Ancaman Boikot Sawit Oleh Uni Eropa Dijawab dengan Moratorium
PEKANBARU, REPORTASERIAU.COM – Ancaman Uni Eropa untuk memboikot produk sawit dari Indonesia dijawab pemerintah RI lewat moratorium sawit. Presiden menginstruksikan jajarannya melakukan perbaikan tata kelola sawit dengan menghentikan sementara pemberian izin perkebunan sawit. Instruksi Presiden tersebut menyisakan tugas berat bagi banyak pihak. Pada 17 Januari 2018, keluar sebuah laporan berjudul Report on the Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the Promotion of the use of Energy from Renewable...
read more[Galeri] Imbo Putui Saksi Penyerahan Usulan Hutan Adat
[GALERI | Tapung , Bahtera Alam] Bahtera Alam Penyerahan Usulan Hutan Adat di Kabupaten Kampar bertema “Selamatkan dan Lestarikan Hutan Adat untuk Membangkitkan Budaya dan Wisata,” diselenggarakan oleh Tim Kerja Penetapan Masyarakat Hukum Adat, Wilayah Adat, dan Hutan Adat di Kabupaten Kampar, yang terdiri dari World Resources Institute (WRI), Bahtera Alam, AMAN Kampar, dan Pelopor. Tim kerja ini didukung oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Prosesi penyerahan hutan adat dibuka oleh H. Azis Zaenal, SH, MM, Bupati Kampar pada Kamis, 13...
read moreBupati Azis Terima Usulan 4 Hutan Adat di Kampar
tribunpekanbaru.com – Liputan video prosesi acara penyerahan dokumen usulan 4 Hutan Adat di Kampar oleh para datuk kepada Bupati Kampar, H. Azis Zaenal, SH, MM yang dilakukan di jantung Hutan Larangan Adat Imbo Putui, Petapahan pada Kamis, 13 September 2018. Imbo Putui Saksi Penyerahan Usulan Hutan Adat...
read moreImbo Putui Saksi Penyerahan Usulan Hutan Adat
TAPUNG, BAHTERA ALAM – Pagi ini saya bertambah sehat, karena kita menghirup udara yg betul-betul betul fresh di tengah hutan, serasa di Istana Bogor. Kita patut bersyukur kreana masih banyak para datuk yang sangat peduli dengan hutan adat dan hutan lindung. Kita semua harus mencintai hutan kita ini. Demikian buka H. Azis Zaenal, SH, MM, Bupati Kampar pada Kamis, 13 September 2018. Semua pihak harus mempertahankan hutan adat, dan sebagai Bupati akan berusaha sekuat tenaga dan akan pasang badan untuk memperjuangkan hutan adat ini supaya...
read moreGeliat Ekowisata Batu Sanggan
[Oleh : Nuskan/Syafrizaldi JPang] Setengah siang hampir berlalu saat bis kami meliuk di jalan aspal, dari Pekanbaru menuju Gema. 14 orang di dalam bis tampak canggung. Sebagian mereka adalah para relawan dari Perkumpulan Triple Eleven berbasis di Belgia. Sebagian lagi adalah personil Perkumpulan Bahtera Alam dan Sawit Watch yang berbasis di Pekanbaru dan Bogor. Barangkali perjumpaan yang baru sesaat, ditambah dengan perbedaan bahasa ibu, membuat kami lebih banyak melempar senyum. Dari Lipat Kain, Gema hanya berjarak 22 kilometer. Tapi...
read moreParapihak Dorong Strategi Penyelesaian Konflik
PEKANBARU, BAHTERA ALAM – Pada Selasa, 7 Agustus 2018, Bahtera Alam mengadakan pertemuan di Pekanbaru terkait Rencana Tindak Lajut (RTL) untuk penyelesaian kasus di desa Sungai Rawa dan Muara Bungkal. Pertemuan ini merupakan diskusi lanjutan pasca kegiatan workshop Tanaman Kehidupan yang diselenggarakan oleh Bahtera Alam dan bekerjasama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) di Pangeran Hotel pada 12 Juli 2018 lalu. Desa Sungai Rawa dan Muara bungkal telah lama menjadi perhatian sejak perusahaan Arara Abadi yang...
read morePemda Kampar Dorong Pengakuan Masyarakat Hukum Adat
BANGKINANG, BAHTERA ALAM – Kabupaten Kampar sangat luas dan memiliki 21 Kecamatan serta banyak masyarakat adat yang belum terdata, walau Peraturan Bupati sudah dimiliki namun pendataan masyarakat adat belum dilakukan. Dalam proses pengakuan masyarakat adat setelah 6 bulan mencari formula, akhirnya berlabuh di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam memulai proses pengakuan masyarakat hukum Adat. Demikian kata Sekretaris Daerah Kapar, Drs. Yusri, MSi dalam acara Coaching Clinic Tim Registrasi Penetapan Masyarakat Hukum Adat, Wilayah...
read more[Galeri] Pemda Kampar Dorong Pengakuan Masyarakat Hukum Adat
[GALERI | Kampar , Bahtera Alam] Tim registrasi yang beranggotakan parapihak baik dari OPD, akademisi, penggiat masyarakat adat, LSM pendamping, tokoh dan lembaga adat merupakan wadah bertemunya parapihak terkait mengawal pelaksanaan proses registrasi sampai penetapan. Acara yang berlangsung di Aula Stanum Bangkinang pada 25 Juli 2018, adalah untuk menggali informasi dan bertanya banyak kepada narasumber tentang proses pengakuan masyarakat hukum adat di Kabupaten Kampar, dan menjadikan yang pertama untuk Riau dalam Hal pengakuan Masyarakat...
read moreTanaman Kehidupan Sebagai Solusi Penyelesaian Konflik
PEKANBARU, BAHTERA ALAM – Untuk ke depan, penyelesaian konflik hendaknya melibatkan para pihak dan tidak melupakan Dinas Kehutanan Propinsi baik dalam proses maupun penandatanganan MOU yang dilakukan oleh perusahaan, masyarakat, maupun perwakilan pemerintah. Demikian kata Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau, Ir.Ervin Rizaldi, MH, saat membuka Workshop Tanaman Kehidupan pada Kamis, 12 Juli 2018 di Hotel Pangeran Pekanbaru. “Pada perubahan undang-undang tanaman kehidupan menjadi 20%, bisa dilakukan dengan pola...
read morePerhutanan Sosial : Hutan Untuk Rakyat
JPNN.COM, JAKARTA – Perhutanan Sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat. Program ini bertujuan untuk melakukan pemerataan ekonomi dan mengurangi ketimpangan ekonomi melalui tiga pilar, yaitu lahan, kesempatan usaha, dan sumber daya manusia. Dalam program ini, masyarakat memiliki hak akses kelola kawasan hutan secara legal. Mewujudkan masyarakat yang mandiri secara ekonomi melalui sektor-sektor ekonomi strategis domestik, juga...
read more