[Oleh : Nuskan Syarif] – Hutan bagi masyarakat hukum adat merupakan identitas, di hutan mereka menggantungkan hidup, semua kebutuhan sandang dan pangan diperoleh dari hutan. Masyarakat hukum adat memanfaatkan dan mengelola hutan dengan bijaksana dan memegang teguh nilai-nilai budaya di kalangan masyarakat Hukum adat. Di dalam wilayah adat Kenegerian Batu Songgan terdapat SM Bukit Rimbang Bukit Baling, SM Bukit Rimbang Bukit...
Read More
[Oleh : Hasri Dinata] – Di Pesisir Timur Kabupaten Siak, terdapat sebuah kampung yang berada di pinggiran selat (Selat Panjang) dan memiliki sungai yang berhulu ke Danau Zamrud. Kampung ini bernama Sungai Rawa, sebuah kampung yang diliputi oleh hutan mangrove yang cukup luas. Namun, dibalik luasnya hutan mangrove, masyarakat desa menyimpan cerita sedih dan pilu, bagaimana ancaman kerusakan lingkungan menghantui mata pencaharian...
Read More
[Oleh : Hasri Dinata] – Saat itu siang menuju sore, matahari masih terasa terik, Rizuan, seorang pria bertubuh kurus sibuk dengan aktivitas membersihkan rumput ilalang yang tumbuh di barisan pohon nenas yang dirawatnya. Paparan sinar mentari tidak membuatnya berhenti. Baginya mengelola kebun nenas merupakan pekerjaan sampingan untuk menambah income keluarga di samping berprofesi sebagai guru. Bagi sebagian masyarakat Kampung Sungai...
Read More
Bahtera Alam, Pekanbaru – Lembaga Adat Melayu Riau (LAM Riau) mengadakan pertemuan dengan Tim Asistensi Percepatan Pengakuan, Perlindungan dan Pemajuan Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal (Tanjak) guna berdiskusi dan membahas serta menyerahkan data Komunitas Adat se-Provinsi Riau. Keberadaan tanah ulayat adat saat ini sudah porak poranda dan banyak dieksploitasi oleh aktivitas koorporasi. Namun, sesuai instruksi Presiden RI Joko...
Read More
antaranews.com, KALSEL -Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan menggelar Rapat Koordinasi dan Diskusi Tentang Konflik Agraria, Masyarakat Adat dan Perhutanan Sosial bertempat di Pendopo bupati setempat, Jum’at (6/3). Wakil Bupati HST, Berry Nahdian Forqan hadir sekaligus membuka Rakor mengatakan, sudah menjadi komitmen masyarakat dan pemerintah kabupaten HST untuk tetap...
Read More
Perhutanan Sosial adalah Sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan masyarakat setempat untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya. Pemerintah untuk periode 2015-2019 mengalokasikan 12,7 juta hektare untuk Perhutanan Sosial, melalui skema: 1. Hutan Desa (HD) dengan tenurial HPHD atau Hak Pengelolaan Hutan Desa;...
Read More![[e-paper] Pulangnya Hutan Adat di Kampar ke Pangkuan Masyarakat](https://bahteraalam.org/wp-content/uploads/2020/03/jokowi-tahura2-640x280.jpg)
308 Komunitas Adat Riau Teridentifikasi PEKANBARU (RIAUPOS.CO) – KEHADIRAN Presiden RI Joko Widodo ke Riau pekan lalu menjadi pertanda baik. Ini bukan soal pujian belaka. Menurut Harry Oktavian, aktivis lingkungan yang tergabung dalam Tim Kerja Percepatan dan Penetapan Hutan Adat Kampar (TKP2HAK), Negara memberikan akses legal ke masyarakat untuk mengelola hutan berasas adat istiadat. Hutan yang dimaksud berada di dua lokasi...
Read More
RIAU ONLINE, PEKANBARU – Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) mengapresiasi pengakuan hutan adat di dua kenegerian kabupaten Kampar diserahkan langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo. Hal tersebut disampaikan LAM melalui Tim Asistensi Percepatan Pengakuan, Perlindungan dan Pemajuan Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal (Tanjak) yang diwakili oleh Alwamen. Alwamen mengatakan, jika sudah diberikan pengakuan hutan adat...
Read More
BERTUAHPOS.COM, PEKANBARU – Untuk kali pertama Riau berhasil mengantongi legalitas hutan adat. Ini adalah momentum awal yang baik untuk mempertahankan adat di Riau. Hutan Adat masuk dalam bagian Perhutanan Sosial, di mana di dalamnya terdapat Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Kemitraan, dan Hutan Adat. Selain Hutan Adat, perolehan legalitasnya melalui penerbitan izin oleh negara yang kemudian diberikan...
Read More
[SIAK, BAHTERA ALAM] Presiden RI Joko Widodo menyerahkan 41 Surat Keputusan (SK) Perhutanan Sosial untuk 20.890 kepala keluarga di Provinsi Riau. SK tersebut mencakup pengelolaan lahan seluas 73.670 hektare lahan yang berupa 39 SK hutan desa dan hutan kemasyarakatan serta 2 hutan adat. Penyerahan SK ini berlangsung pada Jumat (21/2/2020) di Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim, Kabupaten Siak, Propinsi Riau. “Saya akan terus...
Read More
[SIAK, PPID-MENLHK.GO.ID] Bertempat di Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim, Kabupaten Siak, Jumat (21/2/2020), Presiden Joko Widodo didampingi sejumlah Menteri Kabinet Kerja, menyerahkan SK Perhutanan Sosial untuk 39 SK Hutan Desa dan Hutan Kemasyarakatan, 2 Hutan Adat pada 9 kabupaten dan 10 KPH di Provinsi Riau. “Saya akan terus membagikan pada masyarakat yang kecil-kecil, bukan pada yang besar-besar. Di seluruh Indonesia...
Read More
[Oleh : Nuskan Syarif] Potensi madu lebah di Desa Batu Sanggan bisa sangat menjanjikan apabila dibudidayakan dengan benar dan dikelola dengan baik oleh masyarakat setempat. Madu lebah banyak digemari terutama yang dihasilkan dari lebah kelulut karena rasanya yang unik, yaitu dari jenis Trigona spp. atau dikenal pada tingkat lokal dengan nama Kelulut atau Galo Galo atau Trigona. Lebah kelulut termasuk jenis yang tidak ganas dan tidak...
Read More
JAKARTA, BAHTERA ALAM – Para aktivis dan perwakilan masyarakat dari Sumatra, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua melakukan pertemuan di Jakarta guna mendorong kebijakan yang menjamin hak masyarakat untuk mengakses sumber daya tanah dan hutan. Kegiatan ini dipandu oleh YMKL dan Pusaka dengan dukungan Forest Peoples Programme dan Rainforest Foundation Norway pada Kamis, 28 November 2019. Pertemuan yang berlangsung di Yello Hotel...
Read More
RIAUONLINE, PEKANBARU – Perwakilan Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) kabupaten dan kota serta masyarakat adat di bumi Lancang Kuning, mengadakan pertemuan awal untuk mengumpulkan informasi, dan data masyarakat hukum adat, wilayah adat dan hutan adat, di Gedung LAM Riau, Jalan Diponegoro, Rabu-Kamis, 13-14 November 2019. Informasi dan data diperoleh selama dua hari ini, akan digunakan sebagai bahan dalam Seminar dan Lokakarya...
Read More
FILIPINA, BAHTERA ALAM – Perkumpulan Bahtera Alam hadir dalam Konferensi ke-9 tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia diadakan di area Teluk Subic, yang sebelumnya adalah pangkalan militer selama 99 tahun hingga akhir keberadaan mereka pada tahun 1992. Peserta di konferensi ini mewakili Lembaga Hak Asasi Manusia Nasional (NHRI), organisasi masyarakat adat dan organisasi masyarakat sipil. Harry Oktavian mewakili Bahtera Alam beserta...
Read More
SIAK – BAHTERA ALAM – Sejak dikeluarkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Siak No. 2 Tahun 2015, tentang Penetapan Kampung Adat di Kabupaten Siak, struktur pemerintah Kampung Adat untuk jabatan Penghulu masih dipegang oleh Pejabat Sementara Penghulu yang statusnya secara administrasi memiliki keterbatasan dan wewenang dalam menjalankan pemerintahan kampung. Terbitnya Perda ini sejatinya didorong oleh situasi dan...
Read More
RINGKASAN EKSEKUTIF – September 2019 ini adalah tepat satu tahun diterbitkannya Instruksi Presiden (Inpres) No. 8 tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit. Lewat kebijakan ini, pemerintah mencoba untuk melakukan peningkatan tata kelola perkebunan sawit yang berkelanjutan, memberikan kepastian hukum, menjaga dan melindungi kelestarian...
Read More
[SHADOW REPORT] – RINGKASAN EKSEKUTIF. Pada September 2018, Presiden Joko Widodo menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) No. 8 tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit. Bagi beberapa pihak, kebijakan ini dipandang sebagai momentum baik untuk melakukan perbaikan tata kelola perkebunan sawit di Indonesia. Inpres No. 8 Tahun 2018...
Read More
SELASAR RIAU, SIAK – Bupati Siak, Alfedri mendukung penuh keinginan Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) untuk mewujudkan Hutan Adat di kabupaten berjuluk Kota Istana tersebut. Hutan Adat ini merupakan bagian dari Masyarakat Hukum Adat yang kini lagi disusun oleh LAMR untuk dijadikan sebagai sebuah Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Riau tersendiri, selain Perda Nomor 15 tahun 2010 tentang Tanah Ulayah dan Pemanfaatannya. “Di...
Read More
SIAK (RIAUPOS.CO) – Riau memiliki 9 sampai 10 masyarakat adat. Sebagian masyarakat adat Riau termarginalkan. Mereka terasing di negeri sendiri. Kawasan yang selama ini menjadi tempat tinggal mereka belakangan dijadikan hak guna usaha (HGU) dan kawasan hutan. Ada regulasi, namun belum bisa menyelesaikan masalah itu. Sebagian masyarakat adat saat ini berada dalam kecemasan dan sebagian lainnya tidak memiliki tempat tinggal. Untuk...
Read More