Pengelolaan Hutan Adat oleh Masyarakat Hukum Adat Kenegerian Batu Songgan

Posted By admin on Apr 8, 2020


[Oleh : Nuskan Syarif] – Hutan bagi masyarakat hukum adat merupakan identitas, di hutan mereka menggantungkan hidup, semua kebutuhan sandang dan pangan diperoleh dari hutan. Masyarakat hukum adat memanfaatkan dan mengelola hutan dengan bijaksana dan memegang teguh nilai-nilai budaya di kalangan masyarakat Hukum adat. Di dalam wilayah adat Kenegerian Batu Songgan terdapat SM Bukit Rimbang Bukit Baling, SM Bukit Rimbang Bukit Baling pada awalnya ditunjuk melalui Keputusan Gubernur KDH Tk. I Riau Nomor 149/V/1982 tanggal 21 Juni 1982 tentang Penunjukan Areal Hutan di sekitar Bukit Rimbang Bukit Baling sebagai kawasan Hutan Tutupan / Suaka Alam seluas 136.000 hektar. Bukit Rimbang Bukit Baling ditunjuk sebagai kawasan suaka alam karena areal hutan di sekitar Bukit Rimbang Bukit Baling memiliki fungsi Suaka Margasatwa dan sumber mata air yang perlu dibina kelestariannya, demi kepentingan pengaturan tata air, pencegahan bahaya banjir, tanah longsor, dan erosi.

Sebelum ditetapkan sebagai kawasan Suaka Margasatwa, di kawasan ini terdapat beberapa perusahaan sektor kehutanan dan batubara yang beroperasi, antara lain HPH PT Brajatama I, PT Brajatama II, dan PT Union Timber. Pada bagian Timur kawasan beroperasi HPHTI PT Riau Andalan Pulp and Paper, dan pada bagian Tenggara terdapat eksplorasi batubara oleh PT Manunggal Inti Artamas dan PT Nusa Riau.

Setelah dilakukan penataan batas dan telah temu gelang, Bukit Rimbang Bukit Baling ditetapkan sebagai kawasan Suaka Margasatwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 3977/Menhut-VIII/KUH/2014 tanggal 23 Mei 2014 tentang Penetapan Kawasan Hutan Suaka Margasatwa Bukit Rimbang Bukit Baling Seluas 141.226,25 hektar di Kabupaten Kampar dan Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau. SM Bukit Rimbang Bukit Baling juga telah ditetapkan sebagai Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) Bukit Rimbang Bukit Baling berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 468/Menlhk/Setjen/PLA.0/6/2016 tanggal 17 Juni 2016.
Sejak ditetapkan sebagai SM Bukit Rimbang Bukit Baling, kehidupan masyarakat adat di Kenegerian Batu Songgan berubah menjadi masyarakat yang konsumtif dan hampir 90% kebutuhan pokok didatangkan dari luar.

Pola konsumtif ini secara perlahan mengikis kebiasaan masyarakat hukum adat dalam bercocok tanam. Kearifan lokal yang dulunya berlangsung secara turun temurun akhirnya menghilang. Kehidupan sosial masyarakat hukum adat Kenegerian Batu Songgan akhirnya ikut berubah. Kebutuhan bumbu dapur seperti cabe, laos, jahe, serai, kunyit dan lain sebagainya tidak lagi diperoleh dari hasil bercocok tanam atau bertani dan berladang, tetapi dari membeli. Termasuk kebutuhan padi dan kebutuhan protein lainnya yang biasa masyarakat peroleh dari kawasan hutan.

Dampak dari penunjukan Kawasan Bukit Rimbang Bukit Baling sebagai kawasan hutan Suaka Margasatwa, berakibat pada putarana roda ekonomi masyarakat yang berjalan sangat pelan. Penunjukan ini juga masih meninggalkan tanda tanya bagi masyarakat hukum adat karena tidak pernah ada sosialisasi oleh pemerintahan terkait. Pembahasan soal ruang pemanfaatan hutan oleh BBKSDA Provinsi Riau bagi masyarakat yang mendiami kawasan juga tidak pernah dilibatkan.

Aturan Adat soal Pengelolaan Hutan
Dalam masyarakat hukum adat Kenegerian Batu Songgan, khususnya di dalam Kekhalifahan Batu Songgan, pengelolaan manfaat hutan dan tanah diatur oleh adat yang ketat. Masyarakat hukum adat memiliki beberapa peruntukan dalam pengelolaan lahan, antara lain:
– Peruntukan lahan pemukiman;
– Peruntukan untuk perkuburan;
– Peruntukan untuk perladangan dan perkebunan, dari sini sumber beras, bumbu dapur, dan gula;
– Peruntukan untuk sumber protein/ikan yaitu sungai;
– Peruntukan sarana umum dan pendidikan.

Imbo Ghano merupakan ruang yang dicadangkan untuk peruntukan sumber protein seperti daging dan lainnya. Selain itu, Imbo Ghano juga adalah peruntukan bagi kekayaan hayati dan tempat beranak pinaknya satwa dan tumbuhan, karena Imbo Ghano bagi masyarakat hukum adat merupakan hutan yang tidak boleh diganggu gugat oleh anak dan kemenakan.

Melihat dari tatanan pengelolaan lahan dan peruntukan yang diterapkan oleh masyarakat hukum adat Kenegerian Batu Songgan khususnya Kekhalifahan Batu Songgan tidak menyalahi penerapan fungsi lindung oleh pemerintah. masyarakat hukum adat harusnya menjadi mitra pemerintah dalam penjagaan hutan, karena masyarakat hukum adat telah memberikan bukti penjagaan hutan dengan baik.

Di Kekhalifahan Batu Songgan memang ada terjadi pembalakan liar, namun jika di runut pelakunya berasal dari beberapa wilayah adat lainnya, untuk masyarakat hukum adat kenegerian Batu Songgan, hampir tidak ada yang melakukan pembalakan liar. Masyarakat hanya mengambil untuk keperluan rumah tangga dan bahan baku membuat rumah dan perahu.

Namun ada beberapa oknum masyarakat dari kenegerian yang secara rutin mengeluarkan kayu dari hutan seperti di Kenegerian Koto Lamo. Kenegerian Malako Kociak, Kenegerian Gajah Bertalut, Kenegerian Aur Kuning, dan Pangkalan Serai. Selain itu ada oknum masyarakat hukum adat Kenegerian Tanjung belit yang ‘berkayu’ di Wilayah Adat Kenegerian Batu Songgan. Jika ditelisik lebih jauh, sebetulnya kayu yang diambil berasal dari kebun karet tua yang tumbuh bersama pepohonan karet. Karena sudah sangat lama ditinggal, pepohonan tumbuh besar bersama pohon karet dan bersebati seperti menjadi tutupan hutan alam.

Fenomena pembalakan ini merupakan hal dilematis, satu sisi harus mempertahankan kelestarian hutan apatah lagi setelah ditetapkan sebagai hutan marga satwa, sisi lain masyarakat harus tetap mempertahankan hidup dengan memanfaatkan hasil hutan karena ini satu-satunya bagian di depan mata yang bisa mereka manfaatkan supaya roda ekonomi rumah tangga tetap berputar.

Dahulu, pendapatan dari menakik getah (berkebun karet) masih menjadi andalan, jika kondisi harga tidak bersahabat, harga karet di kisaran Rp.7000 – 8000an masih bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga. Tetapi jauh beberapa tahun belakangan harga karet cenderung menurun, harganya jatuh, dan dibeli sangat murah oleh para cukong atau toke getah, sehingga warga harus mencari alternatif penghasilan lain yang lebih baik. Ujungnya, ‘membalak’ menjadi pilihan meskipun berat dan beresiko tinggi.

Sejak pemerintah Kabupaten Kampar memberikan Pengakuan terhadap eksistensi Masyarakat Hukum Adat, Wilayah Adat dan Hutan Adat kepada empat (4) kenegerian yaitu : Kenegerian Batu Songgan, Gajah Bertalut, Aur Kuning, dan Tarusan, muncul sedikit kelegaan di kalangan Masyarakat Hukum Adat. Tetapi, bagi Masyarakat Hukum Adat di Kekhalifahan Batu Songgan masih ada yang mengganjal karena pengakuan terhadap Hutan Adat mereka masih belum ada keputusan hingga saat ini.

Selain pengelolaan hutan yang diatur dalam tatanan adat di Empat (4) kenegerian yang telah diakui tersebut, pengelolaan sungai juga menjadi perhatian penting khususnya di Kekhalifahan Batu Songgan. Sungai bagi Masyarakat Adat bermakna sebagai kawasan perlindungan untuk kehidupan biota perairan seperti ikan dan sejenisnya. Kawasan itu secara kearifan lokal disebut Lubuk Larangan. Lubuk Larangan di setiap kenegerian minimal memiliki satu lubuk bahkan ada yang lebih. Pada satu batasan area perairan dinamai sebagai Lubuk Larangan, dan pada satu batasan area perairan di tempat lain dinamai Lubuk Larangan Pemuda.

Batasan area yang diberikan oleh pemuka masyarakat adat ditandai dengan tanda alam berupa seutas tali diikat kain berwarna warni. Di dalam area Lubuk Larangan, masyarakat tidak dibenarkan mengambil hasil sungai apakah dengan cara memancing atau menjaring/menjala. Setiap masyarakat yang melanggar akan dikenai ganjaran hukum adat.

Di Kenegerian Batu Songgan terdapat dua desa definitif yaitu Desa Batu Songgan dan Desa Muaro Bio. Dua desa ini masing-masing memiliki Lubuk Larangan, sehingga di Kenegerian Batu Songgan diketahui memiliki tiga (3) Lubuk Larangan yang diawasi dan dijaga oleh masyarakat adat. Dahulu oleh masyarakat adat, Lubuk Larangan dibuka satu kali (dipanen hasilnya) dalam jangka waktu lima tahun. Tetapi beberapa tahun terakhir, Lubuk Larangan hampir setiap tahun dibuka, terutama jika kemarau dan air Sungai Subayang mengalami surut.

Membuka Lubuk Larangan selalu diawali dengan beberapa ritual adat atau proses adat dan dilakukan oleh tetua kampung dan orang sangat dihormati seperti para ninik mamak dan dukun kampung. Ketika prosesi membuka Lubuk Larangan dilakukan, seluruh komponen masyarakat apakah dari masyarakat hukum adat, ninik mamak, anak kemenakan, selalu hadir mengikuti acara hingga selesai, bahkan acara ini tidak jarang dihadiri oleh warga dari luar wilayah ataupun wisatawan. Persiapan alat penangkap ikan berupa jaring dan jala sudah dipersiapkan jauh-jauh hari, sehingga ketika ritual adat selesai, seketika jaring dan jala siap untuk dibentang dan dilemparkan ke tengah sungai. Hasil dari Lubuk Larangan sebagian dilelang dan sebagian dimasak bersama lalu dibagikan ke anak kemenakan.

SK Pengakuan Masyarakat Hukum Adat oleh Pemerintah Kabupaten Kampar
Sebagaimana diketahui bersama, bahwa pada akhir tahun 2018, Pemerintah Kabupaten Kampar yang saat itu dijabat oleh H. Azis Zaenal, SH, MM (alm.), menerima penyerahan dokumen usulan 4 Hutan Adat di Kampar oleh para datuk yang dilakukan di jantung Hutan Larangan Adat Imbo Putui, Petapahan pada Kamis, 13 September 2018. Kemudian pada tahun 2018 dan 2019, Bupati mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Pengakuan Masyarakat Hukum Adat, Wilayah Adat dan Hutan Adat di Kabupaten Kampar, adapun Surat Keputusan (SK) itu adalah sebagai berikut :

– Kenegerian Batu Songgan dengan SK Nomor : 660-490/X/2018 Tentang Pengakuan Masyarakat Hukum Adat, Hak Tanah Ulayat Kenegerian Batu Songgan Kekhalifahan Batu Songgan, Desa Batu Sanggan Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar;
– Kenegerian Gajah Bertalut dengan SK Nomor : 660-489/X/2018 Tentang Pengakuan Masyarakat Hukum Adat, Hak tanah Ulayat Kenegerian Gajah Bertalut Kekhalifahan Batu Songgan, Desa Gajah Bertalut Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar;
– Kenegerian Aur Kuning dengan SK Nomor : 660-326/IV/2019 Tentang Pengakuan Masyarakat Hukum Adat, Hak Tanah Ulayat Kenegerian Aur Kuning Kekhalifahan Batu Songgan, Desa Aur Kuning Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar, dan;
– Kenegerian Tarusan dengan SK Nomor : 660-327/IV/2019 Tentang Pengakuan Masyarakat Hukum Adat, Hak tanah Ulayat Kenegerian Tarusan Kekhalifahan Batu Songgan, Desa Tarusan Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar. [*] [Editor : Mu’ammar Hamidy]

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *