Presiden RI Serahkan 41 SK Perhutanan Sosial di Provinsi Riau

Posted By admin on Feb 21, 2020


[SIAK, BAHTERA ALAM] Presiden RI Joko Widodo menyerahkan 41 Surat Keputusan (SK) Perhutanan Sosial untuk 20.890 kepala keluarga di Provinsi Riau. SK tersebut mencakup pengelolaan lahan seluas 73.670 hektare lahan yang berupa 39 SK hutan desa dan hutan kemasyarakatan serta 2 hutan adat. Penyerahan SK ini berlangsung pada Jumat (21/2/2020) di Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim, Kabupaten Siak, Propinsi Riau.

“Saya akan terus membagikan pada masyarakat yang kecil-kecil, bukan pada yang besar-besar. Kita ini di seluruh Indonesia memiliki 12,7 juta hektar, yang sudah kita serahkan seperti ini 4 juta hektare lebih sedikit. Sisanya, saya sudah perintah ke Menteri Kehutanan agar ini lima tahun ke depan juga segera diserahkan kepada rakyat, kepada hutan adat, kepada kelompok-kelompok yang ada di sekitar hutan, di desa-desa,” ungkap Presiden.

Dengan penyerahan SK tersebut, masyarakat di Provinsi Riau akan bisa mengakses dan mengelola pengelolaan sumber daya hutan secara legal sehingga diharapkan mampu mengurangi potensi konflik lahan.

“Di seluruh Tanah Air, sengketa-sengketa seperti ini sangat banyak. Bukan hanya puluhan atau ratusan tetapi mencapai ribuan. Oleh sebab itu kenapa SK-SK ini diberikan,” ujar Presiden.

Penyerahan hak kelola ini sudah dilakukan oleh pemerintah di banyak tempat. Pada penyerahan SK di Propinsi Riau merupakan bentuk Hak kelola hutan sosial yang mencakup lahan kepada kepala keluarga yang tersebar di sejumlah kabupaten di Provinsi Riau, yaitu di Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Kampar, Kabupaten Kepulauan Meranti, Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Rokan Hulu Selatan, dan Kabupaten Siak.

Presiden Jokowi saat penyerahan SK Perhutanan Sosial di Propinsi Riau, yang berlangsung pada Jumat (21/2/2020) di Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim, Kabupaten Siak, Provinsi Riau. [Foto:PPID-MenLhk.go.id]

“Saya ajak Bapak dan Ibu semuanya untuk menjadikan lahan-lahan yang sudah diberikan ini menjadi produktif, baik untuk menanam singkong, aren, ekowisata, jadikan sumber mata air, silakan. Saya serahkan sepenuhnya kepada Bapak dan Ibu untuk mengelola lahan,” kata Presiden.

Meski demikian, Kepala Negara mengingatkan, pemberian hak kelola hutan sosial ini hendaknya diikuti dengan kegiatan dan pengelolaan yang bersifat produktif. Dirinya juga tak segan untuk memeriksa langsung pengelolaan hutan sosial itu di kemudian hari. Apabila tidak produktif, maka akan diminta kembali untuk diberikan kepada yang mampu mengelolanya menjadi lebih produktif.

Dalam acara penyerahan ini turut hadir di antaranya Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, dan Gubernur Riau Syamsuar.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya melaporkan, Sampai dengan Februari 2020 pemberian akses kelola kawasan hutan melalui Perhutanan Sosial mencapai seluas luas 4,062 Juta Ha, dengan jumlah SK Izin atau hak sebanyak 6.464 Unit Surat Keputusan (SK) bagi masyarakat sejumlah 821.371 Kepala Keluarga (KK).

Menurut Siti Nurbaya, hutan sosial yang sudah ada di Riau sebanyak 108 ribu Ha dari potensi 1,05 juta hektar. Pada periode 2020-2024, untuk seluruh Indonesia seluas 4 juta hektar dan pemerintah akan tetap bekerja keras memenuhi target seluas 12,7 juta hektar. [BA]

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *