DetikNews.Jakarta – Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni memaparkan beberapa program Kementerian Kehutanan yang sudah berjalan dan terwujud di masyarakat. Apa saja? “Banyak (terwujud), Perhutanan Sosial itu kan salah satu cara titik temu antara kepentingan pembangunan dan lingkungan kita, dalam kurun waktu cukup lama masyarakat semacam diharamkan untuk masuk ke hutan, dijaga secara ketat oleh polisi hutan yang terjadi adalah...
Read More
Bahtera Alam – Tujuh likow atau tujuh likur merupakan salah satu ritual di komunitas Suku Akit yang memiliki singgungan dengan Islam. Acara tujuh likur bertepatan dengan dua puluh tujuh Ramadhan kalender hijriah. Kalangan umat Islam di Pulau Jawa meyakini pada malam-malam ganjil akhir Ramadhan terutama malam 25, 27, atau 29 merupakan malam yang baik atau Lailatul Qodar. Maka di sebagian kalangan umat Islam, pada malam-malam itu...
Read More
Bahtera Alam – Joget sonde merupakan tarian tradisional atau dalam istilah Melayu disebut joged. Tarian tradisional ini berasal dari kalangan Suku Akit di Desa Sonde, dibuat pada tahun 1960-an, sehingga disebut dengan Joged Sonde. Penerus Joged Sonde saat ini adalah Cik Minah. Ia memainkan Joged Sonde diiringi alat musik tradisional yaitu tetawak (gong), piul (biola), dan tamur (rebana). Lagunya yang terkenal bernama “Jengger...
Read More
Bahtera Alam – Provinsi Riau saat ini sedang bergerak menuju arah pembangunan hijau melalui berbagai inisiatif, salah satunya program GREEN for Riau. Salah satu langkah penting yang sedang diperkenalkan adalah penggunaan ART-TREES sebagai standar internasional untuk mendukung implementasi REDD+ berbasis yurisdiksi. Lalu, apa sebenarnya arti istilah ini dan bagaimana dampaknya bagi masyarakat adat serta lokal di Riau? REDD+...
Read MoreBahtera Alam – Target besar Indonesia untuk mencapai FOLU Net Sink 2030 telah menjadi perhatian banyak pihak. Konsep ini berarti sektor kehutanan dan penggunaan lahan (Forestry and Other Land Use/FOLU) harus mampu menyerap emisi karbon lebih besar atau setidaknya setara dengan jumlah emisi yang dilepaskan pada tahun 2030. Ambisi ini bukan hanya soal menjaga iklim global, tetapi juga menyangkut masa depan hutan dan masyarakat...
Read More
Pekanbaru berazamcom – Komunitas suku asli ‘Talang Mamak’ di Kabupaten Indragiri Hulu, tampaknya menjadi satu-satunya masyarakat adat di Riau yang belum mendapat pengakuan formal pemerintah, sehingga rentan terhadap konflik agraria dan menjadi korban konflik itu. Hal ini terungkap dalam FGD (focus group discussion) yang ditaja FISIP Universitas Riau, (Unri), Kamis (24/7) akhir pekan lalu. Menurut Junaidi Syam SSn MA, pengakuan...
Read More
Bahtera Alam – Masyarakat Adat memiliki cara tersendiri untuk hidup dalam harmoni dengan alam, sebagai warisan dari leluhur yang kaya kearifan tradisional. Salah satunya adalah Suku Asli Anak Rawa Penyengat, yang dikenal sebagai salah satu suku tertua di Provinsi Riau. Nilai-nilai budaya dan kearifan tradisional mereka tetap hidup dan diwariskan dari generasi ke generasi, meskipun zaman terus berubah dan menuntut persaingan....
Read More
Selatpanjang, 11 Juni 2025 – Dua perwakilan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Meranti menghadiri kegiatan Diskusi Tindak Lanjut Awal Isu Pengakuan Masyarakat Hukum Adat (MHA) yang diselenggarakan di Aula Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Kepulauan Meranti, pada Rabu, 11 Juni 2025. Perwakilan dari Kantor Pertanahan yang hadir dalam kegiatan tersebut adalah Indra Permana Raja Gukguk, S.H., dan Heru...
Read More
Bahtera Alam, Pekanbaru – Masyarakat Hukum Adat (MHA) merupakan bagian integral dari masyarakat Indonesia yang memiliki hak konstitusional untuk diakui dan dilindungi, sebagaimana diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Namun, dalam praktiknya, pengakuan dan perlindungan MHA di tingkat daerah masih menghadapi berbagai kendala, terutama dalam hal pemahaman yang mendalam mengenai konsep MHA dan mekanisme pengakuannya....
Read More
Oleh Tim Kompas. 28 Mei 2025 08:00 WIB • Nasional. Tanpa undang-undang ini, masyarakat adat akan terus berada di bawah bayang-bayang ancaman perampasan wilayah dan ketimpangan sosial yang makin dalam. Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat menjadi urgensi yang tak bisa ditunda lagi. Selama lebih dari satu dekade, tepatnya 12 tahun, masyarakat adat terus hidup dalam ketidakpastian hukum, terpinggirkan oleh regulasi sektoral, dan...
Read More
HALUANRIAU.CO. (RENGAT) – Berbagai aspirasi di suarakan masyarakat dalam agenda Dialog Pemangku Kepentingan Terhadap Implementasi Kebijakan FSC (Forest Stewardship Council) di Kabupaten Indragiri Hulu. Agenda ini ditaja oleh PT Patala Unggung Gesang di aula kantor Bappeda Inhu, Selasa (6/5) yang dihadiri dari berbagai lini kelompok masyarakat. Ada beberapa narasumber dihadirkan dalam dialog ini di antaranya Ketua DPRD Inhu Sabtu...
Read More
Bahtera Alam – Pengakuan terhadap masyarakat adat dan hutan adat merupakan langkah penting dalam mewujudkan keadilan sosial dan keberlanjutan lingkungan di Indonesia. Masyarakat adat telah hidup turun-temurun di wilayahnya sendiri dengan sistem pengetahuan, hukum, dan kearifan lokal yang sangat kaya. Mereka menjaga alam bukan hanya sebagai sumber daya, melainkan sebagai bagian dari identitas dan kehidupan spiritual mereka. Oleh...
Read More
Penulis : Said Mustafa Husin (Pemred KuansingKita) – “Hak-hak masyarakat adat memang tercantum dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945. Namun demikian kita perlu memahami dan menfasirkan dengan benar eksistensi hutan adat dalam perspektif hukum UU Kehutanan agar tidak terjebak dalam pelanggaran hukum”. Beberapa hari lalu, sejumlah warga Desa Rambahan menggelar aksi demo di Kejari Kuantan Singingi. Mereka mendesak agar salah seorang...
Read More
Bahtera Alam, Siak – Perkumpulan Bahtera Alam telah melakukan riset kecil terkait Ketersediaan Lahan dan Potensi Ekonomi Masyarakat di Delapan (8) Kampung Adat di Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Studi ini bertujuan untuk memperkuat hak penghormatan dan pengakuan Masyarakat Hukum Adat (MHA) atas sumber daya alam yang mereka kelola dan manfaatkan secara turun-temurun. Dalam konteks penguasaan lahan, wilayah yang ditempati oleh...
Read More
Bahtera Alam, Selatpanjang – Masyarakat Hukum Adat (MHA) memiliki hak atas pengakuan dan perlindungan, sebagaimana diamanatkan dalam berbagai regulasi nasional dan internasional. Namun, dalam praktiknya, proses pengakuan dan perlindungan MHA sering kali mengalami kendala, baik dari aspek administrasi, kebijakan, maupun keterbatasan pemahaman dan kapasitas pihak-pihak yang terlibat dalam proses tersebut. Di Kabupaten Kepulauan...
Read More
Bahtera Alam, Pekanbaru – Sejak tahun 2018 hingga 2024, upaya pengakuan dan perlindungan terhadap Masyarakat Hukum Adat (MHA) di Provinsi Riau telah mengalami kemajuan yang signifikan. Hingga saat ini, sebanyak 17 komunitas adat telah memperoleh pengakuan resmi dari pemerintah daerah, baik di tingkat kabupaten maupun provinsi. Proses ini didukung oleh Perkumpulan Bahtera Alam bersama berbagai organisasi non-pemerintah serta...
Read More
Bahtera Alam, Siak Sri Indrapura – Perkumpulan Bahtera Alam telah melakukan studi mengenai Ketersediaan Lahan dan Potensi Ekonomi Masyarakat di Delapan Kampung Adat di Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Studi ini bertujuan untuk memperkuat hak penghormatan dan pengakuan Masyarakat Hukum Adat (MHA) atas sumber daya alam di Riau serta menggali peluang ekonomi berbasis ketersediaan lahan di wilayah adat tersebut. Sebagai bagian dari...
Read More
BAHTERA ALAM – Di pesisir timur Provinsi Riau, tepatnya di Kabupaten Kepulauan Meranti, terbentang ekosistem mangrove yang luas dan vital. Bukan hanya sebagai pelindung alami dari abrasi dan badai laut, hutan mangrove di wilayah ini juga menjadi ruang hidup dan sumber penghidupan bagi Suku Akit — salah satu komunitas adat tertua di daerah pesisir Sumatra bagian timur. Suku Akit dikenal sebagai masyarakat pesisir yang bergantung...
Read More
PEKANBARU (CAKAPLAH) – Akademisi Prof. Dr. Ashaluddin Jalil menyoroti pentingnya keberadaan masyarakat adat, seperti Suku Sakai, Talang Mamak, Suku Laut, Suku Bonai, dan Suku Akit dalam pengelolaan lingkungan hidup di Provinsi Riau. Hal itu disampaikannya dalam dialog pemangku kepentingan terhadap implementasi kebijakan Forest Stewardship Council (FSC) yang digelar di salah satu hotel di Pekanbaru, Rabu (22/1/2025). Ashaluddin...
Read More
JAKARTA (21/8) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menegaskan komitmennya dalam perlindungan dan pemajuan hak-hak masyarakat hukum adat (MHA). Sampai saat ini, sebanyak 23 komunitas dari 27 komunitas MHA yang tersebar di 6 provinsi, telah ditetapkan melalui peraturan bupati/walikota sebagai bentuk fasilitasi pengakuan dan perlindungan MHA di pesisir dan pulau-pulau kecil. Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut...
Read More