Dialog Implementasi Kebijakan FSC, Menelusuri Konflik Lahan Perusahaan dengan Masyarakat Adat
HALUANRIAU.CO. (RENGAT) – Berbagai aspirasi di suarakan masyarakat dalam agenda Dialog Pemangku Kepentingan Terhadap Implementasi Kebijakan FSC (Forest Stewardship Council) di Kabupaten Indragiri Hulu. Agenda ini ditaja oleh PT Patala Unggung Gesang di aula kantor Bappeda Inhu, Selasa (6/5) yang dihadiri dari berbagai lini kelompok masyarakat. Ada beberapa narasumber dihadirkan dalam dialog ini di antaranya Ketua DPRD Inhu Sabtu Pradansyah Sinurat, Repesentatif FSC Indonesia Ir Hartono, Akademisi Indra Safri, Pimpinan Daerah AMAN...
read morePentingnya Pengakuan Masyarakat Adat dan Hutan Adat oleh Pemerintah
Bahtera Alam – Pengakuan terhadap masyarakat adat dan hutan adat merupakan langkah penting dalam mewujudkan keadilan sosial dan keberlanjutan lingkungan di Indonesia. Masyarakat adat telah hidup turun-temurun di wilayahnya sendiri dengan sistem pengetahuan, hukum, dan kearifan lokal yang sangat kaya. Mereka menjaga alam bukan hanya sebagai sumber daya, melainkan sebagai bagian dari identitas dan kehidupan spiritual mereka. Oleh karena itu, pengakuan terhadap eksistensi mereka bukan hanya persoalan legalitas, tapi juga penghormatan...
read moreMemahami Hutan Adat dalam Perspektif Hukum UU Kehutanan
Penulis : Said Mustafa Husin (Pemred KuansingKita) – “Hak-hak masyarakat adat memang tercantum dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945. Namun demikian kita perlu memahami dan menfasirkan dengan benar eksistensi hutan adat dalam perspektif hukum UU Kehutanan agar tidak terjebak dalam pelanggaran hukum”. Beberapa hari lalu, sejumlah warga Desa Rambahan menggelar aksi demo di Kejari Kuantan Singingi. Mereka mendesak agar salah seorang warganya yang ditahan dibebaskan. Alasan mereka, warga yang ditahan itu tidak bersalah karena dia hanya mengarap...
read moreSuara dari Kampung Adat : Meneguhkan Hak atas Tanah Leluhur
Bahtera Alam, Siak – Perkumpulan Bahtera Alam telah melakukan riset kecil terkait Ketersediaan Lahan dan Potensi Ekonomi Masyarakat di Delapan (8) Kampung Adat di Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Studi ini bertujuan untuk memperkuat hak penghormatan dan pengakuan Masyarakat Hukum Adat (MHA) atas sumber daya alam yang mereka kelola dan manfaatkan secara turun-temurun. Dalam konteks penguasaan lahan, wilayah yang ditempati oleh masyarakat adat ini sebagian besar berada di dalam atau berdekatan dengan kawasan Hutan Tanaman Industri (HTI)....
read moreMeningkatkan Kapasitas Panitia MHA, Kunci Pengakuan Masyarakat Hukum Adat
Bahtera Alam, Selatpanjang – Masyarakat Hukum Adat (MHA) memiliki hak atas pengakuan dan perlindungan, sebagaimana diamanatkan dalam berbagai regulasi nasional dan internasional. Namun, dalam praktiknya, proses pengakuan dan perlindungan MHA sering kali mengalami kendala, baik dari aspek administrasi, kebijakan, maupun keterbatasan pemahaman dan kapasitas pihak-pihak yang terlibat dalam proses tersebut. Di Kabupaten Kepulauan Meranti, telah dibentuk panitia MHA (Keputusan Bupati Kepulauan Meranti No. 176/HK/KPTS/III/2024) yang bertugas...
read moreDiskusi Profil 17 MHA di Riau: Menguatkan Pengakuan dan Perlindungan Hak
Bahtera Alam, Pekanbaru – Sejak tahun 2018 hingga 2024, upaya pengakuan dan perlindungan terhadap Masyarakat Hukum Adat (MHA) di Provinsi Riau telah mengalami kemajuan yang signifikan. Hingga saat ini, sebanyak 17 komunitas adat telah memperoleh pengakuan resmi dari pemerintah daerah, baik di tingkat kabupaten maupun provinsi. Proses ini didukung oleh Perkumpulan Bahtera Alam bersama berbagai organisasi non-pemerintah serta pemerintah daerah di Kabupaten Kampar, Siak, Bengkalis, Rokan Hilir, Kota Dumai, dan Pemerintah Provinsi Riau....
read moreBahtera Alam Gelar Diskusi di Siak: Perkuat Pengelolaan Lahan Adat
Bahtera Alam, Siak Sri Indrapura – Perkumpulan Bahtera Alam telah melakukan studi mengenai Ketersediaan Lahan dan Potensi Ekonomi Masyarakat di Delapan Kampung Adat di Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Studi ini bertujuan untuk memperkuat hak penghormatan dan pengakuan Masyarakat Hukum Adat (MHA) atas sumber daya alam di Riau serta menggali peluang ekonomi berbasis ketersediaan lahan di wilayah adat tersebut. Sebagai bagian dari proses pemantapan hasil studi, telah disusun peta kawasan profil masing-masing kampung, yang telah dibahas...
read moreJejak Suku Akit dan Hutan Mangrove: Harmoni di Pesisir Meranti
BAHTERA ALAM – Di pesisir timur Provinsi Riau, tepatnya di Kabupaten Kepulauan Meranti, terbentang ekosistem mangrove yang luas dan vital. Bukan hanya sebagai pelindung alami dari abrasi dan badai laut, hutan mangrove di wilayah ini juga menjadi ruang hidup dan sumber penghidupan bagi Suku Akit — salah satu komunitas adat tertua di daerah pesisir Sumatra bagian timur. Suku Akit dikenal sebagai masyarakat pesisir yang bergantung sepenuhnya pada kekayaan alam, terutama hutan bakau yang menghampar di sepanjang pantai, muara, dan aliran...
read moreAkademisi Soroti Peran Masyarakat Adat dalam Pengelolaan Lingkungan di Riau
PEKANBARU (CAKAPLAH) – Akademisi Prof. Dr. Ashaluddin Jalil menyoroti pentingnya keberadaan masyarakat adat, seperti Suku Sakai, Talang Mamak, Suku Laut, Suku Bonai, dan Suku Akit dalam pengelolaan lingkungan hidup di Provinsi Riau. Hal itu disampaikannya dalam dialog pemangku kepentingan terhadap implementasi kebijakan Forest Stewardship Council (FSC) yang digelar di salah satu hotel di Pekanbaru, Rabu (22/1/2025). Ashaluddin menyebut masyarakat adat dan masyarakat tradisionalmemiliki hubungan erat dengan kearifan lokal dalam...
read moreKKP Lindungi Hak Masyarakat Hukum Adat
JAKARTA (21/8) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menegaskan komitmennya dalam perlindungan dan pemajuan hak-hak masyarakat hukum adat (MHA). Sampai saat ini, sebanyak 23 komunitas dari 27 komunitas MHA yang tersebar di 6 provinsi, telah ditetapkan melalui peraturan bupati/walikota sebagai bentuk fasilitasi pengakuan dan perlindungan MHA di pesisir dan pulau-pulau kecil. Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Victor Gustaaf Manoppo mengatakan, pengakuan terhadap keberadaan MHA di Indonesia menurut Victor tertuang dalam...
read more