Kelola Madu Kelulut di Hutan Adat, Masyarakat Kenegerian Kampa Bisa Raup Rp4 Juta Perbulan
PEKANBARU (CAKAPLAH) – Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Riau, Mamun Murod panen Madu Kelulut yang ditangkarkan oleh Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) Kenegerian Kampa, Kabupaten Kampar, Sabtu (10/4/2021). “Total wilayah adatnya seluas 156,8 haktare (Ha), terbagi dalam dua hamparan 100,8 Ha di Ghimbo Bonca Lida dan 56 Ha di Ghimbo Pomuan,” kata Mamun Murod saat panen madu kelulut bersama para Datuak Pucuk Persukuan Ninik Mamak Kenegerian Kampa. Murod mengatakan, usaha Madu Kelulut ini berada...
read moreHutan Adat Imbo Putui, Tantangan dan Harapan [Tulisan 2]
![Hutan Adat Imbo Putui, Tantangan dan Harapan [Tulisan 2]](https://bahteraalam.org/wp-content/uploads/2021/04/imbo-putui2-184x184.jpg)
[Oleh : Nuskan Syarif – Tulisan 2] Hutan Adat Imbo Putui saat ini semakin dikenal eksistensinya terutama bagi masyarakat Riau, dimulai sejak penyerahan SK yang diserahkan secara langsung oleh Presiden Joko Widodo pada Jumat, 21 Februari 2020 lalu, bersamaan dengan Hutan Adat Ghimbo Boncah Lidah di Kenegerian Kampa. Total ada 2 hutan adat di Riau yang saat ini sudah diakui oleh Negara. Untuk mencapai lokasi hutan larangan ini, maka Imbo Putui atau Desa Petapahan akan bisa dicapai dengan perjalanan darat sekira 1 jam dari Kota Pekanbaru....
read moreKerajinan Tangan Tudung Saji Petapahan, ‘di Ujung Mata Pisau Panyawuik ‘
[Oleh : Nuskan Syarif] Kenegerian Petapahan merupakan sebuah kenegerian yang memiliki etnik tersendiri dan dulunya adalah kerajaan besar dan otonom. Kenegerian Petapahan berada di Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, kawasannya berada di sepanjang tepi Sungai Tapung Kiri. Di kenegerian ini masih ditemui rumah adat berusia lebih dari 300 tahun yang tetap berdiri kokoh meski sudah dimakan usia. Petapahan memiliki keunikan karya seni rupa pengrajin perempuan adat yaitu tudung saji. Tudung saji khas Kenegerian Petapahan menjadi daya tarik...
read moreHutan Adat Imbo Putui, Tantangan dan Harapan [Tulisan 1]
![Hutan Adat Imbo Putui, Tantangan dan Harapan [Tulisan 1]](https://bahteraalam.org/wp-content/uploads/2021/03/imbo-putui-184x184.jpg)
[Oleh : Nuskan Syarif – Tulisan 1] Kejayaan masyarakat hukum adat di Indonesia menyimpan sejarah panjang, dan Indonesia lahir dari kerajaan-kerajaan besar yang memiliki kesatuan masyarakat hukum adat di nusantara pada masa lampau. Kerajaan-kerajaan nusantara bergabung dalam bingkai NKRI atas dasar kecintaan yang mendalam, Sejumlah kerajaan bahkan ada menyumbangkan harta kekayaan kepada republik ini. Sejarah mencatat dengan tinta emas bahwa Kesultanan Siak Sri Inderapura yang dipimpin oleh Sultan Syarif Kasim II pernah menyumbangkan uang...
read moreRiset Hutan Imbo Putui dan Kerajaan Petapahan, ‘Membangkit Batang Terendam’
Bahtera Alam, Pekanbaru – Pada 18 Februari hingga 3 Maret 2021, Bahtera Alam, Sawit Watch, dan Peneliti dari IPB mengadakan riset kecil tentang sejarah dan potensi Hutan Adat Imbo Putui. Riset ini bertujuan untuk menggali sejarah Kerajaan Petapahan. Riset juga menggali informasi sejarah budaya masyarakat hukum adat, dan hubungan masyarakat hukum adat Kenegerian Petapahan dengan hutan, sungai, dan alam. Selama riset dilakukan, banyak informasi sejarah yang terungkap, di mana selama ini tenggelam oleh hiruk pikuk zaman, termasuk adat dan...
read moreKehidupan Masyarakat Adat Suku Akit dan Kearifan Lokal [tulisan 2]
![Kehidupan Masyarakat Adat Suku Akit dan Kearifan Lokal [tulisan 2]](https://bahteraalam.org/wp-content/uploads/2021/02/suku-akit2_kumparandotcom-184x184.jpg)
[Sebuah luaran penelitian suku asli di Desa Jangkang Kabupaten Bengkalis] Tulisan 2 – Struktur masyarakat Suku Akit berbeda dengan struktur masyarakat suku asli lainnya misalnya Suku Sakai. Dalam masyarakat Suku Akit ada pimpinan yang disebut Batin. salah satu peran Batin adalah menikahkan masyarakat Akit yang akan melangsungkan pernikahan. tugas Batin yang lain adalah menyeesaikan konflik yang terjadi antara anggota masyarakat misalnya, konflik antar keluarga dan perselisihan batas tanah. Peran tersebut akhir akhir ini tidak lagi...
read moreMasyarakat Suku Sakai Ajukan Pengakuan Hutan Adat
RIAUONLINE, PEKANBARU – Gubernur Riau Syamsuar mengaku sudah lama mendapat laporan terkait kekhawatiran masyarakat adat Suku Sakai soal hutan adat. Salah satunya adanya pembangunan jalan tol dan pengeboran minyak. Hal itu disampaikan Rektor Universitas Lancang Kuning kepadanya usai berjumpa dengan Suku Sakai. “Sebenarnya persoalan hutan adat ini sudah cukup lama. Saya waktu itu setelah tahu permasalahannya, langsung meninjau lokasi karena masyarakat adat Suku Sakai khawatir hutan adat akan habis digunakan untuk pembangunan,”...
read moreKehidupan Masyarakat Adat Suku Akit dan Kearifan Lokal [tulisan 1]
![Kehidupan Masyarakat Adat Suku Akit dan Kearifan Lokal [tulisan 1]](https://bahteraalam.org/wp-content/uploads/2021/01/suku-akit_kumparandotcom-184x184.jpg)
[Sebuah luaran penelitian suku asli di Desa Jangkang Kabupaten Bengkalis] Tulisan 1 – Menurut catatan sejarah, terminologi ‘Akit’ berasal dari kata ‘Rakit.’ Dalam bahasa Melayu Pesisir, vokal huruf ‘r’ tidak begitu jelas diucapkan sehingga kata ‘rakit’ diucapkan ‘akit. Kenapa dinamakan Suku Akit? Faktor penyebabnya adalah karena suku asli menggunakan ‘rakit’ sebagai alat transportasi dari suatu tempat ke tempat lain atau dari suatu pulau ke pulau lain. Oleh karena mereka...
read moreSuku Sakai Bathin Sobanga Serahkan Dokumen Usulan Hutan Adat Kepada Gubernur Riau
[BAHTERA ALAM] Sabtu, 30 Januari 2021, menjadi momen penting bagi Masyarakat Hukum Adat Sakai Bathin Sobanga. Pada hari itu, mereka menyerahkan Dokumen Usulan Pengakuan Masyarakat Hukum Adat, Wilayah Adat, dan Hutan Adat Suku Sakai Bathin Sobanga dan diterima langsung oleh Gubernur Riau di aula rumah dinas Gubernur Riau, Balai Pelangi. Terwujudnya momen penting ini merupakan langkah awal untuk mendapatkan pengakuan oleh negara, setelah melalui proses panjang sejak puluhan tahun yang lalu oleh masyarakat Suku Sakai, dan salah satunya oleh Suku...
read moreJalan Panjang Pengembalian Hak Masyarakat Adat Atas Hutan di Kampar Riau
RIAUONLINE, PEKANBARU – Berawal dari niat untuk memberi kepastian hukum bagi masyarakat adat Kampar. Terutama untuk mendapatkan akses pengelolaan sumber daya hutan dan menjadi solusi atas persoalan konflik tenurial yang marak terjadi di wilayah Riau, Sejumlah aktivis lingkungan terdiri atas unsur NGO seperti Bahtera Alam, AMAN Kampar, dan Pelopor, unsur Penyuluh Pertanian dan Hutan serta unsur akademisi menginisiasi sebuah tim kerja yang disebut dengan Tim Kerja Percepatan dan Penetapan Hutan Adat Kampar (TKPPHAK) pada tahun 2017....
read more