Kementerian LHK Tawarkan Perhutanan Sosial Cegah Konflik Agraria Masyarakat Adat
antaranews.com, KALSEL -Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan menggelar Rapat Koordinasi dan Diskusi Tentang Konflik Agraria, Masyarakat Adat dan Perhutanan Sosial bertempat di Pendopo bupati setempat, Jum’at (6/3). Wakil Bupati HST, Berry Nahdian Forqan hadir sekaligus membuka Rakor mengatakan, sudah menjadi komitmen masyarakat dan pemerintah kabupaten HST untuk tetap menjaga kelestarian pegunungan meratus terutama dari ekploitasi tambang dan perkebunan besar kelapa sawit....
read moreLima Skema Perhutanan Sosial
Perhutanan Sosial adalah Sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan masyarakat setempat untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya. Pemerintah untuk periode 2015-2019 mengalokasikan 12,7 juta hektare untuk Perhutanan Sosial, melalui skema: 1. Hutan Desa (HD) dengan tenurial HPHD atau Hak Pengelolaan Hutan Desa; 2. Hutan Kemasyarakatan (HKm), izin yang diberikan adalah IUP HKm atau Izin Usaha Pemanfaatan Hutan...
read more[e-paper] Pulangnya Hutan Adat di Kampar ke Pangkuan Masyarakat
![[e-paper] Pulangnya Hutan Adat di Kampar ke Pangkuan Masyarakat](https://bahteraalam.org/wp-content/uploads/2020/03/jokowi-tahura2-184x184.jpg)
308 Komunitas Adat Riau Teridentifikasi PEKANBARU (RIAUPOS.CO) – KEHADIRAN Presiden RI Joko Widodo ke Riau pekan lalu menjadi pertanda baik. Ini bukan soal pujian belaka. Menurut Harry Oktavian, aktivis lingkungan yang tergabung dalam Tim Kerja Percepatan dan Penetapan Hutan Adat Kampar (TKP2HAK), Negara memberikan akses legal ke masyarakat untuk mengelola hutan berasas adat istiadat. Hutan yang dimaksud berada di dua lokasi berbeda yang terletak di Kabupaten Kampar. Kini sudah diakui pemerintah legalitasnya. Yaitu Hutan Adat Imbo Putui...
read moreDapat Pengakuan, Tim Tanjak: Bukti Masyarakat Adat Dipercaya Mengelola Hutan
RIAU ONLINE, PEKANBARU – Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) mengapresiasi pengakuan hutan adat di dua kenegerian kabupaten Kampar diserahkan langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo. Hal tersebut disampaikan LAM melalui Tim Asistensi Percepatan Pengakuan, Perlindungan dan Pemajuan Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal (Tanjak) yang diwakili oleh Alwamen. Alwamen mengatakan, jika sudah diberikan pengakuan hutan adat seperti sekarang, berarti negara sudah mempercayakan pengelolaan hutan tersebut kepada masyarakat adat Tempatan....
read morePertama Kalinya di Riau, 2 Hutan Adat Dapat Pengakuan Negara
BERTUAHPOS.COM, PEKANBARU – Untuk kali pertama Riau berhasil mengantongi legalitas hutan adat. Ini adalah momentum awal yang baik untuk mempertahankan adat di Riau. Hutan Adat masuk dalam bagian Perhutanan Sosial, di mana di dalamnya terdapat Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Kemitraan, dan Hutan Adat. Selain Hutan Adat, perolehan legalitasnya melalui penerbitan izin oleh negara yang kemudian diberikan kepada masyarakat. Durasinya sekitar 35 tahun tapi bisa diperpanjang. Sedangkan Hutan Adat, sifatnya pengakuan...
read morePresiden RI Serahkan 41 SK Perhutanan Sosial di Provinsi Riau
[SIAK, BAHTERA ALAM] Presiden RI Joko Widodo menyerahkan 41 Surat Keputusan (SK) Perhutanan Sosial untuk 20.890 kepala keluarga di Provinsi Riau. SK tersebut mencakup pengelolaan lahan seluas 73.670 hektare lahan yang berupa 39 SK hutan desa dan hutan kemasyarakatan serta 2 hutan adat. Penyerahan SK ini berlangsung pada Jumat (21/2/2020) di Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim, Kabupaten Siak, Propinsi Riau. “Saya akan terus membagikan pada masyarakat yang kecil-kecil, bukan pada yang besar-besar. Kita ini di seluruh Indonesia memiliki...
read morePenyerahan SK Perhutanan Sosial dan Hutan Adat untuk Rakyat Riau
[SIAK, PPID-MENLHK.GO.ID] Bertempat di Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim, Kabupaten Siak, Jumat (21/2/2020), Presiden Joko Widodo didampingi sejumlah Menteri Kabinet Kerja, menyerahkan SK Perhutanan Sosial untuk 39 SK Hutan Desa dan Hutan Kemasyarakatan, 2 Hutan Adat pada 9 kabupaten dan 10 KPH di Provinsi Riau. “Saya akan terus membagikan pada masyarakat yang kecil-kecil, bukan pada yang besar-besar. Di seluruh Indonesia ada 12,7 juta ha untuk rakyat, sekarang sudah dibagikan 4 juta ha lebih,” kata Presiden Jokowi....
read morePotensi Budidaya Kelulut di Desa Batu Sanggan
[Oleh : Nuskan Syarif] Potensi madu lebah di Desa Batu Sanggan bisa sangat menjanjikan apabila dibudidayakan dengan benar dan dikelola dengan baik oleh masyarakat setempat. Madu lebah banyak digemari terutama yang dihasilkan dari lebah kelulut karena rasanya yang unik, yaitu dari jenis Trigona spp. atau dikenal pada tingkat lokal dengan nama Kelulut atau Galo Galo atau Trigona. Lebah kelulut termasuk jenis yang tidak ganas dan tidak memiliki sengat, berukuran lebih kecil jika dibandingkan dengan lebah biasa. Madu lebah Kelulut atau biasa kita...
read moreKonflik Tanah dan Pelanggaran Hak Hambat Upaya RI Cegah Deforestasi
JAKARTA, BAHTERA ALAM – Para aktivis dan perwakilan masyarakat dari Sumatra, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua melakukan pertemuan di Jakarta guna mendorong kebijakan yang menjamin hak masyarakat untuk mengakses sumber daya tanah dan hutan. Kegiatan ini dipandu oleh YMKL dan Pusaka dengan dukungan Forest Peoples Programme dan Rainforest Foundation Norway pada Kamis, 28 November 2019. Pertemuan yang berlangsung di Yello Hotel Manggarai, Jakarta Selatan dihadiri oleh para pakar hak tanah akademik, LSM nasional, dan lembaga-lembaga...
read moreTim Tanjak Undang LAMR Kabupaten Kota Kumpulkan Data Masyarakat Hukum Adat
RIAUONLINE, PEKANBARU – Perwakilan Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) kabupaten dan kota serta masyarakat adat di bumi Lancang Kuning, mengadakan pertemuan awal untuk mengumpulkan informasi, dan data masyarakat hukum adat, wilayah adat dan hutan adat, di Gedung LAM Riau, Jalan Diponegoro, Rabu-Kamis, 13-14 November 2019. Informasi dan data diperoleh selama dua hari ini, akan digunakan sebagai bahan dalam Seminar dan Lokakarya (Semiloka) di akhir November 2019 ini digelar Tim Asistensi Percepatan Pengakuan, Perlindungan dan Pemajuan...
read more