BERTUAHPOS.COM — Ratusan perwakilan petani sawit dari berbagai wilayah Indonesia mendesak pemerintah membenahi ketimpangan tata kelola perkebunan sawit lewat tiga tuntutan utama.
Yang mereka tuntut adalah reforma agraria, kepastian hukum atas ruang kelola petani, serta hilirisasi yang disertai keadilan harga tandan buah segar (TBS). Desakan itu mengemuka dalam Konferensi Nasional Perkebunan Rakyat II di Jakarta, pada 21 September 2026.
Konferensi yang digelar di Kementerian Koperasi tersebut diinisiasi oleh Serikat Petani Indonesia (SPI), Aliansi Petani Indonesia (API), Indonesian Human Rights Committee for Social Justice (IHCS), Perkumpulan Organisasi Petani Sawit Indonesia (POPSI), Sawit Watch, dan Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS).
Forum yang mengusung tema “Mewujudkan Perkebunan Sawit Rakyat Berkelanjutan Berbasis Reforma Agraria dan Koperasi Pekebun” itu, dibuka langsung oleh Menteri Koperasi Ferry Joko Juliantono.
Ferry mengatakan, bahwa reforma agraria tidak cukup dimaknai sebagai reformasi lahan semata, melainkan harus mencakup reformasi akses.
Ia juga menyatakan koperasi petani dapat memiliki pabrik CPO, dan Kementerian Koperasi mendukung koperasi petani sawit untuk masuk ke sektor hilirisasi.
Ketua Umum SPI sekaligus Ketua Panitia Pengarah Konferensi, Henry Saragih, menyatakan keberpihakan pemerintah terhadap kesejahteraan petani, kepastian pasar, serta keadilan hukum dan ekonomi menjadi bagian penting dari upaya membangun kemandirian sawit nasional.
“Perkebunan rakyat harus dibangun melalui reforma agraria dan koperasi yang menjalankan mandat reforma agraria itu sendiri,” ujarnya.
Data yang dipaparkan dalam konferensi menunjukkan 54,08 persen atau 8,61 juta hektare areal sawit nasional masih dikuasai perkebunan besar swasta. Sementara perkebunan rakyat hanya mencakup 6,74 juta hektare atau 42,29 persen.
Koalisi mendorong agar gagasan Presiden Prabowo Subianto mengenai komposisi 80 persen perkebunan rakyat dan 20 persen korporasi diterjemahkan menjadi kebijakan yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.
Konferensi Nasional Perkebunan Rakyat II yang diinisiasi koalisi organisasi petani dan masyarakat sipil mendorong transformasi struktural dalam tata kelola perkebunan sawit nasional (Foto : Istimewa)
Ketua SPKS, Sabarudin, menyebut petani rakyat harus menjadi bagian dari proses hilirisasi. Dengan sekitar 40 persen petani sawit yang menguasai lahan, ia menilai petani memiliki dasar kuat untuk terlibat dalam pembangunan industri, termasuk melalui pabrik mini kelapa sawit.
Soal penertiban kawasan hutan, Direktur Eksekutif Sawit Watch Achmad Surambo mengingatkan agar langkah Satgas Penataan Penggunaan Lahan dan Penataan Investasi/Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) tidak salah sasaran.
Ia menekankan penertiban tidak boleh menjadi celah pemutihan ilegalitas korporasi yang justru berujung pada kriminalisasi petani kecil, sehingga transparansi data dinilai penting untuk memastikan kepastian ruang kelola rakyat.
Sementara itu, Penasehat Senior IHCS, Gunawan, menilai momentum Hari Tani harus menjadi pijakan untuk menjalankan reforma agraria secara nyata.
Rancangan Undang-Undang Pengaturan Reforma Agraria (UU PRA) harus menyentuh sektor perkebunan, tidak berhenti pada redistribusi tanah, tetapi juga mengubah struktur penguasaan ekonomi lewat penguatan koperasi petani pekebun.
Sekretaris Jenderal API, Muhammad Nur Uddin, menyebut implementasi reforma agraria di lokasi-lokasi Prioritas Reforma Agraria membutuhkan dukungan anggaran hingga Rp100 triliun untuk penguatan kelembagaan, pembangunan infrastruktur pertanian, dan pendampingan koperasi pekebun.
Sementara itu, Direktur Pangan dan Pertanian Kementerian PPN/Bappenas Jarot Indarto menyebut sawit sebagai komoditas prioritas nasional karena menyangkut hajat hidup orang banyak. “Sehingga kementerian dan lembaga terkait akan memberikan fasilitasi yang dibutuhkan,” katanya.
Perkumpulan Bahtera Alam turut hadir dalam konferensi melalui Direktur Eksekutif Harry Oktavian, membawa perspektif masyarakat sipil daerah mengenai pentingnya penguatan posisi petani dalam tata kelola sumber daya alam.
“Dalam proyek strategis nasional biodiesel B50, koalisi turut mendorong integrasi pasokan secara langsung melalui koperasi petani guna memberikan kepastian pasar sekaligus menciptakan harga TBS yang adil,” kata Harry.
2