Inpres Moratorium Sawit Tidak Berdampak Nyata bagi Petani Kecil

Posted By admin on Aug 3, 2020


[Oleh : Hasri Dinata] Kampung Mengkapan adalah kampung tertua di wilayah Kecamatan Sungai Apit , Kabupaten Siak Provinsi Riau. Kampung ini berdiri pada tahun 1911 berkat swadaya masyarakat pada masa itu. Kampung tua ini hampir 70% tanahnya bergambut dan di atas lahan tersebut masyarakat mengelolanya menjadi kebun kelapa sawit untuk memenuhi kebutuhan ekonomi meskipun dalam luas lahan yang terbatas.

Bapak Hasan yang ditemui Hasri dari tim Bahtera Alam, dalam kesempatan itu menceritakan pengalaman dalam mengolah kebun miliknya. Sebagai salah seorang petani kebun sawit di kampung seluas 4 Ha, ia mengungkapkan suka dukanya. Kebun yang diolahnya hanya memiliki legalitas Surat Keterangan Tanah saja (SKT) atau Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR). Apabila warga ingin menaikkan status surat menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM), maka mereka perlu modal yang cukup besar. Selain itu yang cukup pelik adalah soal lahan kebun yang bersengketa dengan lahan perusahaan pemilik izin HTI.

Hasan di kediamannya menyebutkan jika soal sengketa lahan itu memang sudah lama dan sudah jadi hal biasa. Tantangan itu tidak menyurutkan masyarakat untuk mengelola kebun milik mereka meskipun produktivitas sawit tidak begitu baik karena kurangnya perawatan. Harga sawit yang tidak kompetitif membuat petani terpaksa menjual hasil sawit di kisaran harga Rp.500 – 700/kg. Dengan demikian, petani tidak mampu membeli pupuk dan saprotan lainnya untuk merawat kebun milik mereka.

Azwar, Kepala Urusan Pemerintah Kampung Mengkapan menjelaskan bahwa sekitar 40 % masyarakat kampung memilih berkebun sawit dan luas lahan masing-masing petani juga berbeda-beda, ada yang satu hektar dan ada yang lebih. Menanam sawit menjadi pilihan karena hasilnya bisa segera dijual dan uangnya bisa langsung diterima oleh warga, meskipun harga sawit di pasaran sering tidak memihak mereka untuk mendapatkan uang lebih banyak. Demikian jelas Anwar ketika ditemui di kantornya.

Hasri Dinata dari Bahtera Alam ketika berdiskusi dengan Kepala Urusan Pemerintahan Kampung Mengkapan terkait isu sawit dan petani sawit di kampung tersebut [foto : Bahtera Alam]

Masyarakat kampung ketika ditanya soal kebijakan pemerintah terkait Inpres Moratorium Sawit, rata-rata tidak mengetahuinya. Ketika dijelaskan soal inpres dimaksud, mereka tidak mengerti dan tidak ambil pusing, bagi mereka yang penting sawit bisa dipanen dan bisa segera dijual sehingga duitnya bisa digunakan untuk menopang kehidupan keluarga.

Azwar ketika ditanya soal inpres ini menjawab, apabila masyarakat tahu soal inpres ini, masyarakat tidak akan terpengaruh dan mereka tetap saja bertani seperti biasa.

“Bagi kami tidak ada pengaruh di masyarakat dan inpres inipun kami tidak paham maksudnya seperti apa. Di masyarakat sendiri juga tidak penting adanya kebijakan dari pemerintah tersebut, karena bagi masyarakat, sawit yang dipanen hanya dijual ke toke saja dan sempat kepikir bagaimana langsung menjual ke pabrik, cuma dengan keterbatasan informasi ini maka tidak ada memikirkan hal seperti itu,” kata Azwar.

Kebun kelapa sawit masyarakat di Kampung Mengkapan rata-rata cuma memilik surat yang keluarkan oleh pemerintah kampung saja yaitu berupa SKT dan SKGR. Saat ini sebagian lahan kebunan kelapa sawit milik masyarakat masuk di dalam kawasan izin perusahaan PT. Arara Abadi dan sampai saat ini belum ada titik terangnya. Kebijakan pemerintah terkait isu moratorium sawit, bagi mereka tidak berdampak secara langsung sehingga mereka tidak ambil pusing soal kebijakan dimaksud. Tapi masyarakat tetap berharap ada dukungan dari pemerintah seperti memberikan pendampingan soal meningkatkan produktivitas hasil tanpa perlu membuka lahan baru.

“Insyaa Allah masyarakat kami siap. Selama ini tidak ada pihak yang serius memberikan pendampingan terkait kebun sawit kepada masyarakat termasuk informasi yang disampaikan ke pemerintah kampung sendiri,” tutup Azwar.

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *