LAM Riau dan Tim Tanjak Dorong Percepatan Pengakuan Hutan Adat

Posted By admin on Mar 27, 2020


Bahtera Alam, Pekanbaru – Lembaga Adat Melayu Riau (LAM Riau) mengadakan pertemuan dengan Tim Asistensi Percepatan Pengakuan, Perlindungan dan Pemajuan Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal (Tanjak) guna berdiskusi dan membahas serta menyerahkan data Komunitas Adat se-Provinsi Riau.

Keberadaan tanah ulayat adat saat ini sudah porak poranda dan banyak dieksploitasi oleh aktivitas koorporasi. Namun, sesuai instruksi Presiden RI Joko Widodo. Tanah Adat kembali dikelola oleh masyarakat adat tempatan. Demikian ungkap Sekretaris Umum DPH LAM riau Datuk Nasir Penyalai pada Jumat, 27/3/2020 di Balai Adat Melayu Riau Jl.Diponegoro.

“Dikelolanya tanah adat oleh masyarakat dengan kearifan lokal dinilai merupakan solusi yang tepat, sebab masyarakat adat sendiri hingga kini tidak pernah mengeksploitasi hutan adat demi mencari keuntungan ekonomi,” ujar Datuk Nasir Penyalai.

Menurutnya, masyarakat sebenarnya hanya ingin menjaga hutan secara sistem adat setempat, baik secara perangkat adatnNinik mamak ataupun secara hukum adat tempatan.

Dalam kesempatan itu, Tim Tanjak menyerahkan data Masyarakat Hukum Adat se-Provinsi Riau yang berjumlah 284 komunitas adat. Komunitas ini tersebar di 12 kabupaten/kota di Provinsi Riau. Tujuh (7) Surat Keputusan (SK) Bupati Kampar Tentang Pengakuan Masyarakat adat dan Hak Tanah Ulayat juga turut diserahkan dalam pertemuan itu.

Diketahui bahwa untuk mempercepat Hutan Adat, LAM Riau telah membentuk Tim Asistensi Percepatan Pengakuan Perlindungan dan Pemajuan Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal (Tanjak) Riau beranggotakan LAM sendiri serta empat lembaga swadaya masyarakat (LSM) antara lain, Yayasan Bahtera Alam, World Resources Institute (WRI), Yayasan Pelopor dan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMN) Riau. [BA]

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *