Memperkuat Peran Masyarakat Adat dalam Sertifikasi Hutan
Bahtera Alam, Chiang Mai – Upaya memperkuat peran masyarakat adat dalam pengelolaan hutan berkelanjutan terus menjadi agenda penting di tingkat global. Hal ini tercermin dalam pertemuan regional “Indigenous Forest Stewardship: Navigating FSC Certification in Asia” yang diselenggarakan di Chiang Mai, Thailand pada 21–22 Maret 2026. Pertemuan ini merupakan bagian dari inisiatif Forest Stewardship Council (FSC) melalui mekanisme Permanent Indigenous Peoples Committee (PIPC), sebuah badan yang dibentuk untuk memastikan bahwa hak,...
read moreMasyarakat Adat Riau Bawa Isu Lokal ke Forum Internasional
Bahtera Alam, Chiang Mai – Kehadiran masyarakat adat dalam forum internasional bukan sekadar simbol representasi, tetapi menjadi ruang penting untuk menyuarakan realitas yang selama ini jarang terdengar. Hal inilah yang tercermin dari partisipasi Alit, perwakilan Suku Asli Anak Rawa dari Kampung Penyengat, Kabupaten Siak, dalam forum “Indigenous Forest Stewardship: Navigating FSC Certification in Asia” yang diselenggarakan di Chiang Mai, Thailand pada 21–22 Maret 2026. Alit hadir mewakili Perkumpulan Bahtera Alam. Sosok Alit bukanlah...
read moreApakah itu FOLU Net Sink 2030?
Bahtera Alam – Program Forestry and Other Land Use Net Sink 2030 atau FOLU Net Sink 2030 merupakan kebijakan strategis pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk memastikan bahwa sektor kehutanan dan penggunaan lahan mampu menyerap emisi karbon lebih besar dibandingkan jumlah emisi yang dihasilkan pada tahun 2030. Dengan kata lain, sektor kehutanan diharapkan menjadi penyerap karbon bersih (net sink). Konsep “net sink” merujuk pada kondisi ketika jumlah karbon dioksida (CO₂) yang diserap oleh ekosistem seperti hutan, gambut, dan mangrove...
read morePegiat Lingkungan dan Lembaga Swadaya Masyarakat di Riau Diskusikan GREEN for Riau: Memastikan Manfaat dan Partisipasi yang Adil
Pekanbaru, 5 Maret 2026 — Dunia kini bergerak semakin cepat menuju masa depan pembangunan rendah karbon, dan Provinsi Riau memiliki peluang yang sangat besar untuk menjadi bagian penting dari transformasi tersebut. Namun, sebagaimana dalam setiap proses pembangunan, pertanyaan mendasar tetap perlu dijawab: bagaimana memastikan bahwa manfaat yang tercipta dapat dirasakan oleh semua pihak, dan bahwa seluruh proses berlangsung secara adil, inklusif, serta menghargai keberagaman kepentingan para pemangku kepentingan? Dalam diskusi bertajuk...
read morePerdana di Riau, Pemkab Meranti Dorong Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Suku Asli
RIAU ONLINE, MERANTI – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Meranti terus menunjukkan komitmennya dalam mendorong pengakuan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat (MHA) Suku Asli. Komitmen tersebut tercermin dalam pertemuan yang digelar di Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Kepulauan Meranti, Kamis, 22 Januari 2026, sekaligus penyerahan dokumen usulan pengakuan MHA dari tiga Komunitas adat Suku Asli. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Meranti, Asroruddin, menyampaikan bahwa...
read moreMerawat Hutan Riau, Upaya Menjaga Tabungan Karbon di Bumi
SuaraRiau.id – Hutan menyimpan cadangan karbon yang berada di batang pohon, daun, akar hingga tanah, hasil dari proses fotosintesis selama puluhan bahkan ratusan tahun. Provinsi Riau menjadi salah satu wilayah memiliki kawasan hutan sekitar 5,4 juta hektare dengan potensi karbon yang besar. Direktur Eksekutif Bahtera Alam, Harry Oktavian mengibaratkan cadangan karbon merupakan tabungan untuk bumi. “Saat hutan tetap utuh, karbon tersebut aman tersimpan di alam. Tetapi begitu pohon ditebang, dibakar, atau hutan dibuka untuk...
read moreDPRD Kuansing Sahkan Ranperda Masyarakat Hukum Adat
KUANSING (CAKAPLAH) – Setelah melalui pembahasan panjang dan alot. Akhirnya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing) mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Masyarakat Hukum Adat (MHA) Kabupaten Kuantan Singingi, dalam sidang Paripurna DPRD Kuansing, Rabu (28/1/2026) siang. Pengesahannya sempat molor. Pengesahan yang dijadwalkan sekira pukul 10.00 WIB, mundur hingga pukul 14.00 WIB. Dari 35 anggota DPRD Kuansing, sidang dihadiri 25 anggota dan dinyatakan kuorum sesuai ketentuan Tata...
read moreBatin Suku Sakai Satukan Langkah Perjuangkan Hak Masyarakat Adat
Bahtera Alam, Duri – Suku Sakai merupakan salah satu masyarakat adat tertua yang bermukim di Provinsi Riau. Komunitas ini tersebar terutama di Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Siak, yang terbagi ke dalam dua kelompok besar, yakni Batin Solapan dan Batin Nan Limo. Dalam perkembangannya, sejumlah komunitas yang berada di wilayah Batin Nan Limo telah memperoleh pengakuan resmi dari pemerintah daerah. Hingga kini, terdapat empat komunitas Suku Sakai di Kabupaten Siak yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang...
read moreKerangka Kerja Remedi Forest Stewardship Council (FSC)
Sebuah Pengantar Hutan bukan sekadar hamparan kayu dan pohon — bagi masyarakat adat dan komunitas lokal di Indonesia, hutan adalah bagian tak terpisahkan dari kehidupan: sumber mata pencaharian, penopang budaya, sekaligus benteng terhadap krisis iklim dan kerusakan lingkungan. Oleh karena itu, pengelolaan hutan yang adil dan berkelanjutan harus menegaskan komitmen terhadap hak asasi manusia, keanekaragaman hayati, dan keadilan sosial. Dalam konteks ini diperlukan sebuah kerangka dan mekanisme global yang mampu memastikan bahwa pengelolaan...
read moreMenhut Serahkan SK Indikatif Hutan Adat di Kuansing, Bahtera Alam Ungkap Potensi Besar
SuaraRiau.id – Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni menyerahkan SK Indikatif Hutan Adat Wilayah Imbo Laghangan di Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing) beberapa waktu lalu. Langkah ini disambut positif oleh berbagai pihak, termasuk Direktur Eksekutif Bahtera Alam, Harry Oktavian yang menilai keputusan ini menjadi momentum penting bagi penguatan budaya dan keberlanjutan lingkungan di Negeri Pacu Jalur. Harry mengapresiasi langkah pemerintah dan menilai bahwa penyerahan SK ini merupakan bukti konkret komitmen negara dalam mengakui...
read more