Usulan Pengakuan Tidak Mudah Meskipun Negara Menjamin Hak MHA
Bahtera Alam – Perjuangan Masyarakat Hukum Adat (MHA) untuk mendapatkan pengakuan dari negara harus menempuh perjalanan panjang. Meskipun telah banyak peraturan dan kebijakan yang diterbitkan oleh pemerintah pusat terkait pengakuan dan perlindungan MHA, jalan untuk mendapatkan hak-hak Masyarakat Adat tidaklah mudah karena perlu proses pendampingan yang intens dan dukungan dari parapihak serta kemauan politik yang kuat dari Pemerintah Daerah (Pemda) dengan mengenyampingkan berbagai kepentingan-kepentingan. Dalam pasal 28I ayat 3 UUD NRI...
read more‘Mereka Tidak Diam’
Perjuangan Masyarakat Adat di Riau untuk Dapat Pengakuan Secara Sah dari Negara BERTUAHPOS.COM – Masyarakat Adat dan pemerintah merupakan 2 komponen tak terpisahkan dalam upaya memperjuangkan penghormatan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat, khususnya di Riau. Masyarakat Adat punya hak untuk diakui keberadaannya secara ketentuan perundang-undangan, dan pemerintah punya kewajiban untuk mengakui itu. Masyarakat Hukum Adat (MHA) di Riau punya perjalanan panjang untuk mendapatkan pengakuan negara. Jika hutan menjadi jantung...
read morePenghormatan & Perlindungan Masyarakat Adat di Riau Masih Perlu Diperjuangkan
YMKL Gandeng Bahtera Alam Gelar Seminar dan Lokakarya BERTUAHPOS.COM, PEKANBARU — Yayasan Masyarakat Kehutanan Lestari (YMKL) yang didukung oleh Kementerian Dalam Negeri dan Ford Foundation menggandeng Bahtera Alam menggelar seminar dan lokakarya Peningkatan Kapasitas Para Pihak Sebagai Upaya Perlindungan dan Penghormatan Hak Masyarakat Hukum Adat (MHA). Semiloka ini berlangsung selama 2 hari, Senin dan Selasa, 5-6 September 2022, di Hotel Pangeran, Pekanbaru. Kegiatan ini dilatarbelakangi beberapa regulasi nasional, hingga hadirnya Perda...
read moreKampar Kabupaten Pertama Terbitkan Perda Hak Tanah Ulayat
Bahtera Alam, Pekanbaru – Yayasan Masyarakat Kehutanan Lestari (YMKL) bekerjasama dengan Bahtera Alam pada Senin, 5 September 2022, menyelenggarakan Seminar dan lokakarya bertema Peningkatan Kapasitas Para Pihak sebagai Upaya Perlindungan dan Penghormatan Hak Masyarakat Hukum Adat (MHA) di ruang pertemuan Hotel Pangeran, Pekanbaru. Hadir dalam acara ini Asisten I Sekretariat Daerah Provinsi Riau, Drs. Masrul Kasmy, M.Si mewakili Gubernur Riau untuk memberikan kata sambutan dan membuka acara. Pertemuan ini juga mengundang para pihak...
read moreBahtera Alam Bahas Minimnya Perlindungan dan Pengakuan Masyarakat Adat di Riau
RIAU ONLINE, PEKANBARU – Bahtera Alam melakukan diskusi bertajuk Perlindungan dan Pengakuan Hak Masyarakat Hukum Adat dalam Pengelolaan SDA. Diskusi itu dilakukan guna merespon minimnya perlindungan dan pengakuan masyarakat adat di Riau. Direktur Eksekutif Bahtera Alam, Harry Oktavian, menyampaikan Pemerintah Indonesia wajib melindungi setiap hak Masyarakat Indonesia termasuk hak Masyarakat Adat. “Sayangnya perampasan hak-hak masyarakat adat masih saja berlangsung dan tidak saja melibatkan ‘pejabat’ struktural, tapi juga...
read morePasukan Perang Hulubalang Subayang Terakhir
(Mencari Jejak Sejarah di Bumi Khatulistiwa) Oleh : ZALDI ISMET 1. Orang Subayang dalam Adat Akhir abad ke 18 tepatnya 1883 Masehi kondisi Rantau Kampar kiri dalam kondisi tegang, ekpedisi Netcher dari pemerintah Kolonial Belanda yang berpusat di Bengkalis, sudah lalu memasuki Rantau Kampar Kiri. mereka melakukan berbagai penyelidikan terhadap sumber saya alam berupa hasil tambang, hasil hutan, kekayaan alam yang tersimpan di dalam sungai dan di dalam hutan. Ekspedisi Netcher dan koleganya berupaya untuk mencari sumber daya alam yang mungkin...
read moreDinamika Pengajuan Perhutanan Sosial di Provinsi Riau
[Bahtera Alam] Perhutanan Sosial (PS) adalah sistem pengelolaan Hutan lestari yang dilaksanakan dalam Kawasan Hutan Negara atau Hutan Hak/Hutan Adat yang dilaksanakan oleh Masyarakat setempat atau Masyarakat Hukum Adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Adat, dan Kemitraan Kehutanan. (PP. 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan Ps. 1) (sumber : http://pkps.menlhk.go.id/). PS merupakan...
read morePupusnya Eksistensi Nelayan Kampung Penyengat
Bahtera Alam – Beberapa tahun yang lalu, sebagian besar masyarakat Kampung Penyengat Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak memiliki mata pencaharian sebagai nelayan. Tetapi saat ini profesi sebagai nelayan tidak bisa lagi dipertahankan karena hasil tangkapan tidak bisa mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Menurut penelitian Suci Fahriza, dkk. (2020), di Kampung tidak ada tempat untuk menjual hasil tangkapan dan pemerintah setempat juga kurang memberikan dukungan dalam pengelolaan hasil tangkapan. Dalam situasi tersebut, bertahan...
read moreHutan Adat Imbo Ayo, Rumah Terakhir Satwa Langka
Bahtera Alam – Hutan Adat Imbo Ayo yang berada di Desa Kesumbo Ampai Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, merupakan rumah singgah bahkan tempat tinggal bagi beberapa jenis burung yang bermigrasi atau menetap di wilayah adat Bathin Sobanga. Jenis burung seperti Rangkong Badak, Rangkong Papan, Kengkareng Perut Putih dan Kengkareng Hitam sering terlihat bertengger di atas dahan pohon pada pagi dan sore hari. Selain jenis rangkong, beberapa jenis lainnya juga terlihat di antara rimbunnya pepohonan di area hutan yang...
read morePerempuan Adat Baris Terdepan dalam Pengelolaan SDA
Bahtera Alam, Siak Sri Indrapura – Suku Sakai Bathin Sobanga dan Suku Asli Anak Rawa merupakan dua komunitas suku asli di Riau yang sampai saat ini masih memiliki Hutan Adat walaupun masih dalam tahap pengusulan untuk mendapat pengakuan dari negara. Kedua komunitas suku asli ini memiliki sejarah panjang dalam pengelolaan sumber daya alam (SDA) seperti hutan dan sungai. Dalam pengelolaan sumber daya alam tersebut, Perempuan Adat memiliki peran besar dan berada dalam baris terdepan untuk mewujudkan ketahanan ekonomi, peranan sosial, maupun...
read more