Penyerahan SK Perhutanan Sosial dan Hutan Adat untuk Rakyat Riau
[SIAK, PPID-MENLHK.GO.ID] Bertempat di Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim, Kabupaten Siak, Jumat (21/2/2020), Presiden Joko Widodo didampingi sejumlah Menteri Kabinet Kerja, menyerahkan SK Perhutanan Sosial untuk 39 SK Hutan Desa dan Hutan Kemasyarakatan, 2 Hutan Adat pada 9 kabupaten dan 10 KPH di Provinsi Riau. “Saya akan terus membagikan pada masyarakat yang kecil-kecil, bukan pada yang besar-besar. Di seluruh Indonesia ada 12,7 juta ha untuk rakyat, sekarang sudah dibagikan 4 juta ha lebih,” kata Presiden Jokowi....
read morePotensi Budidaya Kelulut di Desa Batu Sanggan
[Oleh : Nuskan Syarif] Potensi madu lebah di Desa Batu Sanggan bisa sangat menjanjikan apabila dibudidayakan dengan benar dan dikelola dengan baik oleh masyarakat setempat. Madu lebah banyak digemari terutama yang dihasilkan dari lebah kelulut karena rasanya yang unik, yaitu dari jenis Trigona spp. atau dikenal pada tingkat lokal dengan nama Kelulut atau Galo Galo atau Trigona. Lebah kelulut termasuk jenis yang tidak ganas dan tidak memiliki sengat, berukuran lebih kecil jika dibandingkan dengan lebah biasa. Madu lebah Kelulut atau biasa kita...
read moreKonflik Tanah dan Pelanggaran Hak Hambat Upaya RI Cegah Deforestasi
JAKARTA, BAHTERA ALAM – Para aktivis dan perwakilan masyarakat dari Sumatra, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua melakukan pertemuan di Jakarta guna mendorong kebijakan yang menjamin hak masyarakat untuk mengakses sumber daya tanah dan hutan. Kegiatan ini dipandu oleh YMKL dan Pusaka dengan dukungan Forest Peoples Programme dan Rainforest Foundation Norway pada Kamis, 28 November 2019. Pertemuan yang berlangsung di Yello Hotel Manggarai, Jakarta Selatan dihadiri oleh para pakar hak tanah akademik, LSM nasional, dan lembaga-lembaga...
read moreTim Tanjak Undang LAMR Kabupaten Kota Kumpulkan Data Masyarakat Hukum Adat
RIAUONLINE, PEKANBARU – Perwakilan Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) kabupaten dan kota serta masyarakat adat di bumi Lancang Kuning, mengadakan pertemuan awal untuk mengumpulkan informasi, dan data masyarakat hukum adat, wilayah adat dan hutan adat, di Gedung LAM Riau, Jalan Diponegoro, Rabu-Kamis, 13-14 November 2019. Informasi dan data diperoleh selama dua hari ini, akan digunakan sebagai bahan dalam Seminar dan Lokakarya (Semiloka) di akhir November 2019 ini digelar Tim Asistensi Percepatan Pengakuan, Perlindungan dan Pemajuan...
read moreBahtera Alam Hadiri Konferensi tentang HAM dan Bisnis di Teluk Subic
FILIPINA, BAHTERA ALAM – Perkumpulan Bahtera Alam hadir dalam Konferensi ke-9 tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia diadakan di area Teluk Subic, yang sebelumnya adalah pangkalan militer selama 99 tahun hingga akhir keberadaan mereka pada tahun 1992. Peserta di konferensi ini mewakili Lembaga Hak Asasi Manusia Nasional (NHRI), organisasi masyarakat adat dan organisasi masyarakat sipil. Harry Oktavian mewakili Bahtera Alam beserta 63 peserta dari 9 negara berkumpul di Teluk Subic, Provinsi Bata’an, Filipina, pada 27-30 Oktober 2019, untuk...
read moreKampung Adat Siak Mau Dibawa Kemana?
SIAK – BAHTERA ALAM – Sejak dikeluarkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Siak No. 2 Tahun 2015, tentang Penetapan Kampung Adat di Kabupaten Siak, struktur pemerintah Kampung Adat untuk jabatan Penghulu masih dipegang oleh Pejabat Sementara Penghulu yang statusnya secara administrasi memiliki keterbatasan dan wewenang dalam menjalankan pemerintahan kampung. Terbitnya Perda ini sejatinya didorong oleh situasi dan perkembangan akhir-akhir ini khususnya di wilayah Kabupaten Siak soal kuatnya pengaruh urbanisasi penduduk dari daerah...
read moreLaporan Satu Tahun Implementasi Inpres Moratorium Sawit : Jauh Panggang dari Api
RINGKASAN EKSEKUTIF – September 2019 ini adalah tepat satu tahun diterbitkannya Instruksi Presiden (Inpres) No. 8 tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit. Lewat kebijakan ini, pemerintah mencoba untuk melakukan peningkatan tata kelola perkebunan sawit yang berkelanjutan, memberikan kepastian hukum, menjaga dan melindungi kelestarian lingkungan termasuk penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK), serta untuk peningkatan pembinaan petani sawit dan...
read moreShadow Report : Kemana Arah Implementasi Inpres No.8 Tahun 2018 Berjalan?
[SHADOW REPORT] – RINGKASAN EKSEKUTIF. Pada September 2018, Presiden Joko Widodo menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) No. 8 tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit. Bagi beberapa pihak, kebijakan ini dipandang sebagai momentum baik untuk melakukan perbaikan tata kelola perkebunan sawit di Indonesia. Inpres No. 8 Tahun 2018 mengamanatkan Kementerian Koordinator Bidang Perekenomian melaporkan perkembangan dan capaian tiap 6 bulan kepad Presiden...
read moreLembaga Adat Melayu Riau Dorong Hutan Adat Direalisasikan
SELASAR RIAU, SIAK – Bupati Siak, Alfedri mendukung penuh keinginan Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) untuk mewujudkan Hutan Adat di kabupaten berjuluk Kota Istana tersebut. Hutan Adat ini merupakan bagian dari Masyarakat Hukum Adat yang kini lagi disusun oleh LAMR untuk dijadikan sebagai sebuah Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Riau tersendiri, selain Perda Nomor 15 tahun 2010 tentang Tanah Ulayah dan Pemanfaatannya. “Di Siak, ada 8 Kampung Adat sudah disahkan sejak 2015 dalam bentuk Perda No 2/2015. Hutan Adat bisa dikonkritkan di...
read moreSelamatkan Masyarakat Adat dengan Pengakuan dan SK
SIAK (RIAUPOS.CO) – Riau memiliki 9 sampai 10 masyarakat adat. Sebagian masyarakat adat Riau termarginalkan. Mereka terasing di negeri sendiri. Kawasan yang selama ini menjadi tempat tinggal mereka belakangan dijadikan hak guna usaha (HGU) dan kawasan hutan. Ada regulasi, namun belum bisa menyelesaikan masalah itu. Sebagian masyarakat adat saat ini berada dalam kecemasan dan sebagian lainnya tidak memiliki tempat tinggal. Untuk menyelamatkan mereka agar memiliki rumah adat, desa adat, hutan adat dan hukum adat, semua pihak harus...
read more