Suku Sakai Bathin Sobanga Serahkan Dokumen Usulan Hutan Adat Kepada Gubernur Riau

Posted By admin on Jan 3, 2021


[BAHTERA ALAM] Sabtu, 30 Januari 2021, menjadi momen penting bagi Masyarakat Hukum Adat Sakai Bathin Sobanga. Pada hari itu, mereka menyerahkan Dokumen Usulan Pengakuan Masyarakat Hukum Adat, Wilayah Adat, dan Hutan Adat Suku Sakai Bathin Sobanga dan diterima langsung oleh Gubernur Riau di aula rumah dinas Gubernur Riau, Balai Pelangi.

Terwujudnya momen penting ini merupakan langkah awal untuk mendapatkan pengakuan oleh negara, setelah melalui proses panjang sejak puluhan tahun yang lalu oleh masyarakat Suku Sakai, dan salah satunya oleh Suku Sakai Bathin Sobanga.

30 tahun Menjaga Eksistensi Hutan Adat
Jika merunut sejarah, ketika pemerintah RI memberikan izin pertama kali wilayah konsesi yang sangat luas kepada perusahaan minyak terbesar dalam melakukan eksplorasi pengeboran minyak di wilayah Duri Kabupaten Bengkalis, kawasan hutan dan ruang kelola tempat Suku Sakai hidup dan mencari nafkah menjadi terbatas. Kondisi ini menjadi semakin parah ketika izin juga diberikan kepada perusahaan-perusahaan sektor kayu dan perkebunan untuk mengeksploitasi wilayah hutan dengan cara menebangi kayu alam dan menggantinya dengan akasia (Hutan Tanaman Industri) dan perkebunan sawit.

Situasi ini sungguh menjadi ancaman bagi masyarakat Riau secara umum dan Suku Sakai khususnya, di mana kawasan hutan yang berfungsi sebagai penyangga keseimbangan demi menjaga keberlangsungan kehidupan semua makhluk hidup kini menjadi luluh lantak. Terlebih masyarakat Suku Sakai, hutan yang menjadi bagian dari kehidupan mereka secara lahir dan bathin tidak lagi bisa diandalkan. Fungsi-fungsi hutan yang menyokong kehidupan mereka kini hilang, tidak ada lagi tanaman hutan yang menjadi sumber ramuan obat-obatan, tidak ada lagi hasil-hasil hutan yang bisa dibawa pulang, hewan-hewan buruan sudah demikian langka, areal untuk bercocok tanam sudah demikian sempit dan kehilangan unsur hara, akibatnya memaksa masyarakat Suku Sakai bertahan hidup di pinggir-pinggir hutan dan pada sisa-sisa areal yang masih ada.

Ketidakadilan ini mendorong masyarakat Suku Sakai mempertahankan haknya. Bertahun-tahun mereka menuntut hak-hak yang sudah dirampas, tetapi karena yang dihadapi perusahaan raksasa dengan modal kapital yang besar, kepal perjuangan tersebut melemah oleh deru mesin-mesin besar milik perusahaan yang terus bergerak tiada henti.

Dibalik situasi yang tidak menguntungkan itu, masyarakat Suku Sakai Bathin Sobanga yang masih memegang dengan baik adat-istiadat nenek moyang mereka, lewat kearifan lokal, sudah 30 tahun secara gigih tetap menjaga dan mempertahankan kawasan hutan yang tersisa. Kawasan hutan yang secara turun temurun diakui sebagai hutan adat, tegakannya masih kokoh berdiri hingga saat ini.

Imbo Aio, demikian nama hutan adat itu disebut, menyisakan luas setidaknya ± 240 hektar, menjadi simbol eksistensi Masyarakat Hukum Adat Suku Sakai Bathin Sobanga yang berada di wilayah Desa Kesumbo Ampai, Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis.

Salah seorang tokoh sepuh masyarakat Suku Sakai, Muhammad Yatim, adalah saksi hidup perjuangan Sakai mempertahankan hak-hak hidup mereka. Di usianya yang lanjut, semangat juangnya tidak pernah luntur, termasuk ketika kawasan Hutan Adat Imbo Aio terkena rencana pembangunan lintasan jalan tol Pekanbaru – Rantau Prapat. Protes keras disampaikan Muhammad Yatim dan para tetua/datuk Suku Sakai, atas nama Masyarakat Hukum Adat Suku Sakai Bathin Sobanga mereka melayangkan surat keberatan kepada Gubernur Riau, Drs. H. Syamsuar, M.Si.

Surat keberatan mendapat respon positif dari Gubernur Riau, dan pada satu kesempatan secara langsung turun ke lapangan melihat keadaan sesungguhnya. Melihat fakta potensi hutan adat Imbo Aio dan demi menjaga kelestarian kawasan hutan di Riau yang masih tersisa, gubernur berharap kepada pihak terkait untuk merubah rencana lintasan jalan tol, lintasan harus digeser agar tidak mengganggu eksistensi hutan adat Bathin Sobanga. Gubernur juga memberikan instruksi kepada Kepala Dinas LHK Provinsi Riau, Ir Maamun Murod yang ketika itu ikut mendampingi, segera mempersiapkan kelengkapan dokumen guna pengajuan usulan hutan adat ke pemerintah pusat agar mendapat pengakuan oleh negara.

Penyiapan dokumen usulan pengakuan hutan adat
Tindak lanjut dari instruksi Gubernur Riau, Kepala Dinas LHK Riau mengundang Perkumpulan Bahtera Alam dan WRI untuk berdiskusi mengambil langkah aksi terhadap isu Hutan Adat Imbo Aio. Persiapan menyusun dan melengkapi dokumen Usulan Pengakuan Masyarakat Hukum Adat, Wilayah Adat, dan Hutan Adat Suku Sakai Bathin Sobanga kemudian disepakati bersama untuk segera digesa.

Pada November 2020, tim turun ke Desa Kesumbo Ampai dan berdiskusi dengan masyarakat Suku Sakai tentang rencana pengusulan. Hadir dalam diskusi tersebut pengurus Masyarakat Hukum Adat Suku Sakai Bathin Sobanga dan perwakilan masyarakat serta dihadiri pula oleh utusan OPD dari Dinas LHK Riau.

Diskusi salah satunya menjelaskan tentang implementasi 5 (lima) Skema Perhutanan Sosial. Diketahui bahwa lima skema dimaksud adalah : Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Desa (HD), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Adat (HA), dan Kemitraan. Dalam pertemuan itu, masyarakat memiliki peluang memilih, skema apa saja yang terbaik untuk dijalankan dan diterapkan. Akhir diskusi, masyarakat sepakat memilih skema Hutan Adat karena dianggap bisa menjadi langkah terbaik bagi pengelolaan kawasan hutan mereka ke depan.

Selain itu, tim juga menjelaskan tentang alur yang akan dilalui dalam proses pengusulan hutan adat, sehingga perlu kerjasama yang baik dari masyarakat untuk mempersiapkan materi usulan yang menjadi syarat penting kelengkapan dokumen. Diketahui bahwa syarat kelengkapan dokumen antara lain: Pendokumentasian sejarah; Peraturan dan hukum adat yang berlaku; Pemetaan hutan adat; dan sejumlah dokumen pendukung.

Penyerahan Dokumen Usulan kepada Gubernur Riau
Proses pengumpulan dokumen berjalan baik sehingga pada Desember 2020, kelengkapan dokumen rampung dan dianggap selesai, dan siap untuk diserahkan kepada Gubernur Riau.

Jadwal rencana penyerahan dokumen usulan kemudian ditetapkan pada 12 Desember 2020 di Balai Adat Masyarakat Hukum Adat Suku Sakai Bathin Sobanga, Desa Kesumbo Ampai, Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis. Selain penyerahan dokumen, direncanakan penanaman bibit pohon dan penebaran bibit ikan, namun jadwal penyerahan direvisi kembali dan dijadwalkan ulang.

Pada Sabtu, 30 Januari 2021 pukul 14.00 Wib, momen acara penyerahan dokumen usulan pengakuan Masyarakat Hukum Adat Suku Sakai Bathin Sobanga, Desa Kesumbo Ampai, Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis akhirnya terwujud, dihadiri secara langsung oleh Gubernur Riau, Drs. H. Syamsuar, M.Si.

Acara penyerahan dihadiri pula oleh ketua Umum Harian LAM Riau, Kepala Dinas LHK, perwakilan Masyarakat Hukum Adat Suku Sakai Bathin Sobanga yaitu Datuk Bathin (Ketua Kerapatan Adat Sakai Bathin Sobanga), Datuk Muhammad Yatim, Dhani (Sekretaris Lembaga Adat Sakai), serta perwakilan NGO pendamping yaitu Bahtera Alam dan WRI.

Datuk Muhammad Yatim berkesempatan pula memasangkan Deta Batik Ulam Kasumbo kepada Gubernur Riau sebagai simbol penghormatan [foto : bahtera alam]

Bersempena dalam penyerahan dokumen usulan tersebut, Datuk Muhammad Yatim berkesempatan pula memasangkan Deta Batik Ulam Kasumbo kepada Gubernur Riau sebagai simbol penghormatan tertinggi dari Suku Sakai.

Deta Batik Ulam Kasumbo merupakan ikat kepala kebesaran yang dipakai oleh petinggi Suku Sakai. Ia memiliki tiga warna (ponco ono) yang merupakan warna mahkota kebesaran. Pemberian Deta hanya khusus ditujukan kepada orang-orang tertentu saja seperti pembesar atau pemimpin negeri.

Usai menerima Deta Batik Ulam Kasumbo, Gubernur berterima kasih kepada Suku Sakai Bathin Sobanga yang telah memberi penghargaan kepadanya dengan makna bahwa ia sudah menjadi bagian dari Suku Sakai. Gubernur berharap amanah ini dapat dilaksanakannya dengan sebaik-baiknya.

Direktur Eksekutif Bahtera Alam, Harry Oktavian, di akhir acara tersebut menyebutkan, penyerahan dokumen usulan menjadi langkah maju bagi masyarakat Riau umumnya dan masyarakat Suku Sakai khususnya dalam menjaga kelestarian hutan.

“Riau yang hutannya sebagian besar sudah dikonversi menjadi HTI dan perkebunan sawit ternyata masih menyisakan tutupan hutan yang terjaga, apresiasi tinggi pantas diberikan kepada masyarakat adat Suku Sakai Bathin Sobanga atas kearifan lokal dalam menjaga hutan adat, sangat sejalan dengan kebijakan Gubernur Riau terkait Program Riau Hijau,” ungkapnya.

Harry menambahkan, besar harapan Hutan Adat Imbo Aio bisa segera diakui oleh negara, ini menjadi dorongan besar bagi masyarakat adat yang banyak tersebar di Riau untuk melakukan langkah yang sama.

“Di Riau saja ada 308 suku atau komunitas adat, dan dua dari Hutan Adat yang ada di Kampar sudah diakui oleh negara, SK-nya pun diserahkan secara langsung oleh presiden Joko Widodo kepada masyarakat Riau pada Februari 2020 yang lalu di Tahura Sultan Syarif Qasim, Siak,” tutup Harry. [Penulis : Nuskan/Editor : Momeye]

 

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *