Pekanbaru berazamcom – Komunitas suku asli ‘Talang Mamak’ di Kabupaten Indragiri Hulu, tampaknya menjadi satu-satunya masyarakat adat di Riau yang belum mendapat pengakuan formal pemerintah, sehingga rentan terhadap konflik agraria dan menjadi korban konflik itu. Hal ini terungkap dalam FGD (focus group discussion) yang ditaja FISIP Universitas Riau, (Unri), Kamis (24/7) akhir pekan lalu. Menurut Junaidi Syam SSn MA, pengakuan...
Read More
Bahtera Alam – Masyarakat Adat memiliki cara tersendiri untuk hidup dalam harmoni dengan alam, sebagai warisan dari leluhur yang kaya kearifan tradisional. Salah satunya adalah Suku Asli Anak Rawa Penyengat, yang dikenal sebagai salah satu suku tertua di Provinsi Riau. Nilai-nilai budaya dan kearifan tradisional mereka tetap hidup dan diwariskan dari generasi ke generasi, meskipun zaman terus berubah dan menuntut persaingan....
Read More
Selatpanjang, 11 Juni 2025 – Dua perwakilan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Meranti menghadiri kegiatan Diskusi Tindak Lanjut Awal Isu Pengakuan Masyarakat Hukum Adat (MHA) yang diselenggarakan di Aula Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Kepulauan Meranti, pada Rabu, 11 Juni 2025. Perwakilan dari Kantor Pertanahan yang hadir dalam kegiatan tersebut adalah Indra Permana Raja Gukguk, S.H., dan Heru...
Read More
Bahtera Alam, Pekanbaru – Masyarakat Hukum Adat (MHA) merupakan bagian integral dari masyarakat Indonesia yang memiliki hak konstitusional untuk diakui dan dilindungi, sebagaimana diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Namun, dalam praktiknya, pengakuan dan perlindungan MHA di tingkat daerah masih menghadapi berbagai kendala, terutama dalam hal pemahaman yang mendalam mengenai konsep MHA dan mekanisme pengakuannya....
Read More
Oleh Tim Kompas. 28 Mei 2025 08:00 WIB • Nasional. Tanpa undang-undang ini, masyarakat adat akan terus berada di bawah bayang-bayang ancaman perampasan wilayah dan ketimpangan sosial yang makin dalam. Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat menjadi urgensi yang tak bisa ditunda lagi. Selama lebih dari satu dekade, tepatnya 12 tahun, masyarakat adat terus hidup dalam ketidakpastian hukum, terpinggirkan oleh regulasi sektoral, dan...
Read More
HALUANRIAU.CO. (RENGAT) – Berbagai aspirasi di suarakan masyarakat dalam agenda Dialog Pemangku Kepentingan Terhadap Implementasi Kebijakan FSC (Forest Stewardship Council) di Kabupaten Indragiri Hulu. Agenda ini ditaja oleh PT Patala Unggung Gesang di aula kantor Bappeda Inhu, Selasa (6/5) yang dihadiri dari berbagai lini kelompok masyarakat. Ada beberapa narasumber dihadirkan dalam dialog ini di antaranya Ketua DPRD Inhu Sabtu...
Read More
Bahtera Alam – Pengakuan terhadap masyarakat adat dan hutan adat merupakan langkah penting dalam mewujudkan keadilan sosial dan keberlanjutan lingkungan di Indonesia. Masyarakat adat telah hidup turun-temurun di wilayahnya sendiri dengan sistem pengetahuan, hukum, dan kearifan lokal yang sangat kaya. Mereka menjaga alam bukan hanya sebagai sumber daya, melainkan sebagai bagian dari identitas dan kehidupan spiritual mereka. Oleh...
Read More
Penulis : Said Mustafa Husin (Pemred KuansingKita) – “Hak-hak masyarakat adat memang tercantum dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945. Namun demikian kita perlu memahami dan menfasirkan dengan benar eksistensi hutan adat dalam perspektif hukum UU Kehutanan agar tidak terjebak dalam pelanggaran hukum”. Beberapa hari lalu, sejumlah warga Desa Rambahan menggelar aksi demo di Kejari Kuantan Singingi. Mereka mendesak agar salah seorang...
Read More
Bahtera Alam, Siak – Perkumpulan Bahtera Alam telah melakukan riset kecil terkait Ketersediaan Lahan dan Potensi Ekonomi Masyarakat di Delapan (8) Kampung Adat di Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Studi ini bertujuan untuk memperkuat hak penghormatan dan pengakuan Masyarakat Hukum Adat (MHA) atas sumber daya alam yang mereka kelola dan manfaatkan secara turun-temurun. Dalam konteks penguasaan lahan, wilayah yang ditempati oleh...
Read More
Bahtera Alam, Selatpanjang – Masyarakat Hukum Adat (MHA) memiliki hak atas pengakuan dan perlindungan, sebagaimana diamanatkan dalam berbagai regulasi nasional dan internasional. Namun, dalam praktiknya, proses pengakuan dan perlindungan MHA sering kali mengalami kendala, baik dari aspek administrasi, kebijakan, maupun keterbatasan pemahaman dan kapasitas pihak-pihak yang terlibat dalam proses tersebut. Di Kabupaten Kepulauan...
Read More
Bahtera Alam, Pekanbaru – Sejak tahun 2018 hingga 2024, upaya pengakuan dan perlindungan terhadap Masyarakat Hukum Adat (MHA) di Provinsi Riau telah mengalami kemajuan yang signifikan. Hingga saat ini, sebanyak 17 komunitas adat telah memperoleh pengakuan resmi dari pemerintah daerah, baik di tingkat kabupaten maupun provinsi. Proses ini didukung oleh Perkumpulan Bahtera Alam bersama berbagai organisasi non-pemerintah serta...
Read More
Bahtera Alam, Siak Sri Indrapura – Perkumpulan Bahtera Alam telah melakukan studi mengenai Ketersediaan Lahan dan Potensi Ekonomi Masyarakat di Delapan Kampung Adat di Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Studi ini bertujuan untuk memperkuat hak penghormatan dan pengakuan Masyarakat Hukum Adat (MHA) atas sumber daya alam di Riau serta menggali peluang ekonomi berbasis ketersediaan lahan di wilayah adat tersebut. Sebagai bagian dari...
Read More
BAHTERA ALAM – Di pesisir timur Provinsi Riau, tepatnya di Kabupaten Kepulauan Meranti, terbentang ekosistem mangrove yang luas dan vital. Bukan hanya sebagai pelindung alami dari abrasi dan badai laut, hutan mangrove di wilayah ini juga menjadi ruang hidup dan sumber penghidupan bagi Suku Akit — salah satu komunitas adat tertua di daerah pesisir Sumatra bagian timur. Suku Akit dikenal sebagai masyarakat pesisir yang bergantung...
Read More
PEKANBARU (CAKAPLAH) – Akademisi Prof. Dr. Ashaluddin Jalil menyoroti pentingnya keberadaan masyarakat adat, seperti Suku Sakai, Talang Mamak, Suku Laut, Suku Bonai, dan Suku Akit dalam pengelolaan lingkungan hidup di Provinsi Riau. Hal itu disampaikannya dalam dialog pemangku kepentingan terhadap implementasi kebijakan Forest Stewardship Council (FSC) yang digelar di salah satu hotel di Pekanbaru, Rabu (22/1/2025). Ashaluddin...
Read More
JAKARTA (21/8) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menegaskan komitmennya dalam perlindungan dan pemajuan hak-hak masyarakat hukum adat (MHA). Sampai saat ini, sebanyak 23 komunitas dari 27 komunitas MHA yang tersebar di 6 provinsi, telah ditetapkan melalui peraturan bupati/walikota sebagai bentuk fasilitasi pengakuan dan perlindungan MHA di pesisir dan pulau-pulau kecil. Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut...
Read More
Bahtera Alam, Pekanbaru – Perhutanan sosial merupakan strategi pemerintah Indonesia dalam memberikan akses legal kepada masyarakat untuk mengelola hutan secara berkelanjutan guna meningkatkan kesejahteraan sekaligus menjaga kelestarian lingkungan. Dalam implementasinya, masyarakat adat dan lokal berperan sebagai aktor utama. Sejak tahun 2024, Perkumpulan Bahtera Alam mendampingi pengelolaan perhutanan sosial di dua Hutan Adat di...
Read More
Bahtera Alam – Pada tahun 1994, lahir Forest Stewardship Council (FSC), sebuah lembaga internasional yang didirikan sebagai tindak lanjut dari Konferensi PBB tentang Pembangunan dan Lingkungan (Earth Summit) di Rio de Janeiro pada tahun 1992. FSC hadir dengan misi untuk mengubah tren pengelolaan hutan menjadi lebih berkelanjutan, berfokus pada pemanfaatan yang bertanggung jawab, konservasi, dan restorasi. Pembentukan ini...
Read More
Bahtera Alam – Di sebuah pagi yang tenang di Kenegerian Petapahan, Habib berdiri di tepi Hutan Adat Imbo Putui. Matanya menyapu hijau lebat pohon-pohon tua yang menjulang, dengan batang kokoh dan dedaunan lebat. Di sinilah ia tumbuh, di bawah naungan pohon-pohon ini, menyerap kearifan yang diwariskan leluhurnya. Sebagai salah satu pemuda adat, Habib memiliki tanggung jawab besar—menjaga dan mengelola hutan adat yang menjadi nadi...
Read More
Bahtera Alam, Pekanbaru – Perkumpulan Bahtera Alam menyelenggarakan Pelatihan Hak Asasi Manusia (HAM) dan Instrumen Hukum dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) di ruang pertemuan Ameera Hotel, Pekanbaru. Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan masyarakat dari desa-desa dampingan Bahtera Alam, yakni Desa Bagan Melibur dan Desa Mengkopot, Kabupaten Kepulauan Meranti, serta Kampung Sungai Rawa dan Kampung Adat Asli Anak Rawa Penyengat,...
Read More
Pekanbaru – Perjuangan tokoh masyarakat Riau Dr Elviriadi mempertahankan hutan tanah negeri Melayu sampai jakarta. Kali ini mengurus hutan adat dan mencari solusi konflik antara masyarakat adat dari Lembaga Kerapatan Adat (LKA) Luhak Kepenuhan vs PT.AMR. Alhamdulillah tadi pak Doktor sudah meeting dengan Pak Dirjend Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Kementerian LHK Pak Dr.Mahfudz, Pak Said Direktur PTKL, Ibu Enik, Pak...
Read More