Pemda Kampar Dorong Pengakuan Masyarakat Hukum Adat
BANGKINANG, BAHTERA ALAM – Kabupaten Kampar sangat luas dan memiliki 21 Kecamatan serta banyak masyarakat adat yang belum terdata, walau Peraturan Bupati sudah dimiliki namun pendataan masyarakat adat belum dilakukan. Dalam proses pengakuan masyarakat adat setelah 6 bulan mencari formula, akhirnya berlabuh di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam memulai proses pengakuan masyarakat hukum Adat. Demikian kata Sekretaris Daerah Kapar, Drs. Yusri, MSi dalam acara Coaching Clinic Tim Registrasi Penetapan Masyarakat Hukum Adat, Wilayah...
read more[Galeri] Pemda Kampar Dorong Pengakuan Masyarakat Hukum Adat
![[Galeri] Pemda Kampar Dorong Pengakuan Masyarakat Hukum Adat](https://bahteraalam.org/wp-content/uploads/2018/10/coaching07-184x184.jpg)
[GALERI | Kampar , Bahtera Alam] Tim registrasi yang beranggotakan parapihak baik dari OPD, akademisi, penggiat masyarakat adat, LSM pendamping, tokoh dan lembaga adat merupakan wadah bertemunya parapihak terkait mengawal pelaksanaan proses registrasi sampai penetapan. Acara yang berlangsung di Aula Stanum Bangkinang pada 25 Juli 2018, adalah untuk menggali informasi dan bertanya banyak kepada narasumber tentang proses pengakuan masyarakat hukum adat di Kabupaten Kampar, dan menjadikan yang pertama untuk Riau dalam Hal pengakuan Masyarakat...
read moreTanaman Kehidupan Sebagai Solusi Penyelesaian Konflik
PEKANBARU, BAHTERA ALAM – Untuk ke depan, penyelesaian konflik hendaknya melibatkan para pihak dan tidak melupakan Dinas Kehutanan Propinsi baik dalam proses maupun penandatanganan MOU yang dilakukan oleh perusahaan, masyarakat, maupun perwakilan pemerintah. Demikian kata Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau, Ir.Ervin Rizaldi, MH, saat membuka Workshop Tanaman Kehidupan pada Kamis, 12 Juli 2018 di Hotel Pangeran Pekanbaru. “Pada perubahan undang-undang tanaman kehidupan menjadi 20%, bisa dilakukan dengan pola...
read morePerhutanan Sosial : Hutan Untuk Rakyat
JPNN.COM, JAKARTA – Perhutanan Sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat. Program ini bertujuan untuk melakukan pemerataan ekonomi dan mengurangi ketimpangan ekonomi melalui tiga pilar, yaitu lahan, kesempatan usaha, dan sumber daya manusia. Dalam program ini, masyarakat memiliki hak akses kelola kawasan hutan secara legal. Mewujudkan masyarakat yang mandiri secara ekonomi melalui sektor-sektor ekonomi strategis domestik, juga...
read moreWorkshop Inisiatif Kolaborasi Pengelolaan Hutan Melalui Whakatane
BENGKULU, BAHTERA ALAM – Pada tanggal 2 Juni lalu, Akar Foundation bekerjasama dengan Bahtera Alam melaksanakan kegiatan Workshop Inisiatif Kolaborasi Pengelolaan Hutan Melalui Mekanisme Whakatane di Kota Bengkulu. Kegiatan tersebut merupakan rangkaian kegiatan awal yang telah disusun oleh Akar dan Bahtera Alam untuk memulai inisitaif mekanisme whakatane di Indonesia, khususnya di Bengkulu. Sebelum kegiatan workshop ini diselenggarakan, Akar melakukan serial meeting kepada beberapa instansi yang berkaitan dengan wacana whakatane di...
read moreMuara Bungkal Taja Sosialisasi Perhutanan Sosial
MUARA BUNGKAL, BAHTERA ALAM – Bahtera Alam pada Rabu, 16 Mei 2018 melakukan sosialisasi soal Perhutanan Sosial ke Desa Muara Bungkal yang berada di Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak. Dalam kunjungan tersebut, tim Bahtera Alam mendapatkan apresiasi dari PJ penghulu Desa Muara Bungkal. Saat ini, masyarakat desa Muara Bungkal sedang menghadapi persoalan sengketa soal tapal batas dengan salah satu perusahaan pemegang konsesi. Masyarakat dan perusahaan sudah berpuluh tahun yang lalu tidak menemukan kata sepakat soal batas-batas ini....
read moreSosialisasi Perhutanan Sosial di Kenegerian Rumbio
KENEGERIAN RUMBIO, BAHTERA ALAM – Bahtera Alam beserta Tim Registrasi Penetapan Masyarakat Hukum Adat, Wilayah Adat, dan Hutan Adat menyelenggarakan sosialisasi Perhutanan Sosial kepada masyarakat Kenegerian Rumbio Kabupaten Kampar. Pertemuan dilakukan di Kantor Desa Padang Mutung, pada Kamis 10 Mei 2018 dihadiri ninik mamak dan masyarakat. Pertemuan sosialisasi Perhutanan Sosial diawali oleh Masriadi dari Pelopor dan dilanjutkan dengan perkenalan. Kemudian materi sosialisasi Perhutanan Sosial bertajuk ‘Pertama di Riau’...
read more