Hutan Adat Imbo Putui, Tantangan dan Harapan [Tulisan 1]

Posted By admin on Mar 15, 2021


[Oleh : Nuskan Syarif – Tulisan 1] Kejayaan masyarakat hukum adat di Indonesia menyimpan sejarah panjang, dan Indonesia lahir dari kerajaan-kerajaan besar yang memiliki kesatuan masyarakat hukum adat di nusantara pada masa lampau.

Kerajaan-kerajaan nusantara bergabung dalam bingkai NKRI atas dasar kecintaan yang mendalam, Sejumlah kerajaan bahkan ada menyumbangkan harta kekayaan kepada republik ini. Sejarah mencatat dengan tinta emas bahwa Kesultanan Siak Sri Inderapura yang dipimpin oleh Sultan Syarif Kasim II pernah menyumbangkan uang sebesar 13 juta gulden kepada Presiden Sukarno. Jika dikonversi dengan nilai uang saat ini, maka kurang lebih setara jumlahnya dengan 1 triliun rupiah. Sultan melakukan ini sebagai bukti kecintaan beliau kepada Republik Indonesia, dan kerajaannya pun ikut meleburkan diri dalam NKRI sebagai sebuah negara kesatuan yang utuh.

Kerajaan Petapahan pada masa lampau menggabungkan diri dengan Kerajaan Siak, sebagaimana diungkapkan oleh sejumlah tokoh masyarakat di Petapahan. Setandan pisang dengan sesisir emas diserahkan kepada Sultan Siak, menjadi tanda bukti kerajaan menggabungkan diri secara sukarela. Semenjak tidak memiliki ratu sebagai pucuk pimpinan dalam kerajaan dengan kedatuannya, menjadi alasan Kerajaan Petapahan menyatu dengan kerajaan Siak.

Namun, sepanjang perjalanan berdirinya NKRI, perhatian pemerintah terhadap masyarakat hukum adat sangat rendah. Kondisi masyarakat adat yang memprihatinkan menunjukkan ada pengabaian terhadap penghormatan atas hak-hak masyarakat adat. Sebagian besar mereka masih hidup terpencil, tidak terjangkau oleh fasilitas publik, bahkan keberadaan mereka secara administrasi sering tidak diakui.

Fakta ini sungguh bertentangan dengan Pasal 28B ayat (2) UUD Tahun 1945 yang berbunyi : “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.”

Sejumlah tokoh masyarakat di Petapahan menyebutkan, sudah lama masyarakat adat merasakan kekecewaan mendalam terhadap pemerintah yang mengabaikan hak-hak tradisional mereka. Tetapi, dalam penantian yang panjang itu, akhirnya masyarakat adat Kenegerian Petapahan harus berpuas hati dengan diakuinya Hutan Adat Imbo Putui oleh negara pada akhir tahun 2020 yang lalu.

Kenegerian Petapahan memiliki wilayah adat seluas 58.667,7 Ha (saat ini menjadi luas administrasi Desa Petapahan) dengan bentangan alam berupa dataran rendah dan perbukitan kecil. Kenegerian Petapahan dilalui oleh sungai bernama Sungai Tapung Kiri, merupakan anak sungai dari Sungai Jantan (Siak). Sungai Tapung sejak dulu mempunyai peranan yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat, terutama sebagai sarana transportasi dan penghubung bagi masyarakat di sekitarnya. Bagi warga Tapung jika ingin ke Siak Sri Inderapura, mereka menggunakan aliran sungai ini. Selain itu, Sungai Tapung menjadi sarana transportasi dan penghubung bagi masyarakat di sekitarnya dari dan ke Pekanbaru serta daerah lainnya.

Kenegerian Petapahan terdapat kawasan hutan larangan yang dijaga berlandaskan pada kultur setempat. Adat istiadat masih dipegang teguh oleh masyarakat hukum adatnya. Hutan adat tersebut adalah hutan larangan adat Imbo Putui dengan luas 251 Ha yang telah diakui oleh Negara berlandaskan pada SK Kementerian LHK nomor : SK.7503/MENLHK-PSKL/PKTHA/ KUM.1/9/2019 tanggal 17 September 2019. Hutan ini sangat penting bagi masyarakat hukum adat Kenegerian Petapahan, karena menjadi tumpuan kelangsungan hidup masyarakat setempat terutama di masa-masa paceklik. Pemanfaatannya pun harus mematuhi aturan-aturan adat dan ada batasan-batasan tertentu yang yang harus disepakati bersama.

Sejarah kawasan Hutan Adat Imbo Putui sebagai hutan larangan memiliki cerita sendiri. Tutupan hutan ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari dinamika kehidupan anak kemenakan dan kepemimpinan ninik mamak yang bertalian adat. Undang-undang negara terkait pemanfaatan hutan seperti izin Hak Pengusahaan Hutan (HPH) telah banyak mempengaruhi tata cara masyarakat setempat dalam mengelola dan memanfaatkan hasil hutan yang selama ini mereka tempati secara turun temurun. Dimulai sejak tahun 1980, penerbitan izin pengelolaan hutan oleh negara kepada pihak swasta baik sektor HTI ataupun perkebunan sawit menjadi ancaman bagi masyarakat adat. Bukti legal izin pemanfaatan hutan menjadi landasan hukum yang sulit untuk dilawan, sehingga mempertahankan tegakan hutan bukan perkara yang mudah. Hutan yang dulu tutupannya mencapai puluhan ribu hektar kini telah tercabik-cabik, luasan kawasan hutan larangan pun ikut menghilang. Banyak masyarakat yang hidup di kawasan hutan harus berhadapan dengan aparat hukum karena hutan tersebut dianggap sudah bukan lagi menjadi milik dan hak mereka, padahal hutan adat bagi sebagian masyarakat hukum adat Indonesia merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Pada tahun 1992, kawasan hutan adat Imbo Potaliong berubah menjadi kawasan perkebunan sawit Milik PT. Rama Jaya Pramukti. Dampak yang terjadi adalah rusaknya habitat hewan liar dan tumbuhan hutan yang hidup dalam kawasan hutan, karena hutan sudah berganti dengan pohon sawit. Hilangnya habitat kehidupan liar menyebabkan keanekaragmaan hayati berupa flora dan fauna yang dilindungi hilang dan kemudian punah.

Selain kawasan tegakan hutan adat Imbo Potaliong hilang dan dikuasai perusahaan, hal yang hampir sama dialami pula oleh hutan adat Imbo Putui.

Setelah HPH berakhir pada sekitar tahun 90-an, area konsesi beralih menjadi izin perkebunan sawit. Konversi pengelolaan hutan ini kemudian dimanfaatkan oleh masyarakat dari daerah lain melakukan aktivitas pembalakan liar atau illegal logging. Pencurian kayu alam secara liar ini sangat masif, hingga merambah ke kawasan hutan adat Imbo Putui. Pelaku pembalakan di Imbo Putui ternyata adalah anak kemenakan di kenegerian.

Kenapa itu bisa terjadi? Hal itu terjadi karena aktivitas balak memang menjadi jamak dilakukan oleh masyarakat ketika itu, juga karena kayu alam harganya cukup tinggi, permintaannya (demand) juga terus meningkat. Selain alasan di atas, aktivitas balak terpaksa dilakukan anak kemenakan sebagai cara untuk membendung arus pembalakan dari daerah lain (bukan warga setempat) terhadap kawasan hutan milik mereka. Faktor lain adalah karena kekecewaan yang mendalam melihat kawasan hutan yang menjadi tempat mereka mencari hidup secara perlahan luluh lantak, dikuasai oleh orang lain atau pihak perusahaan. Daripada manfaatnya cuma dikuasai dan dirasakan oleh pihak perusahaan, maka timbul keinginan untuk melakukan pembalakan.

Kenyataan pahit yang terjadi pada kawasan hutan adat Imbo Putui, menghentak kesadaran sejumlah anak kemenakan yang masih peduli pada kelestarian alam dan eksistensi hutan adat Imbo Putui. Jika aktivitas balak tidak dihentikan, maka Imbo Putui hanya tinggal nama saja. Fenomena ini kemudian dilaporkan kepada orangtua mereka, termasuk kepada ninik mamak dan tokoh atau tetua kampung. Mereka mengadu agar aktivitas pembalakan liar segera dihentikan. Gayung bersambut, semua parapihak di kampung kemudian sepakat dan segera memutuskan menyudahi aktivitas ini. Pihak adat lalu kembali menetapkan aturan adat secara ketat yang harus dihormati dan dipatuhi oleh semua masyarakat kampung. Nilai-nilai sosial budaya yang diturunkan oleh generasi sebelumnya kini kembali dihidupkan demi menjaga kelestarian alam khususnya hutan adat Imbo Putui.

Dimulai sejak tahun 1993 – 1994, hutan adat Imbo Putui sebagai hutan larangan ditutup dari semua aktivitas pembalakan liar, termasuk aktivitas mengambil apapun dari dalam hutan. Di Kenegerian Petapahan, ada peraturan ketat yang harus dihormati oleh siapa saja. Tidak boleh mengambil hasil hutan contohnya menebang pohon dan membawanya pulang, tanpa mendapat izin dari ninik mamak. Apabila ketahuan akan didenda berdasarkan ukuran kayu/pohon yang ditebang. Hukumannya berupa sanksi adat atau denda adat.

Eksistensi Hutan Adat Imbo Putui yang kini tersisa 251 Ha menjadi bukti bagaimana kearifan lokal menjadi cara terbaik dalam mengelola hutan, dan cara ini menjadi pegangan teguh masyarakat adat dalam mempertahankan eksistensi hutan yang mereka miliki. [editor : Mom]

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *