HHBK Sumber Ekonomi Penting Masyarakat Sekitar HTI [Bagian 1]

Posted By admin on Apr 20, 2020


[Bagian I] Hasil Hutan Bukan Kayu atau HHBK dapat berupa gaharu, aren, rotan, pasak bumi, bambu, jelutung, madu, dan banyak lagi. HHBK ini bisa ditemui di hutan seperti di hutan lindung dan konservasi dan boleh dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat di sekitar hutan dengan tidak merusak ekologi. Di kawasan hutan lindung dan konservasi tetap ada yang namanya HHBK karena itu merupakan habitatnya.

“Ada pula HHBK yang berada di dalam kawasan HTI seperti pohon sialang yang tidak boleh ditebang, karena kayunya tetap bagian dari hutan dan madunya masuk dalam HHBK,” ungkap Joko Surahmad saat berbincang santai dengan Hasri Dinata dari Bahtera Alam.

Jika dibandingkan kawasan lindung dan kawasan HTI sendiri, HHBK lebih banyak berada di dalam kawasan lindung karena dia masih dinamis. Contohnya sekarang ini jadi polemik atau kontra adalah dahulunya kebun HTI itu akasia bunga, sehingga nektar dan madunya masih ada. Tetapi sekarang tanaman akasia berganti dengan jenis Eucalyptus sehingga lebah sebagai penghasil madu akhirnya berpindah ke tempat sumber pakan yang lain. Demikian ujar Joko Surahmad, Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat (PKSM).

Tanaman pangan termasuk dalam kelompok HHBK. Tanaman pangan merupakan pangan masyarakat seperti jagung, padi, terong, kacang-kacangan, ubi, dan palawija lainnya. Saat ini tanaman pangan sedang dicoba tumpang sari dengan kebun HTI, karena itu memang itu diperbolehkan.

“Namanya agroforestry untuk coping tanah, setiap jengkal tanah bisa bermanfaat dan kayunya HTI tidak terganggu sehingga pangan masyarakat juga tidak terganggu. Artinya selama ini bisa memberi sebuah wawasan sehingga masyarakat sejahtera hutannya akan lestari. Kalau kebutuhan pangan itu terpenuhi, otomatis masyarakat tidak akan merambah karena kebutuhan dasar pangannya sudah terpenuhi,” kata Joko yang saat ini adalah penyuluh Kelompok Tani Hutan, Sendang Berkah Aryasatya (SEBAR), Desa Muktisari Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar.

Tanaman pangan itu cukup banyak, tambah Joko, selain palawija juga ada holtikultura seperti padi, jagung, gandum, kacang-kacangan, terong, dan kedelai itu semua tergolong ke dalam tanaman pangan. Agroforestry itu sendiri dibagi tiga (3), 1. kategori Rendah : Berupa tanaman pangan, bisa juga seperti kunyit, lengkuas, empon-empon, dan lain sebagainya. 2. Kategori Sedang : Berupa tanaman seperti kopi yang tidak mempengaruhi kepada tanamn inti), dan 3. Kategori Tinggi : Berupa tanaman kehutanan seperti durian, nangka hutan, matoa, dan rambutan yang berdiameter di atas 5 meter keatas yang termasuk juga dalam tanaman pangan maupun HHBK.

Diketahui bahwa sebagian kecil dari wilayah HTI diatur oleh pemerintah (Kementerian Kehutanan) untuk peruntukan tanaman kehidupan contohnya pohon penghasil HHBK dan dapat berupa tanaman pangan.

Menurut Joko Surahmad, ia pernah mengetahui bahwa 20% dari luas izin konsesi diperuntukkan untuk tanaman kehidupan. “Cuma saya tidak tahu peraturan itu masih berlaku atau tidak. Cuma kesalahan masa lalu bahwa edukasi ke masyarakat itu tanaman kehidupan dijadikan ke sawit dan berarti terjadi alih fungsi lahan dari Hutan Tanaman Industri, kemudian hutan produksi menjadi perkebunan ini yang secara regulasi salah,” ujarnya.

“Menyikapi hal ini, masing-masing pihak lemah sehingga masyarakat jadi bandel. Tanaman kehidupan juga bisa berupa HHBK seperti karet dan kopi. Makanya saya berangkat dari tumpang sari dulu, setelah menanam jagung, kedelai, padi, dan beberapa tanaman lain itu kan ada bunga, nectar, bipolen supaya pohon-pohon sialang yang di sekitarnya bisa untuk lebah bersarang kembali. Selain itu kita juga ikut mendorong kebijakan pak presiden untuk kebutuhan pangan, dan saat ini saja hampir 6 tahun Riau itu kekurangan lahan. Untuk perhatian kita semua adalah, lahan itu ada lahan negara yang dibebani izin ke perusahaan dan kenapa masyarakat tidak boleh minjam ke perusahaan dan itulah konsepnya,” terang Joko.

Tanaman pangan termasuk dalam kelompok HHBK, HHBK dapat berupa pohon yang menghasilkan buah, antara lain durian, lengkeng, mangga, rambutan dan nangka. Kelima pohon ini bisa disebut tanaman pertanian karena telah dimuliakan dan merupakan pohon asal, dimuliakan maksudnya ada ketersediaan bibit.

Untuk jenis tanaman dari kelima pohon dimaksud sebagiannya sudah banyak ditanam oleh petani. Cuma yang jadi permasalahan sekarang di Provinsi Riau khususnya, tanah yang dikuasai hampir menjadi sawit semua. Cuma untuk tumpangsari tidak semua masyarakat paham karena harus ada perlakuan khusus.

Petani menggarap lahan dalam area HTI untuk dijadikan area pertanian. [Foto: Yovy Hasendra – Sumber : https://kumparan.com/jambikita/pertanian-terpadu-di-area-hti-ikut-membantu-perekonomian-masyarakat]

“Karena sawit ini sangat rakus unsur hara dan rakus air maka salah satu cara adalah sawitnya dimatikan. Bisa saja dibuat tumpang sari dengan sawit tetapi harus mengeluarkan modal yang lebih tinggi lagi,” terang Joko.

Petani ada juga yang menanam sayur-sayuran seperti terong, jagung, cabe, kacang-kacangan, serai wangi, kencur, kunyit, dan termasuk juga jahe merah, lengkuas dan banyak lagi. Cuma itu untuk menambah nilai ekonomi saja dan tidak masif. Melalui kelompok, nanti ada program terpadu dan terencana dengan baik termasuk soal marketnya. Demikian katanya.

Peluang Kerjasama dengan Perusahaan

Joko Surahmad meyebutkan bahwa saat ini kerjasama kelompok tani baru sebatas terobosan dan program, terobosan yang dilakukan bagaimana kerjasama diwujudkan tanpa saling mengganggu dan bersifat simbiotis mutualisma, sebagaimana semboyan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yaitu ‘Hutan Lesteri Masyarakat Sejahtera.’

Terobosan awal yang dilakukan oleh Kelompok Tani Hutan, Sendang Berkah Aryasatya (SEBAR) berbentuk Perjanjian Desa Makmur Peduli Api (DMPA) atau yang disebut kerjasama Pelaksanaan Tumpang Sari DMPA. Areal yang menjadi kesepakatan adalah di Distrik Tapung Desa Mukti Sari Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar seluas 25 Ha, yang berada di tata ruang hutan produksi milik PT. Arara Abadi. Luasan areal dimaksud akan disisip tanaman holtikultura berupa padi, semangka, jagung, ataupun jenis tanaman lainnya yang dianggap tidak merusak/mengganggu pertumbuhan tanaman akasia.

Dalam perjanjian itu pihak perusahaan menyediakan lahan siap tanam dan kelompok tani hutan menanggung biaya bibit. perawatan (pupuk, pestisida, dan lainnya) hingga pemanenan. Kegiatan tumpang sari yang disepakati ini melibatkan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Minas Tahura, mereka mengawasi dan melakukan monitoring atas pelaksanaannya.

Joko menjelaskan bahwa pasca kerjasama mengikat atau MOU ini, kedua belah pihak selalu berdiskusi dan tetap menjaga komunikasi serta hubungan baik.

Andil Pemerintah Desa (Pemdes) dalam memberikan dorongan dan masukan terkait sesungguhnya sangat diperlukan dalam mengedukasi masyarakat. Cuma terkadang apa yang dilakukan Pemdes masih dirasa minim, terlebih pola pikir masyarakat notabene pada jenis tanaman sawit.

“Justru dengan program ini nantilah harapan kita pola pikirnya terbuka, yang jelas yang namanya dorongan itu pasti ada dari Pemerintah Desa dan karena kita mendorong kelompok ini juga untuk pembentukan kelembagaan tentunya harus diketahui oleh Kepala Desa,” ujar Joko.

Saat ini, sambung Joko, Desa Muktisari mendapat dukungan dari pemerintah desa dan dikolaborasikan dengan desa tetangga contohnya Desa Pantai Cermin sebagai yang punya wilayah, karena Desa Muktisari ini zona eks-transmigrasi. Jadi ruang lingkupnya tidak hanya satu desa, tapi kita kolaborasi dengan beberapa desa di sekitar hutan.

Salah satu kerjasama kelompok tani dengan perusahaan adalah pembuatan legalitas kelompok tani, dan ada beberapa kegiatan lainnya.
Keterlibatan pemerintah Desa dalam kerjasama ini yaitu memberi masukan dan mengetahui masalah kegiatan tersebut. Lembaga lain seperti KPH juga memberikan dorongan dan pemahaman, termasuk lembaga swasta seperti Bahtera Alam dan WRI yang selalu siap jika dibutuhkan dalam memberikan ide atau pemahaman terkait regulasi pemerintah.

Kerjasama yang baru dirintis ini dituangkan dalam MOU antara Kelompok Tani Hutan Sebar dengan Pihak Perusahaan PT. Arara Abadi. Dalam kesepakatan itu, pihak desa hanya mengetahui saja tentang kesepakatan antara pihak perusahaan dengan Kelompok Tani Hutan Sebar. intinya negara hadir dalam kesepakatan itu, yang diwakili oleh Babinsa atau Danramil sebagai penegak hukum, dan untuk setingkat Desa atau Kepala Desa/instansi terkait ikut mengetahui seperti KPH dan Dinas Pertanian.

Untuk tahap awal dalam MOU ini, lahan yang dikerjasamakan antara Kelompok Tani Hutan Sendang Berkah Aryasatya (Sebar) dengan pihak perusahaan seluas 25 ha dan tanaman yang akan ditanam adalah jagung, padi, dan tanaman palawija lainnya.

Kelompok Tani Hutan Sebar belum memiliki koperasi, rencana ke depan akan dibangun koperasi dan Badan Usaha Milik Petani (BUMP), dan rencana akan bekerjasama dengan Bumses di beberapa desa lain yang tertarik dengan kegiatan ini.

“Persoalan sekarang bagi petani adalah dalam soal pemasaran dan jangan sampai terlibat para tengkulak ataupun spekulan,” ungkap Joko.

Kendala lain yang dihadapi petani adalah pada soal pembiayaan karena awal pembiayaan masih ditanggulangi oleh petani, dan petani saat ini lagi ‘colaps’ karena harga sawit rendah, apalagi dalam waktu dekat akan terjadi re-planting atau peremajaan sawit. Tetapi kendala tersebut bisa diantisipasi dengan kebersamaan. Saat ini, tambah Joko, pihak perusahaan belum memberi pembiayaan namun masih dalam setakat meminjamkan tanah saja, karena ini dalam proses membangun kepercayaan kedua belah pihak. [Bag.1 – Bersambung]

Wawancara oleh : Hasri Dinata/Editor : Mu’ammar Hamidy

HHBK Sumber Ekonomi Penting Masyarakat Sekitar HTI [Bagian 2]

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *