Suku Akit dan Perusahaan Berdialog Soal Pengelolaan SDA
Bahtera Alam, Selatpanjang – Suku Akit disebut sebagai Masyarakat Hukum Adat, karena di dalam Undang Undang Dasar 1945 sudah ada. Pada Pasal 18b Ayat (2) UUD 1945, negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan Masyarakat Hukum Adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. Masyarakat adat memiliki ikatan asal usul, sejarah dari leluhur, nilai-nilai serta norma adat, aturan adat, dan sebagainya, dan...
read moreRKPS Langkah Strategis Menuju Pengelolaan Hutan Adat Berkelanjutan
Bahtera Alam, Pekanbaru – Perkumpulan Bahtera Alam bersama perwakilan Masyarakat Hukum Adat (MHA) Kenegerian Kampa dan Kenegerian Petapahan menggelar agenda diskusi dan pengusulan Rencana kelola Perhutanan Sosial (RKPS). Pengusulan RKPS ini diserahkan kepada masing-masing Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) yang turut hadir dalam kegiatan tersebut. Kenegerian Kampa masuk dalam wilayah kerja KPH Kampar Kiri dan Kenegerian Petapahan masuk dalam wilayah kerja KPH Suligi Batu Gajah. Kegiatan yang dilaksanakan di Hotel Ayola First Pekanbaru itu...
read moreKapasitas Negosiasi Dibutuhkan dalam Reskon SDA
Bahtera Alam, Selatpanjang – Kabupaten Kepulauan Meranti berada di Provinsi Riau, merupakan daerah yang kaya akan sumber daya alam, khususnya hutan dan lahan gambut. Wilayah ini juga merupakan rumah bagi masyarakat adat khususnya Suku Akit, yang telah mendiami dan mengelola sumber daya alam tersebut secara turun temurun. Hutan bagi masyarakat adat bukan hanya sekedar sumber ekonomi, tetapi juga memiliki nilai budaya, sosial, dan spiritual yang mendalam. Dalam beberapa dekade terakhir, perkembangan ekonomi yang pesat dan kebijakan...
read moreMasyarakat Hukum Adat dan Hutan Adat
www.cakaplah.com – KETIKA mendengar istilah Masyarakat Hukum Adat, beragam pemahaman yang bisa disampaikan banyak pihak. Bukan tidak mungkin beberapa pihak diantaranya menganggap sebagai masyarakat yang masih tertinggal. Tentu saja masing-masing pihak berhak untuk memiliki persepsi dan kesimpulan yang berbeda. Padahal sejatinya masyarakat adat merupakan salah satu komponen masyarakat yang wajib mendapat penghormatan dan perlindungan dari negara. Secara konstitusi penghormatan dan perlindungan terhadap masyarakat adat sudah diatur dalam...
read moreTujuh Liku : Tradisi Suku Asli Anak Rawa Saat Ramadhan
[Bahtera Alam] Perayaan Tujuh Liku adalah tradisi turun temurun yang dilakukan oleh warga Suku Asli Anak Rawa di Kampung Penyengat, Kabupaten Siak, Riau. Tradisi ini dilakukan rutin setiap tahun pada bulan Ramadhan. Perayaan Tujuh Liku bertujuan untuk memperkuat integrasi sosial. Perayaan Tujuh Liku merupakan perayaan adat dan keagamaan pada komunitas Suku Asli di Riau di mana suku Asli Anak Rawa termasuk salah satu di dalamnya. Perayaan tersebut merupakan artikulasi penghormatan arwah nenek moyang yang telah meninggal. Bagi orang suku Asli...
read moreWilayah Adat Suku Sakai dan Anak Rawa Penyengat Bernilai Konservasi Tinggi
(bentalanews.id) MASYARAKAT adat memiliki pengetahuan dan praktik tradisional dalam mengelola sumber daya alam (SDA) berkelanjutan. Kearifan lokal yang melekat pada tradisi dan budaya, terbukti mampu menjaga kelestarian lingkungan di wilayah adat. Bagi mereka, hutan, sungai dan satwa merupakan sumber kehidupan yang harus selalu dijaga hingga ke anak cucu. Hari ini masyarakat adat mulai menghadapi banyak persoalan dan tantangan dalam mengamankan hak dan menjaga keberlangsungan kehidupan tradisional mereka. Wilayah adat terusik berbagai...
read moreDua Kelompok Pengelola Hutan Adat di Riau Telah Menyusun RKPS
Bahtera Alam, Pekanbaru – Merealisasikan kegiatan Dana TERRA for Customary Forest (TERRA-CF), Perkumpulan Bahtera Alam melakukan penyusunan finalisasi Rencana Kelola Perhutanan Sosial (RKPS) bersama para pihak dengan menyelenggarakan diskusi di Pekanbaru pada Rabu, 12 Juni 2024. Dalam penyusunan itu hadir perwakilan Masyarakat Hukum Adat (MHA) Kenegerian Petapahan, Masyarakat Hukum Adat (MHA) Kenegerian Kampa, penyuluh dari Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Suligi Batu Gajah, dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Riau....
read morePemkab Meranti Sambut Baik Sosialisasi Identifikasi Masyarakat Hukum Adat
Kabarpesisirnews.com – Selatpanjang Riau. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) bersama organisasi Masyarakat Bahtera Alam menggelar Penguatan Kapasitas Panitia Masyarakat Hukum adat dan Sosialisasi Identifikasi Masyarakat Hukum Adat. Kegiatan yang digelar Selasa (4/6/2024) di Aula Kantor Bupati itu, dibuka oleh Plt Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Setdakab Kepulauan Meranti, Drs. M. Mahdi. “Terima kasih kami ucapkan kepada Masyarakat Bahtera Alam karena telah bekerja sama...
read morePemkab Meranti Bentuk Panitia Pengakuan Masyarakat Hukum Adat
Bahtera Alam, Selatpanjang – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti memiliki kebanggaan dengan lahirnya Peraturan Daerah (Perda) No.1 Tahun 2023 Tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, yang merupakan Perda kabupaten pertama di Riau untuk perlindungan dan pangakuan Masyarakat Adat. Wujud nyata Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti terhadap penghormatan Masyarakat Hukum Adat ini harus kita munculkan supaya orang Suku Akit memiliki kehidupan yang setara dengan suku-suku lainnya. Demikian kata Kepala Dinas Pemberdayaan...
read moreDua Komunitas MHA di Kampar Inisiasi Pembentukan Badan Usaha Masyarakat Adat
Bahtera Alam, Kampar – Perkumpulan Bahtera Alam pada Selasa, 28 Mei 2024 mengunjungi Desa Petapahan di Kenegerian Petapahan Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, untuk berdiskusi dengan komunitas Masyarakat Hukum Adat terkait inisiasi pembentukan Badan Usaha Masyarakat Adat (BUMA). Diskusi yang dihadiri oleh Mutohir S.P. (Penyuluh KPH) dan Taufik Hidayat dari KPH Suligi Batu Gajah, Rokan Hulu beserta sejumlah Masyarakat Hukum Adat, bertujuan mewujudkan pengelolaan Hutan Adat berkelanjutan melalul Perhutanan Sosial di Hutan Adat lmbo Putui...
read more