Menhut Percepat Pemberian Hutan Adat, Libatkan LSM dan Masyarakat Sipil
DetikNews.Jakarta – Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni memaparkan beberapa program Kementerian Kehutanan yang sudah berjalan dan terwujud di masyarakat. Apa saja? “Banyak (terwujud), Perhutanan Sosial itu kan salah satu cara titik temu antara kepentingan pembangunan dan lingkungan kita, dalam kurun waktu cukup lama masyarakat semacam diharamkan untuk masuk ke hutan, dijaga secara ketat oleh polisi hutan yang terjadi adalah ilegal, mereka masuk ke hutan secara diam-diam secara ilegal yang kemudian kucing-kucingan dengan...
read moreRitual Tujuh Likow: Jejak Spiritual Suku Akit di Malam 27 Ramadhan
Bahtera Alam – Tujuh likow atau tujuh likur merupakan salah satu ritual di komunitas Suku Akit yang memiliki singgungan dengan Islam. Acara tujuh likur bertepatan dengan dua puluh tujuh Ramadhan kalender hijriah. Kalangan umat Islam di Pulau Jawa meyakini pada malam-malam ganjil akhir Ramadhan terutama malam 25, 27, atau 29 merupakan malam yang baik atau Lailatul Qodar. Maka di sebagian kalangan umat Islam, pada malam-malam itu mereka akan mengadakan kenduri di masjid, membawa sedekah makanan secara bergantian, untuk dinikmati bersama...
read moreJoged Sonde dan Tari Gendong: Warisan Tari Tradisional Suku Akit
Bahtera Alam – Joget sonde merupakan tarian tradisional atau dalam istilah Melayu disebut joged. Tarian tradisional ini berasal dari kalangan Suku Akit di Desa Sonde, dibuat pada tahun 1960-an, sehingga disebut dengan Joged Sonde. Penerus Joged Sonde saat ini adalah Cik Minah. Ia memainkan Joged Sonde diiringi alat musik tradisional yaitu tetawak (gong), piul (biola), dan tamur (rebana). Lagunya yang terkenal bernama “Jengger Jolok” (Lihat: https://www.youtube.com/watch?v=ImJdq20RVgA). Lagu pengiring yang biasa dibawa dalam tari sonde...
read morePengenalan ART-TREES dan Implikasinya bagi Masyarakat Adat di Riau
Bahtera Alam – Provinsi Riau saat ini sedang bergerak menuju arah pembangunan hijau melalui berbagai inisiatif, salah satunya program GREEN for Riau. Salah satu langkah penting yang sedang diperkenalkan adalah penggunaan ART-TREES sebagai standar internasional untuk mendukung implementasi REDD+ berbasis yurisdiksi. Lalu, apa sebenarnya arti istilah ini dan bagaimana dampaknya bagi masyarakat adat serta lokal di Riau? REDD+ adalah singkatan dari Reducing Emissions from Deforestation and forest Degradation plus. Program ini merupakan...
read moreFOLU Net Sink 2030: Peluang dan Tantangan bagi Riau serta Masyarakat Adat
Bahtera Alam – Target besar Indonesia untuk mencapai FOLU Net Sink 2030 telah menjadi perhatian banyak pihak. Konsep ini berarti sektor kehutanan dan penggunaan lahan (Forestry and Other Land Use/FOLU) harus mampu menyerap emisi karbon lebih besar atau setidaknya setara dengan jumlah emisi yang dilepaskan pada tahun 2030. Ambisi ini bukan hanya soal menjaga iklim global, tetapi juga menyangkut masa depan hutan dan masyarakat yang hidup di sekitarnya—terutama di daerah seperti Riau, di mana hutan, gambut, dan masyarakat adat memiliki...
read more‘Talang Mamak’, Satu-satunya Masyarakat Adat Riau yang Belum Dapat Pengakuan Formal Pemerintah
Pekanbaru berazamcom – Komunitas suku asli ‘Talang Mamak’ di Kabupaten Indragiri Hulu, tampaknya menjadi satu-satunya masyarakat adat di Riau yang belum mendapat pengakuan formal pemerintah, sehingga rentan terhadap konflik agraria dan menjadi korban konflik itu. Hal ini terungkap dalam FGD (focus group discussion) yang ditaja FISIP Universitas Riau, (Unri), Kamis (24/7) akhir pekan lalu. Menurut Junaidi Syam SSn MA, pengakuan formal Pemerintah Riau terhadap masyarakat ‘terasing’ Talang Mamak adalah suatu keniscayaan. Sebab selama ini...
read moreAmbong, Anyaman Kearifan Lokal Suku Asli Anak Rawa Penyengat
Bahtera Alam – Masyarakat Adat memiliki cara tersendiri untuk hidup dalam harmoni dengan alam, sebagai warisan dari leluhur yang kaya kearifan tradisional. Salah satunya adalah Suku Asli Anak Rawa Penyengat, yang dikenal sebagai salah satu suku tertua di Provinsi Riau. Nilai-nilai budaya dan kearifan tradisional mereka tetap hidup dan diwariskan dari generasi ke generasi, meskipun zaman terus berubah dan menuntut persaingan. Hingga kini, mereka masih menggantungkan hidup pada sumber daya alam di sekitar wilayahnya. Keterbatasan alam...
read moreKantah Meranti Hadiri Diskusi Tindak Lanjut Pengakuan Masyarakat Hukum Adat
Selatpanjang, 11 Juni 2025 – Dua perwakilan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Meranti menghadiri kegiatan Diskusi Tindak Lanjut Awal Isu Pengakuan Masyarakat Hukum Adat (MHA) yang diselenggarakan di Aula Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Kepulauan Meranti, pada Rabu, 11 Juni 2025. Perwakilan dari Kantor Pertanahan yang hadir dalam kegiatan tersebut adalah Indra Permana Raja Gukguk, S.H., dan Heru Marsya Pratama, S.E. Diskusi ini merupakan bagian dari upaya awal Pemerintah Daerah dalam mengidentifikasi,...
read moreMendorong Akselerasi Pengakuan MHA: Tantangan dan Upaya di Provinsi Riau
Bahtera Alam, Pekanbaru – Masyarakat Hukum Adat (MHA) merupakan bagian integral dari masyarakat Indonesia yang memiliki hak konstitusional untuk diakui dan dilindungi, sebagaimana diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Namun, dalam praktiknya, pengakuan dan perlindungan MHA di tingkat daerah masih menghadapi berbagai kendala, terutama dalam hal pemahaman yang mendalam mengenai konsep MHA dan mekanisme pengakuannya. Di beberapa kabupaten/kota di Provinsi Riau, panitia MHA telah dibentuk oleh pemerintah daerah sebagai bagian...
read moreSeberapa Mendesak Pengesahan RUU Masyarakat Adat?
Oleh Tim Kompas. 28 Mei 2025 08:00 WIB • Nasional. Tanpa undang-undang ini, masyarakat adat akan terus berada di bawah bayang-bayang ancaman perampasan wilayah dan ketimpangan sosial yang makin dalam. Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat menjadi urgensi yang tak bisa ditunda lagi. Selama lebih dari satu dekade, tepatnya 12 tahun, masyarakat adat terus hidup dalam ketidakpastian hukum, terpinggirkan oleh regulasi sektoral, dan mengalami konflik agraria tanpa perlindungan yang layak. Padahal, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012...
read more