Bahtera Alam – Hutan bagi masyarakat adat dan masyarakat lokal di Riau bukan sekadar hamparan pepohonan. Hutan merupakan sumber penghidupan, ruang untuk menjalankan tradisi, tempat memperoleh pangan, serta warisan yang dijaga dan diteruskan dari generasi ke generasi.
Namun, perubahan penggunaan lahan dan aktivitas industri kehutanan turut membawa perubahan bagi kehidupan masyarakat di sekitar kawasan hutan. Persoalan yang muncul antara lain keterbatasan akses terhadap wilayah kelola, perubahan kondisi lingkungan, berkurangnya sumber penghidupan, hingga konflik tenurial yang belum terselesaikan. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberlanjutan industri kehutanan tidak cukup hanya diukur dari produksi dan kepatuhan terhadap peraturan. Hak masyarakat dan kelestarian lingkungan juga harus menjadi perhatian.
ESG: Tanggung Jawab Perusahaan terhadap Lingkungan dan Masyarakat
Prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) semakin banyak digunakan untuk menilai tanggung jawab perusahaan dalam menjalankan kegiatan usahanya. Aspek Environmental mencakup perlindungan hutan, keanekaragaman hayati, kualitas air, pencegahan kebakaran, dan pengelolaan dampak lingkungan. Aspek Social berkaitan dengan penghormatan terhadap hak masyarakat adat dan lokal, penyelesaian konflik, perlindungan mata pencaharian, serta pelibatan masyarakat. Sementara itu, Governance mencakup keterbukaan informasi, kepatuhan, akuntabilitas, dan mekanisme pengaduan.
Ketiga aspek tersebut saling berkaitan. Tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan tidak dapat dipisahkan dari penghormatan terhadap masyarakat yang hidup dan bergantung pada lingkungan tersebut. Bagi masyarakat adat di Riau, penerapan ESG semestinya tidak hanya terlihat dalam laporan keberlanjutan perusahaan, tetapi juga dirasakan melalui penghormatan terhadap hak, penyelesaian persoalan, dan penanganan dampak sosial maupun lingkungan.
FSC Remedy dan Pentingnya Pemulihan
Salah satu kerangka yang berkaitan dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan di sektor kehutanan adalah FSC Remedy Framework, yang dikembangkan oleh Forest Stewardship Council (FSC) untuk menangani dampak sosial dan lingkungan masa lalu yang berkaitan dengan kegiatan kehutanan yang tidak dapat diterima menurut kebijakan FSC.
Proses Remedy mencakup identifikasi pihak terdampak, penilaian kondisi sosial dan lingkungan, analisis dampak, penyusunan rencana pemulihan, hingga pelaksanaan dan pemantauan. Dalam setiap tahapan, masyarakat yang memiliki hak atau mengalami dampak perlu memperoleh ruang untuk menyampaikan pengalaman, informasi, dan harapannya.
Prinsip Free, Prior and Informed Consent (FPIC) juga penting ketika proses atau keputusan berkaitan dengan hak masyarakat. Masyarakat perlu mendapatkan informasi yang cukup dan memiliki kesempatan untuk menentukan sikap tanpa tekanan.
Karena itu, pemulihan tidak seharusnya hanya dimaknai sebagai pemberian bantuan atau program tanggung jawab sosial perusahaan. Pemulihan perlu menjawab dampak yang dialami, menghormati hak masyarakat, serta mempertimbangkan kebutuhan dan pandangan pihak terdampak.
Proses pemetaan partisipatif menjadi bagian penting dalam memastikan pengalaman, pengetahuan, dan suara masyarakat didengar dalam upaya perlindungan hak serta pengelolaan lanskap yang berkelanjutan (Foto : BA)
Masyarakat Adat Bukan Sekadar Pihak yang Terdampak
Masyarakat adat di Riau memiliki sejarah panjang dalam mengelola wilayah dan sumber daya alam. Pengetahuan tentang hutan, sungai, tanaman, satwa, serta aturan adat merupakan bagian dari hubungan mereka dengan lingkungan.
Dalam pembahasan ESG dan FSC Remedy, masyarakat adat tidak semestinya hanya ditempatkan sebagai penerima informasi atau objek pendataan. Mereka adalah pemegang hak dan pemilik pengetahuan yang memiliki peran penting dalam menentukan masa depan wilayahnya.
Pengalaman masyarakat mengenai perubahan kondisi sungai, keterbatasan akses ke wilayah kelola, perubahan mata pencaharian, maupun persoalan batas wilayah perlu didengar dan ditelaah secara sungguh-sungguh. Informasi tersebut perlu diperiksa melalui wawancara, dokumen, peta, dan pengamatan lapangan agar penilaian tidak hanya bertumpu pada laporan administratif atau informasi dari perusahaan.
Proses ini juga harus menghormati keputusan masyarakat, menjaga kerahasiaan informasi yang sensitif, serta memberikan ruang bagi perempuan, pemuda, dan kelompok yang sering kurang terwakili untuk menyampaikan pandangan.
Bagi Perkumpulan Bahtera Alam, pembahasan ESG dan FSC Remedy menjadi bagian dari upaya memperkuat keterlibatan masyarakat adat dan lokal dalam perlindungan hak serta pengelolaan lanskap berkelanjutan. Melalui pendampingan di tingkat tapak, Bahtera Alam mendorong pengenalan prinsip ESG, penggalian pengalaman masyarakat terkait aktivitas industri kehutanan, identifikasi pemegang hak, serta pencatatan persoalan sosial dan lingkungan yang perlu mendapat perhatian.
Keberlanjutan Harus Dirasakan oleh Masyarakat
ESG dan FSC Remedy pada akhirnya perlu menghasilkan perubahan yang nyata, bukan sekadar dokumen penilaian atau rencana kerja. Bagi masyarakat, perubahan tersebut dapat berupa penghormatan terhadap hak dan wilayah kelola, keterbukaan informasi, penyelesaian konflik yang adil, perlindungan sumber penghidupan, serta pemulihan lingkungan sesuai kebutuhan.
Perusahaan perlu menerjemahkan komitmen keberlanjutan ke dalam tindakan yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Pemerintah perlu memastikan perlindungan hak masyarakat berjalan sebagaimana mestinya. Sementara itu, masyarakat adat dan lokal harus memiliki ruang yang bermakna untuk terlibat dalam setiap proses yang menyangkut kehidupan dan wilayah mereka. (*BA)
5