5 Hambatan Pengakuan Hutan Adat
[Oleh : Pramono Dwi Susetyo – forestdigest.com] POLEMIK pengakuan hutan adat sudah berlangsung sangat lama, yakni sejak 1960-an, tepatnya sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 5/1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria. Penjelasan beleid ini menyebut pengakuan hak ulayat dari masyarakat hukum adat. Lalu terbit UU Nomor 5/1967 tentang ketentuan-ketentuan pokok kehutanan yang menyebut hukum adat di pasal 17. Pasal itu berbunyi: “Selain hukum perundang-undangan, di beberapa tempat di Indonesia masih berlaku hukum adat, antara lain...
read morePendidikan Hukum Kritis Dorong Masyarakat Adat Miliki Kemampuan Paralegal
Bahtera Alam, Pekanbaru – Munculnya berbagai kasus sengketa hutan dan lahan yang tidak memenuhi rasa keadilan bagi Masyarakat Adat, selain dilatarbelakangi lemahnya penegakan hukum, juga karena lemahnya pengetahuan hukum yang dimiliki oleh masyarakat khususnya Masyarakat Adat. Pengetahuan hukum dan advokasi yang baik, menjadi penting bagi pihak yang bersengketa terutama bagi pihak yang tidak memiliki kekuasaan dan kekuatan dan lemahnya kemampuan dan dukungan finasial. Selain pendampingan hukum diberikan kepada masyarakat yang...
read moreSkema Kemitraan Kehutanan Solusi atas Konflik Tenurial
BAHTERA ALAM – Perhutanan Sosial adalah sistem pengelolaan Hutan lestari yang dilaksanakan dalam Kawasan Hutan Negara atau Hutan Hak/Hutan Adat yang dilaksanakan oleh Masyarakat setempat atau Masyarakat Hukum Adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Adat, dan Kemitraan Kehutanan. Program Perhutanan Sosial yang resmi diluncurkan oleh pemerintah RI pada 2015 melalui KLHK, adalah berawal dari...
read moreBahtera Alam Komit Mendorong Pengakuan Masyarakat Hukum Adat di Riau
Bahtera Alam – Sumber daya alam (SDA) di Indonesia khususnya di Riau dikuasai oleh segelintir pebisinis atau pemodal sehingga manfaat SDA itu sendiri secara substansial belum dinikmati oleh sebagian besar masyarakat. Ini terjadi karena pengelolaan SDA tersebut belum memenuhi prinsip-prinsip keadilan dan keberlanjutan. Akibat dari belum terpenuhinya prinsip-prinsip itu, akses masyarakat terhadap SDA menjadi sangat rendah, sehingga peran masyarakat dalam pengelolaan SDA menjadi terbatas, termasuk persoalan akses masyarakat terhadap data...
read moreAksi Nyata Suku Sakai Bathin Sobanga Menjaga Sungai dan Suplai Air Bersih
BAHTERA ALAM – Propinsi Riau dikenal sebagai penghasil minyak bumi terbesar di Indonesia, selain itu daerah ini juga dikenal kaya dengan sumber daya alam hutan dan sungai. Bumi Lancang Kuning dibelah oleh empat sungai besar yaitu Sungai Siak (370 km), Sungai Indragiri atau Batang Kuantan (500 km), Sungai Kampar (413,5 km), dan Sungai Rokan (350 km). Sungai Rokan ditetapkan sebagai wilayah sungai yang kewenangan pengelolaannya berada pada Pemerintah Pusat, sesuai Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penetapan Wilayah Sungai....
read moreCapaian Hutan Adat Indonesia Mendapatkan Apresiasi Di The 8th FWG LCIPP UNFCCC COP27
ppid.menlhk.go.id – Dalam rangkaian acara pra UNFCCC COP27 yang diselenggarakan di Sharm El Sheikh, Mesir, Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL) Bambang Supriyanto – beserta Delegasi Republik Indonesia, menghadiri mandatory event the 8th Facilitative Working Group Local Communities and Indigenous People Platform (FWG LCIPP) yang diselenggarakan pada tanggal 1-4 November 2022 di COP 27 Venue Sharm El Sheikh International Convention Center. “Agenda ini merupakan pertemuan tahunan para anggota LCIPP dan...
read moreMK: “Hutan Adat” Termasuk “Hutan Hak”, Bukan “Hutan Negara”
mkri.id – Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan pengujian terhadap UU Kehutanan yang diajukan oleh 3 aliansi masyarakat hukum adat yakni Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Kenegerian Kuntu dan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Kasepuhan Cisitu. Dalam gugatannya, ketiganya mempersoalkan UU Kehutanan selama 10 tahun masa berlakunya telah digunakan sebagai payung hukum tindakan sewenang-wenang pemerintah untuk mengambil alih hak kesatuan masyarakat hukum adat atas wilayah hutan adatnya untuk kemudian dijadikan...
read moreLintas Kabupaten, Pertama di Indonesia, Terwujud Pengakuan Hutan Adat Sakai Bathin Sobanga
Bahtera Alam, Kesumbo Ampai – Gubernur Riau menyerahkan SK Pengakuan Hutan Adat Imbo Ayo dan Masyarakat Hukum Adat Suku Sakai Bathin Sebanga pada Rabu, 9 November 2022 di Rumah Adat Sakai Bathin Sebanga, Kesumbo Ampai, Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis. Luasan hutan adat Bathin Sobanga sendiri mencapai 207 hektare, dan sebagiannya sudah menjadi Area Penggunaan Lain (APL). “Hari ini kita menyerahkan SK Pengakuan MHA dan HA Imbo Ayo Suku Sakai Bathin Sobanga Provinsi Riau. Sungguh menjadi kebanggaan bagi kami selaku pemerintah Provinsi...
read moreDimana Posisi Hukum Adat dan Masyarakat Hukum Adat di Indonesia
[Oleh : Adli Abdullah PhD.*] Banda Aceh (ANTARA) – Indonesia adalah negara yang menganut pluralitas dalam bidang hukumnya, dimana ada tiga hukum yang keberadaannya diakui dan berlaku yaitu hukum barat, hukum agama dan hukum adat. Pada prakteknya masih banyak masyarakat yang menggunakan hukum adat dalam mengatur kegiatan sehari-harinya serta dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang ada. Setiap wilayah di Indonesia mempunyai tata hukum adatnya masing-masing untuk mengatur kehidupan bermasyarakat yang beraneka ragam yang sebagian besar...
read moreAssembly FSC Dihadiri Bahtera Alam sebagai Anggota
Bahtera Alam, Bali – Organisasi internasional Forest Stewardship Council (FSC) atau Dewan Penatalayanan Hutan menyelenggarakan pertemuan di Nusa Dua, Bali pada 9-14 Oktober 2022 yang lalu. Pertemuan yang dikemas dalam forum General Assembly Forest Stewardship Council mengesahkan Mosi 37 melalui voting pada kamis, 13/10/2022. Sebagai sebuah organisasi yang menetapkan standar pengelolaan hutan yang bertanggung jawab, memberikan peluang pada produk kehutanan asal Indonesia untuk menjangkau pasar dunia yang lebih luas dan memberikan...
read more