Diskusi Profil 17 MHA di Riau: Menguatkan Pengakuan dan Perlindungan Hak
Bahtera Alam, Pekanbaru – Sejak tahun 2018 hingga 2024, upaya pengakuan dan perlindungan terhadap Masyarakat Hukum Adat (MHA) di Provinsi Riau telah mengalami kemajuan yang signifikan. Hingga saat ini, sebanyak 17 komunitas adat telah memperoleh pengakuan resmi dari pemerintah daerah, baik di tingkat kabupaten maupun provinsi. Proses ini didukung oleh Perkumpulan Bahtera Alam bersama berbagai organisasi non-pemerintah serta pemerintah daerah di Kabupaten Kampar, Siak, Bengkalis, Rokan Hilir, Kota Dumai, dan Pemerintah Provinsi Riau....
read moreBahtera Alam Gelar Diskusi di Siak: Perkuat Pengelolaan Lahan Adat
Bahtera Alam, Siak Sri Indrapura – Perkumpulan Bahtera Alam telah melakukan studi mengenai Ketersediaan Lahan dan Potensi Ekonomi Masyarakat di Delapan Kampung Adat di Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Studi ini bertujuan untuk memperkuat hak penghormatan dan pengakuan Masyarakat Hukum Adat (MHA) atas sumber daya alam di Riau serta menggali peluang ekonomi berbasis ketersediaan lahan di wilayah adat tersebut. Sebagai bagian dari proses pemantapan hasil studi, telah disusun peta kawasan profil masing-masing kampung, yang telah dibahas...
read moreKKP Lindungi Hak Masyarakat Hukum Adat
JAKARTA (21/8) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menegaskan komitmennya dalam perlindungan dan pemajuan hak-hak masyarakat hukum adat (MHA). Sampai saat ini, sebanyak 23 komunitas dari 27 komunitas MHA yang tersebar di 6 provinsi, telah ditetapkan melalui peraturan bupati/walikota sebagai bentuk fasilitasi pengakuan dan perlindungan MHA di pesisir dan pulau-pulau kecil. Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Victor Gustaaf Manoppo mengatakan, pengakuan terhadap keberadaan MHA di Indonesia menurut Victor tertuang dalam...
read moreBahtera Alam Perkuat Kapasitas Masyarakat Adat dalam Perhutanan Sosial
Bahtera Alam, Pekanbaru – Perhutanan sosial merupakan strategi pemerintah Indonesia dalam memberikan akses legal kepada masyarakat untuk mengelola hutan secara berkelanjutan guna meningkatkan kesejahteraan sekaligus menjaga kelestarian lingkungan. Dalam implementasinya, masyarakat adat dan lokal berperan sebagai aktor utama. Sejak tahun 2024, Perkumpulan Bahtera Alam mendampingi pengelolaan perhutanan sosial di dua Hutan Adat di Kenegerian Petapahan dan Kenegerian Kampa melalui program TERRA-CF yang didukung oleh Badan Pengelola Dana...
read moreMewujudkan Keadilan Sosial Melalui Skema FSC
Bahtera Alam – Pada tahun 1994, lahir Forest Stewardship Council (FSC), sebuah lembaga internasional yang didirikan sebagai tindak lanjut dari Konferensi PBB tentang Pembangunan dan Lingkungan (Earth Summit) di Rio de Janeiro pada tahun 1992. FSC hadir dengan misi untuk mengubah tren pengelolaan hutan menjadi lebih berkelanjutan, berfokus pada pemanfaatan yang bertanggung jawab, konservasi, dan restorasi. Pembentukan ini merupakan respons terhadap meningkatnya kekhawatiran global terhadap deforestasi dan degradasi hutan. FSC memberikan...
read moreHabib dan Kisah Pohon Kulim di Hutan Adat Imbo Putui
Bahtera Alam – Di sebuah pagi yang tenang di Kenegerian Petapahan, Habib berdiri di tepi Hutan Adat Imbo Putui. Matanya menyapu hijau lebat pohon-pohon tua yang menjulang, dengan batang kokoh dan dedaunan lebat. Di sinilah ia tumbuh, di bawah naungan pohon-pohon ini, menyerap kearifan yang diwariskan leluhurnya. Sebagai salah satu pemuda adat, Habib memiliki tanggung jawab besar—menjaga dan mengelola hutan adat yang menjadi nadi kehidupan komunitasnya. “Pohon ini,” ujar Habib sambil menunjuk salah satu pohon besar dengan daun hijau tua,...
read moreHAM dan Sertifikasi FSC: Langkah Strategis dalam Perlindungan Hak Adat
Bahtera Alam, Pekanbaru – Perkumpulan Bahtera Alam menyelenggarakan Pelatihan Hak Asasi Manusia (HAM) dan Instrumen Hukum dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) di ruang pertemuan Ameera Hotel, Pekanbaru. Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan masyarakat dari desa-desa dampingan Bahtera Alam, yakni Desa Bagan Melibur dan Desa Mengkopot, Kabupaten Kepulauan Meranti, serta Kampung Sungai Rawa dan Kampung Adat Asli Anak Rawa Penyengat, Kabupaten Siak. Pelatihan yang diselenggarakan pada Selasa (29/10/2024) ini, bertujuan memberikan pemahaman...
read moreUrus Hutan Adat Sakai, Batu Songgan, Konflik LKA Kepenuhan Rohul, Pakar Lingkungan Meeting Bersama Dirjend Kementerian LHK
Pekanbaru – Perjuangan tokoh masyarakat Riau Dr Elviriadi mempertahankan hutan tanah negeri Melayu sampai jakarta. Kali ini mengurus hutan adat dan mencari solusi konflik antara masyarakat adat dari Lembaga Kerapatan Adat (LKA) Luhak Kepenuhan vs PT.AMR. Alhamdulillah tadi pak Doktor sudah meeting dengan Pak Dirjend Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Kementerian LHK Pak Dr.Mahfudz, Pak Said Direktur PTKL, Ibu Enik, Pak Wahyu Kasubdit Konflik, Mas Dani, beberapa staf , ” ungkap Fathurrahman Abdal SH, tim Dr.Elv kepada media...
read moreHutan Adat di Indonesia dan Eksistensinya dalam Konteks Hukum, Masyarakat Sebagai Pelaku Utama
Liputan6.com, Jakarta – Hutan adat adalah hutan yang berada di dalam wilayah masyarakat adat di Indonesia. Hutan ini memiliki nilai penting secara ekologi, sosial dan budaya bagi masyarakat yang tinggal di sekitarnya. Salah satu ciri khas dari hutan adat di Indonesia adalah bahwa hutan ini tidak boleh diperjualbelikan dan dipindahtangankan kepada pihak lain. Undang-undang yang terkait dengan hutan adat di Indonesia adalah UU Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial yang memberikan pengakuan legal terhadap hutan adat,...
read morePerlindungan Nilai Konservasi Tinggi di Wilayah Masyarakat Adat
Bahtera Alam – Masyarakat adat di Nusantara telah eksis jauh sebelum berdirinya Negara Indonesia. Komunitas-komunitas ini tumbuh dengan ciri khas budaya, adat istiadat, bahasa, dan hukum yang unik serta beragam, mencerminkan kekayaan peradaban lokal yang tersebar di seluruh kepulauan. Mereka memiliki sistem pengelolaan sumber daya alam, pemerintahan adat, dan nilai-nilai sosial yang telah diwariskan dari generasi ke generasi, menjadi bagian integral dari identitas mereka. Sebelum kedatangan kolonialisme, masyarakat adat memiliki...
read more