterkini, PEKANBARU – Unit Pelaksana Tekhnis (UPT) Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kampar Kiri beserta Non-Governmental Organization (NGO) atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Yayasan Masyarakat Kehutanan Lestari (YMKL) dan Bahtera Alam (BA) bersinergi mendorong implementasi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial (PS). Program (PS) bagi kesejahteraan rakyat...
Read More
Bahtera Alam, Pekanbaru – Pada 18 Februari hingga 3 Maret 2021, Bahtera Alam, Sawit Watch, dan Peneliti dari IPB mengadakan riset kecil tentang sejarah dan potensi Hutan Adat Imbo Putui. Riset ini bertujuan untuk menggali sejarah Kerajaan Petapahan. Riset juga menggali informasi sejarah budaya masyarakat hukum adat, dan hubungan masyarakat hukum adat Kenegerian Petapahan dengan hutan, sungai, dan alam. Selama riset dilakukan,...
Read More
RIAUONLINE, PEKANBARU – Gubernur Riau Syamsuar mengaku sudah lama mendapat laporan terkait kekhawatiran masyarakat adat Suku Sakai soal hutan adat. Salah satunya adanya pembangunan jalan tol dan pengeboran minyak. Hal itu disampaikan Rektor Universitas Lancang Kuning kepadanya usai berjumpa dengan Suku Sakai. “Sebenarnya persoalan hutan adat ini sudah cukup lama. Saya waktu itu setelah tahu permasalahannya, langsung...
Read More
[BAHTERA ALAM] Sabtu, 30 Januari 2021, menjadi momen penting bagi Masyarakat Hukum Adat Sakai Bathin Sobanga. Pada hari itu, mereka menyerahkan Dokumen Usulan Pengakuan Masyarakat Hukum Adat, Wilayah Adat, dan Hutan Adat Suku Sakai Bathin Sobanga dan diterima langsung oleh Gubernur Riau di aula rumah dinas Gubernur Riau, Balai Pelangi. Terwujudnya momen penting ini merupakan langkah awal untuk mendapatkan pengakuan oleh negara,...
Read More
Bahtera Alam, Pekanbaru – Suku Sakai merupakan salah satu kelompok Masyarakat Adat di Riau di antara banyak suku-suku lainnya yang tersebar di beberapa wilayah Bumi Lancang Kuning, seperti Suku Bonai, Akit, Anak Rawa, Suku Laut, Petalangan, Duano, Talang Mamak, dan Melayu. Suku Sakai banyak tersebar di wilayah Kabupaten Siak, Bengkalis, dan Rokan Hilir. Pada awalnya Suku Sakai sering disebut dengan suku terasing sebagaimana...
Read More
Bahtera Alam, Pekanbaru – Lembaga Adat Melayu Riau (LAM Riau) mengadakan pertemuan dengan Tim Asistensi Percepatan Pengakuan, Perlindungan dan Pemajuan Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal (Tanjak) guna berdiskusi dan membahas serta menyerahkan data Komunitas Adat se-Provinsi Riau. Keberadaan tanah ulayat adat saat ini sudah porak poranda dan banyak dieksploitasi oleh aktivitas koorporasi. Namun, sesuai instruksi Presiden RI Joko...
Read More
BERTUAHPOS.COM, PEKANBARU – Untuk kali pertama Riau berhasil mengantongi legalitas hutan adat. Ini adalah momentum awal yang baik untuk mempertahankan adat di Riau. Hutan Adat masuk dalam bagian Perhutanan Sosial, di mana di dalamnya terdapat Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Kemitraan, dan Hutan Adat. Selain Hutan Adat, perolehan legalitasnya melalui penerbitan izin oleh negara yang kemudian diberikan...
Read More
[Oleh : Nuskan Syarif] Potensi madu lebah di Desa Batu Sanggan bisa sangat menjanjikan apabila dibudidayakan dengan benar dan dikelola dengan baik oleh masyarakat setempat. Madu lebah banyak digemari terutama yang dihasilkan dari lebah kelulut karena rasanya yang unik, yaitu dari jenis Trigona spp. atau dikenal pada tingkat lokal dengan nama Kelulut atau Galo Galo atau Trigona. Lebah kelulut termasuk jenis yang tidak ganas dan tidak...
Read More
JAKARTA, BAHTERA ALAM – Para aktivis dan perwakilan masyarakat dari Sumatra, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua melakukan pertemuan di Jakarta guna mendorong kebijakan yang menjamin hak masyarakat untuk mengakses sumber daya tanah dan hutan. Kegiatan ini dipandu oleh YMKL dan Pusaka dengan dukungan Forest Peoples Programme dan Rainforest Foundation Norway pada Kamis, 28 November 2019. Pertemuan yang berlangsung di Yello Hotel...
Read More
SIAK – BAHTERA ALAM – Sejak dikeluarkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Siak No. 2 Tahun 2015, tentang Penetapan Kampung Adat di Kabupaten Siak, struktur pemerintah Kampung Adat untuk jabatan Penghulu masih dipegang oleh Pejabat Sementara Penghulu yang statusnya secara administrasi memiliki keterbatasan dan wewenang dalam menjalankan pemerintahan kampung. Terbitnya Perda ini sejatinya didorong oleh situasi dan...
Read More
SELASAR RIAU, SIAK – Bupati Siak, Alfedri mendukung penuh keinginan Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) untuk mewujudkan Hutan Adat di kabupaten berjuluk Kota Istana tersebut. Hutan Adat ini merupakan bagian dari Masyarakat Hukum Adat yang kini lagi disusun oleh LAMR untuk dijadikan sebagai sebuah Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Riau tersendiri, selain Perda Nomor 15 tahun 2010 tentang Tanah Ulayah dan Pemanfaatannya. “Di...
Read More
SIAK (RIAUPOS.CO) – Riau memiliki 9 sampai 10 masyarakat adat. Sebagian masyarakat adat Riau termarginalkan. Mereka terasing di negeri sendiri. Kawasan yang selama ini menjadi tempat tinggal mereka belakangan dijadikan hak guna usaha (HGU) dan kawasan hutan. Ada regulasi, namun belum bisa menyelesaikan masalah itu. Sebagian masyarakat adat saat ini berada dalam kecemasan dan sebagian lainnya tidak memiliki tempat tinggal. Untuk...
Read More
[RILIS MEDIA] Kementerian Lingkungan hidup dan kehutanan (KLHK) terima masyarakat dari 6 kenegarian di Riau. Kedatangan masyarakat untuk menyerahkan usulan hutan adat yang meliputi luas total 10.318,5 hektare di Kabupaten Kampar Riau. Angka ini menyumbang untuk pemenuhan 12,7 juta hektare target perhutanan sosial di seluruh Indonesia. “Ini merupakan pertama hutan adat yang pertama dari Riau” ungkap Kepala Sub Direktoral Pengakuan...
Read More
PEKANBARU, BAHTERA ALAM – Proses pengusulan dan pengakuan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Wilayah, dan Hutan Adat Kabupaten Kampar terus berlangsung. Pada Selasa, 23 April 2019 bertempat di Hotel Ayola Pekanbaru, berlangsung pertemuan sejumlah parapihak yang difasilitasi oleh Direktur Jenderal KSDAE Wiratno. Hadir dalam pertemuan tersebut Lembaga Adat Kenegerian Tapung dan Kampar, dan utusan Ninik Mamak dari Kenegerian Kuok,...
Read More
JAKARTA, BAHTERA ALAM – Proses pengusulan dan pengakuan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Wilayah, dan Hutan Adat Kabupaten Kampar terus berlangsung. Ada tiga usulan yang telah diakui dan ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Kampar, yaitu dua usulan di dalam kawasan hutan (Suaka Margasatwa Rimbang Baling) dan satu lagi di area penggunaan lain (APL). Tiga Kengerian yang telah diakui oleh pemerintah Kabupaten Kampar adalah Kenegerian...
Read More
BENGKULU, BAHTERA ALAM – Konflik kepentingan dalam penguasaan sumber daya alam yang terjadi antara pemerintah, pemangku kawasan, dan masyarakat pada beberapa tahun ini semakin mengemuka di antara berbagai isu nasional. Dalam konteks konservasi, konflik tersebut sering muncul ke permukaan dalam bentuk persaingan antara kepentingan pembangunan di satu pihak dan konservasi di pihak lain. Selain itu, kepentingan masyarakat lokal...
Read More
PEKANBARU, BAHTERA ALAM – Green Radio Pekanbaru melalui program Mahoni (masyarakat, hutan dan nasib negeri) yang disiarkan setiap Senin hingga Rabu pada pukul 15:00 – 16:00 WIB, mengangkat tema Masyarakat Hutan Adat di Kampar dan mengundang narasumber Harry Oktavian, Direktur Eksekutif Bahtera Alam dan Himyul Wahyudi Ketua AMAN (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara) Kampar. Ada empat kenegerian yang diusulkan menjadi hutan...
Read More