Perdana di Riau, Pemkab Meranti Dorong Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Suku Asli
RIAU ONLINE, MERANTI – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Meranti terus menunjukkan komitmennya dalam mendorong pengakuan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat (MHA) Suku Asli. Komitmen tersebut tercermin dalam pertemuan yang digelar di Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Kepulauan Meranti, Kamis, 22 Januari 2026, sekaligus penyerahan dokumen usulan pengakuan MHA dari tiga Komunitas adat Suku Asli. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Meranti, Asroruddin, menyampaikan bahwa...
read moreMerawat Hutan Riau, Upaya Menjaga Tabungan Karbon di Bumi
SuaraRiau.id – Hutan menyimpan cadangan karbon yang berada di batang pohon, daun, akar hingga tanah, hasil dari proses fotosintesis selama puluhan bahkan ratusan tahun. Provinsi Riau menjadi salah satu wilayah memiliki kawasan hutan sekitar 5,4 juta hektare dengan potensi karbon yang besar. Direktur Eksekutif Bahtera Alam, Harry Oktavian mengibaratkan cadangan karbon merupakan tabungan untuk bumi. “Saat hutan tetap utuh, karbon tersebut aman tersimpan di alam. Tetapi begitu pohon ditebang, dibakar, atau hutan dibuka untuk...
read moreDPRD Kuansing Sahkan Ranperda Masyarakat Hukum Adat
KUANSING (CAKAPLAH) – Setelah melalui pembahasan panjang dan alot. Akhirnya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing) mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Masyarakat Hukum Adat (MHA) Kabupaten Kuantan Singingi, dalam sidang Paripurna DPRD Kuansing, Rabu (28/1/2026) siang. Pengesahannya sempat molor. Pengesahan yang dijadwalkan sekira pukul 10.00 WIB, mundur hingga pukul 14.00 WIB. Dari 35 anggota DPRD Kuansing, sidang dihadiri 25 anggota dan dinyatakan kuorum sesuai ketentuan Tata...
read moreBatin Suku Sakai Satukan Langkah Perjuangkan Hak Masyarakat Adat
Bahtera Alam, Duri – Suku Sakai merupakan salah satu masyarakat adat tertua yang bermukim di Provinsi Riau. Komunitas ini tersebar terutama di Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Siak, yang terbagi ke dalam dua kelompok besar, yakni Batin Solapan dan Batin Nan Limo. Dalam perkembangannya, sejumlah komunitas yang berada di wilayah Batin Nan Limo telah memperoleh pengakuan resmi dari pemerintah daerah. Hingga kini, terdapat empat komunitas Suku Sakai di Kabupaten Siak yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang...
read moreKerangka Kerja Remedi Forest Stewardship Council (FSC)
Sebuah Pengantar Hutan bukan sekadar hamparan kayu dan pohon — bagi masyarakat adat dan komunitas lokal di Indonesia, hutan adalah bagian tak terpisahkan dari kehidupan: sumber mata pencaharian, penopang budaya, sekaligus benteng terhadap krisis iklim dan kerusakan lingkungan. Oleh karena itu, pengelolaan hutan yang adil dan berkelanjutan harus menegaskan komitmen terhadap hak asasi manusia, keanekaragaman hayati, dan keadilan sosial. Dalam konteks ini diperlukan sebuah kerangka dan mekanisme global yang mampu memastikan bahwa pengelolaan...
read moreMenhut Serahkan SK Indikatif Hutan Adat di Kuansing, Bahtera Alam Ungkap Potensi Besar
SuaraRiau.id – Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni menyerahkan SK Indikatif Hutan Adat Wilayah Imbo Laghangan di Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing) beberapa waktu lalu. Langkah ini disambut positif oleh berbagai pihak, termasuk Direktur Eksekutif Bahtera Alam, Harry Oktavian yang menilai keputusan ini menjadi momentum penting bagi penguatan budaya dan keberlanjutan lingkungan di Negeri Pacu Jalur. Harry mengapresiasi langkah pemerintah dan menilai bahwa penyerahan SK ini merupakan bukti konkret komitmen negara dalam mengakui...
read moreMenguatkan Eksistensi Masyarakat Adat dalam Perdagangan Karbon
Bahtera Alam – Perdagangan karbon dalam skema REDD+ menempatkan hutan sebagai sumber jasa lingkungan yang memiliki nilai ekonomi. Dalam konteks ini, keberadaan dan peran Masyarakat Hukum Adat (MHA) menjadi sangat penting. Merekalah yang selama turun-temurun menjaga, mengelola, serta melindungi kawasan hutan melalui pengetahuan lokal, aturan adat, dan praktik tradisional yang terbukti menjaga kelestarian. Karena itu, skema REDD+ tidak dapat dipisahkan dari kontribusi MHA. Negara wajib memastikan bahwa manfaat dari perdagangan karbon...
read morePotensi Hutan Adat di Riau Capai 300 Ribu Ha, Pengakuan Terus Meningkat
RIAU ONLINE, PEKANBARU – Provinsi Riau memiliki potensi besar dalam pengelolaan hutan adat. Sejumlah lembaga, termasuk World Resources Institute (WRI), memetakan indikasi potensi hutan adat di daerah ini yang bisa mencapai sekitar 300 ribu hektare. Sebaran terbesarnya berada di kawasan dataran tinggi dan hulu, seperti Kabupaten Kampar, Kuantan Singingi, dan Indragiri Hulu. Di wilayah tersebut, masyarakat adat dikenal masih menjaga kearifan lokal dalam mengelola hutan dan ruang hidupnya. Potensi serupa juga terlihat di wilayah pesisir,...
read moreHutan Sebagai Tabungan Karbon
Bahtera Alam – Hutan alam adalah paru-paru dunia. Di dalamnya tersimpan kehidupan, udara bersih, sumber air, dan keanekaragaman hayati yang luar biasa. Namun, ada satu hal penting yang sering tidak terlihat mata: hutan juga menyimpan cadangan karbon. Karbon ini tersimpan di batang pohon, daun, akar, hingga tanah, hasil dari proses fotosintesis selama puluhan bahkan ratusan tahun. Cadangan karbon ibarat “tabungan” bumi. Saat hutan tetap utuh, karbon itu aman tersimpan di alam. Tetapi begitu pohon ditebang, dibakar, atau hutan dibuka...
read moreBele Kampung, Jaga Nafas Leluhur Suku Asli di Tanjung Padang
Bahtera Alam. Di sebuah desa di pesisir timur Riau, suara doa dan denting irama tradisi masih menggema saban tahun. Masyarakat Hukum Adat Suku Asli di Desa Tanjung Padang menyebutnya Bele Kampung, sebuah ritual sakral yang diwariskan turun-temurun sebagai penanda hubungan manusia dengan alam dan leluhur. Tahun ini, kegiatan Bele Kampung dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober 2025 dimulai dari pagi hingga malam menjelang pukul 22.00 WIB. Bagi masyarakat Suku Asli, Bele Kampung bukan sekadar tradisi, melainkan bagian dari identitas dan...
read more